Kepastian hukum selalu menjadi momok bagi investor yang akan masuk ke Indonesia. Inilah tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tak mengganggu iklim investasi.

Permintaan itu disampaikan Jokowi kala membuka rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

Pasalnya, selama ini banyak program-program banyak terkendala oleh permasalahan hukum. Presiden mengungkapkan, banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukum diragukan, akhirnya mereka tak jadi berinvestasi.

Karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK, bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dan menjaga program-program pemerintah tetap berjalan.

Latar belakangnya, para pelaku usaha dan investor dalam negeri, termasuk BUMN banyak ketakutan dengan aparat hukum. Karena sering dicari-cari kesalahan, digigit-gigit, sehingga program-program yang harusnya bisa diselesaikan berhenti di tengah jalan.

Apa yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi tersebut benar adanya. Kita patut mendukungnya.

Selain memangkas aturan birokrasi yang berbelit, kita juga harus membenahi aparatur hukum. Agar mereka tidak merusak iklim investasi dengan "pungli" atau uang keamanan yang tak perlu.

Mari kita jadikan iklim investasi dalam negeri menjadi kondusif. Jika ini baik, maka peluang penciptaan lapangan kerja akan terbuka lebar.

Semua ini akan membawa kebaikan yang lebih luas, karena kesejahteraan rakyat pun akan ikut terangkat. Bukankah ini tujuan kita bersama?