Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai sangat mungkin mengganti sejumlah menteri atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam enam bulan ke depan. Selain kinerja, peluang untuk mengganti para menteri juga didasari kepentingan pemenuhan 'jatah' pihak yang mendukung Jokowi.

"Cukup terbuka Jokowi reshuffle kabinet 6 bulan hingga setahun ke depan. Dasarnya kinerja atau polemik yang ditimbulkan menteri. Selain itu mungkin juga karena banyak pendukung Jokowi yang antre ingin masuk kabinet," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (2/11).

Pernyataan soal kemungkinan reshuffle kabinet ini sebelumnya disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Meski tak memperinci alasan soal reshuffle kabinet, namun menurut Bamsoet, sapaannya, Jokowi perlu menambah menteri perempuan dalam kabinet.


Jika dibandingkan dengan menteri perempuan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019, jumlah menteri perempuan dalam kabinet saat ini lebih sedikit.

Adi menuturkan, berkaca pada perombakan kabinet di periode pertama, saat itu Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu 10 bulan. Terdapat lima posisi menteri yang diganti yakni Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menko Kemaritiman, Menko Polhukam, dan Menteri Perdagangan.

Menurutnya, sangat mungkin Jokowi kembali merombak kabinet dalam kurun waktu kurang dari setahun pada periode kedua ini.

"Dulu kan juga reshuffle dalam 10 bulan. Bisa jadi kembali dilakukan karena ada sejumlah menteri yang tak sesuai latar belakang keahliannya," kata Adi.

Senada, pengamat politik Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan, perombakan kabinet sangat mungkin dilakukan Jokowi dalam waktu enam bulan ke depan. Terlebih, sejak awal pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi telah mengingatkan tak akan segan mencopot menterinya yang tak bekerja dengan serius.

"Di awal juga presiden sudah bilang, kalau tidak baik akan dicopot. Kalau kemudian menteri-menteri out of perform, ada kemungkinan diganti," ucapnya.

Selain itu, penggantian menteri bisa jadi dilakukan karena terjadi perubahan format koalisi pendukung Jokowi. Pada periode pertama, terjadi perubahan Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mendukung Jokowi. Perubahan ini berdampak pada pengunduran diri kader Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Kendati demikian, Firman menilai kecil kemungkinan terjadi perubahan format koalisi mengingat dukungan partai pendukung Jokowi saat ini terbilang cukup 'gemuk' setelah Gerindra bergabung.

"Saya tidak melihat kemungkinan reshuffle karena kebutuhan partai. Itu sudah cukup berimbang, kecuali memang terjadi perubahan format koalisi," tuturnya.

sumber

Bikin kabinet kok coba-coba??
Kasihan rakyatnya dong.