Pencari kerja antre memasuki aula pameran Job Fair 2019 yang digelar Pemerintah Kota Banda Aceh di Gedung Amel Convention Banda Aceh, Aceh, Rabu (25/9/2019).Melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu enam bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230 ribu jiwa.

Menurut data BPS per Agustus 2019, terdapat total 7,05 juta jiwa yang tidak memiliki pekerjaan, jumlah tersebut meningkat 3,3 persen dari posisi Februari sebesar 6,82 juta. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Selain SMK, SMA menempati peringkat kedua dengan persentase 7,92 persen, diikuti diploma I/II/III 5,99 persen, universitas 5,67 persen, SMP 4,75 persen, dan SD 2,41 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka pun naik dari 5,01 persen pada Februari 2019 menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019. Namun, angka ini lebih baik jika dibanding Agustus tahun lalu sebesar 5,34 persen. TPT adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.

Suhariyanto menjelaskan jumlah tenaga kerja pada sejumlah sektor mengalami penurunan, terutama pada sektor pertanian yang turun 1,12 juta atau 1,46%. Selain itu, menurut dia, terdapat penurunan tenaga kerja pada sektor jasa keuangan dan pertambangan, tetapi jumlahnya tak terlalu signifikan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah maupun persentase pengangguran sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja, mampu menekan angka pengangguran mendekati level 5 persen pada Februari 2019 seperti terlihat pada grafik.

Display only on mobilePerlu perhatian khususKendati demikian, peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia disebut bisa berpotensi menjadi bom waktu di tengah ancaman resesi ekonomi dunia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah penduduk usia produktif tinggi, pengangguran yang tinggi, bisa menjadi penghambat pemanfaatan bonus demografi.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, berpendapat pemerintah perlu memperhatikan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi terhadap sektor tenaga kerja di Indonesia.

"Jadi target membuka lapangan kerja bukan hanya tugas Kementerian Ketenagakerjaan tetapi lintas sektor bahkan ini harus jadi key indikator keberhasilan keseluruhan pemerintah," ujar Bob kepada Beritagar.id.

Ia berpendapat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebenarnya sudah siap untuk memasuki era digital. Hanya saja, ia berharap jumlah SDM yang ahli atau yang memiliki akademik PhD masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menggencarkan program pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, lanjutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor yang berkaitan dengan industri teknologi dan inovasi.

"Menurut saya (program vokasi) tepat. Vokasi itu kan di level masif. Di industri engineering, teknologi, inovasi, ini mesti diperhatikan juga," katanya.

Display only on mobile UU penciptaan lapangan kerjaPresiden Joko 'Jokowi' Widodo pun menyadari penciptaan lapangan kerja yang besar dibutuhkan untuk mengatasi masalah bonus demografi. Jokowi bercita-cita setelah satu abad Indonesia berdiri, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia dinilai akan menjadi negara maju.

"Bonus demografi adalah tantangan sekaligus kesempatan besar. Bagaimana cara kita menghadapi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja," ucap Jokowi dalam pidato awal dalam pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi akan menyiapkan dua undang-undang besar untuk diterbitkan. Dua UU itu terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Keduanya diakui Jokowi akan menjadi omnibus law. Yaitu satu UU yang merevisi banyak UU yang dianggap tidak sesuai. Jokowi menuturkan terdapat puluhan UU yang mengahambat penciptaan lapangan kerja. Begitu pula dengan UU yang menghambat pengembangan UMKM yang mencapai puluhan jumlahnya.

Selain itu Jokowi juga akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.

Selain itu infrastruktur juga akan mempermudah akses ke kawasan wisata. Hal itu diyakini aman mendongkrak lapangan kerja baru yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...esia-bertambah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Geger bayi baru lahir dimasukkan ke mesin cuci

- Komik: Dana Desa siluman

- Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Rabu, 06/11/2019)