Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menegaskan penegak hukum seharusnya menjamin kelancaran investasi yang dijalankan oleh pelaku industri. Ia mengatakan aparat hukum tidak boleh "dibajak" oleh mafia yang kerap menghambat kelancaran program-program pemerintah.

“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” kata Jokowi.

Arahan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Dia awalnya meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor."Saya juga perintahkan Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah," ucap Jokowi.

Pembajakan mafia itu, menurut Jokowi, mengakibatkan program-program pemerintah tidak bisa berjalan, salah satunya yang tengah dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia pun siap menggigit balik apabila pejabat perusahaan pelat merah yang sedang berinovasi justru diperkarakan.

"Ini banyak kan pejabat pemerintah BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru yang digigit. Ini hati-hati. Akan saya balik yang akan saya gigit mereka," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan kasus pembangunan kilang minyak (refinery) yang saat ini tengah berjalan. Ia mengakui banyak oknum yang tidak senang atas proyek tersebut, karena keberadaan kilang baru bisa mengurangi kebutuhan akan minyak impor--yang kerap membuat neraca perdagangan defisit.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Enggak, ini harus kita balik hal ini," tegasnya.

Jokowi menginginkan para penegak hukum merancang sebuah reformasi hukum yang baik, yang bisa memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, hukum untuk kesejahteraan, dan hukum untuk pembangunan.

BUMN dan KPKPenegakkan hukum di kalangan pejabat BUMN kerap terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam dua bulan terakhir, KPK setidaknya telah menangkap empat direksi dan satu karyawan dari empat BUMN.

Pada 31 Juli, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Selatan. KPK kemudian menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam dan Taswin Nur, staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), sebagai tersangka.

PT AP adalah BUMN pengelola 14 bandara, sedang PT INTI adalah BUMN yang fokus pada industri telekomunikasi, elektronika, informatika, dan kelistrikan/energi.

Kemudian pada 3 September 2019, lagi KPK melakukan OTT. Kali ini KPK menetapkan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PN) III Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PT PN III I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka penerima suap impor distribusi gula. Bersamaan dengan itu KPK menetapkan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi sebagai tersangka pemberi suap.

Senin (23/9/2019) malam KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bogor. Sebanyak 9 orang diamankan dalam operasi itu. Tiga dari sembilan orang tersebut adalah direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), BUMN yang bergerak di bidang perikanan.

Namun setelah pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, KPK menetapkan 2 orang tersangka. Keduanya adalah: Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia ( Perindo ) Risyanto Suanda sebagai penerima dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) Mujib Mustofa sebagai pemberi.

Risyanto diduga menjual kuota impor ikan Perum Perindo yang disetujui Kementerian Perdagangan kepada Mustofa.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-dibajak-mafia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Spot dengan kualitas udara terbaik dan terburuk (Jumat, 01/11/2019)

- Inilah kota-kota paling makmur di Indonesia

- Realisasi investasi masih jauh dari target 2019