Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo (kanan) usai pelantikan di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11/2019).Menteri Keuangan (Menkeu) melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun. Suryo merupakan mantan staff ahli Sri Mulyani di Bidang Kepatuhan Pajak sejak Juli 2015.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab Dirjen Pajak sangat berat, karena 70 persen penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak. Dana ini digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas negara.

"Perjalanan karir Bapak (Suryo Utomo), saya anggap sangat lengkap untuk bisa menyiapkan diri di dalam posisi sebagai Dirjen pajak yang dipercayai oleh bapak Presiden untuk bisa menjalankan tugas ini," ujar Sri Mulyani saat acara pelantikan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jumat (1/11/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh Dirjen Pajak yaitu kompetensi, keikhlasan dan senang melayani, memiliki keahlian dan berintegritas. Ini adalah fondasi untuk membangun Indonesia maju.

Sri Mulyani juga menyampaikan pesan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo pada waktu pelantikan para Menteri beberapa hari lalu, Jokowi secara khusus meminta Sri Mulyani untuk membuat sistem pajak yang ramah investasi.

Direktorat Jenderal Pajak pun diharapkan bisa meneruskan seluruh reformasi fundamental di Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilaksanakan selama ini.

"Bagaimana membuat orang akan mau dengan ikhlas membayar pajak, dengan berbagai kemudahan pengurusan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya."

Besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan bagaimana proses anggaran berjalan. Jika shortfall pajak melebar, pengelolaan anggaran bisa berlangsung optimal. Tujuan-tujuan negara untuk mencapai cita-cita pembangunan di berbagai bidang pun bisa dengan mudah terealisasi.

Namun, jika yang terjadi kebalikannya, pengelolaan anggaran tentu akan mengalami tantangan. Defisit melebar, proses pelaksanaan anggaran akan mengalami tekanan, dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan akan terhambat.

Tahun ini misalnya, Ditjen Pajak harus memenuhi target pertumbuhan pajak pada kisaran 19 persen. Namun jika dihitung sampai Oktober, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak masih di bawah 5 persen.

Kiprah Suryo Utomo
Rohaniawan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11/2019).Pengalaman Suryo Utomo dalam bidang perpajakan bukan baru kemarin sore. Pria kelahiran Semarang 26 Maret 1969 silam ini, telah mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun 1993.

Perlahan tapi pasti, karirnya semakin menanjak. Tahun 1998, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri.

Empat tahun kemudian, ia kembali dipercaya sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan di 2002. Pada tahun yang sama, ia dipromosikan menjadi Kepala Sub Direktorat Pertambahan Nilai Industri.

Tahun 2006, ia ditunjuk menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Lalu, ditetapkan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu di 2008.

Hanya satu tahun menjabat, ia dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Tahun 2010, ia kembali ke pusat menempati posisi Direktur Peraturan Perpajakan I.

Dalam empat tahun terakhir, Suryo aktif terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang penting di bidang perpajakan, antara lain: RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty, RUU dan Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta aturan pelaksanaanya dan penyusunan RUU Omnibus Law di bidang perpajakan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...jen-pajak-baru

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Memacu pariwisata sebagai sumber devisa utama

- BMKG: Gempa M 5,3 getarkan Melonguane

- DPR akan panggil Menag ihwal cadar dan celana cingkrang