Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berfoto bersama dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara peserta KTT ke-3 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Bangkok, Thailand, Senin (4/11/2019).Para pemimpin dari 15 negara yang berpartisipasi dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah menyelesaikan negosiasi dasar dalam menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di kawasan ASEAN.

Namun, penandatanganan pakta perjanjian ini baru bisa dilakukan tahun depan karena masih adanya perkara tarik ulur negosiasi dengan India.

Ketua Komite Perundingan RCEP, Iman Pambagyo, mengemukakan, persetujuan negosiasi untuk menjadikan negara-negara ASEAN plus enam negara kawasan sudah diselesaikan oleh 15 negara. Tinggal perwakilan India, menurut Iman, yang masih hati-hati dan akan mengonsultasikan dengan pemerintahan di dalam negerinya.

“Kalau di joint statement dari 16 negara, 15 sudah menyatakan selesai. Apa yang dirundingkan dinyatakan selesai, India ada di working group tadi. Tapi setelah dibawa ke New Delhi, mereka katakan ada hal-hal yang masih sulit diterima. Jadi kami pikir akan dibawa ke domestik India,” kata Iman dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (5/11/2019).

Ke-15 negara itu adalah: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam- ditambah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Para pemimipin negara tersebut, termasuk Presiden Joko 'Jokowi' Widodo hadir dalam pertemuan Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Bangkok, Thailand yang berlangsung dari tanggal 2 November hingga 4 November 2019.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut India keberatan bergabung karena poin perjanjian dagang yang tertuang dalam RCEP bisa berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup para petani, UMKM dan produsen susu di India.

"Bentuk Perjanjian RCEP saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan semangat dasar dan prinsip-prinsip panduan RCEP yang disepakati. Ini juga tidak menangani masalah dan masalah luar biasa yang memuaskan di India. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin bagi India untuk bergabung dengan Perjanjian RCEP, ” ungkap Modi dilansir dari The Hindu.

India menyerukan kekhawatiran tentang kemungkinan membanjirnya barang-barang murah dari Tiongkok ke dalam pasar dalam negerinya dan dampaknya bagi bisnis lokal. Akan tetapi beberapa negara memutuskan untuk terus melanjutkan diskusi terkait kesepakatan ini tanpa kehadiran India.

Blok dagang terbesarNegosiasi RCEP mulanya diluncurkan para pemimpin ASEAN dan enam negara lainnya dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 21 di Phnom Penh pada November 2012 dengan tujuan mencapai kemitraan ekonomi yang komprehensif dan saling untung.

RCEP akan mencakup 10 negara anggota dari ASEAN dan enam mitra, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, akan menjadi area perdagangan bebas terbesar di dunia.

Blok perdagangan ini akan terdiri dari setengah populasi dunia dan akan mencakup hampir 40 persen dari perdagangan global dan 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejumlah negara Asia Tenggara yang bergantung kepada aktivitas ekspor-impor telah menjadi korban perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini diproyeksikan akan melambat tahun ini ke level terendah dalam lima tahun. Hal ini membuat banyak anggota ASEAN merasa bahwa penandatanganan kesepakatan adalah penting dan mendesak.

Berbicara pada pembukaan resmi KTT, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menyerukan percepatan persetujuan "dalam tahun ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi serta perdagangan dan investasi."



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...erganjal-india

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kualitas udara Indonesia (Selasa, 05/11/2019)

- BMKG: Gempa Magnitudo 5,0 guncang Seram Bagian Barat

- Vonis bebas ketiga bagi KPK di Pengadilan Tipikor