TS
padanglurus1
Tata Kelola Lahan Masalah Utama Industri Sawit Indonesia
Isu deforestasi oleh korporasi terhadap hutan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit, adalah bahasan paling seksi, mudah dan murah sekaligus memberi dampak amplifikasi maksimal, khususnya bagi negara yang merasa terancam dengan Indonesia.
Pasalnya, persoalan yang melingkupi tak hanya menyentuh domain satu pihak, namun beragam kepentingan yang berkelindan, baik secara ekonomi, social budaya bahkan geopolitik turut melibatkan diri.
Akibatnya, para pemangku yang bertanggungjawab harus jungkir balik untuk membuat peta jalan dalam mengatasi persoalan secara menyeluruh, kendati hingga saat ini masih banyak yang kurang puas terhadap capaian yang sudah dibuat.
Salah satu masalah terbesar yang hingga kini jadi api dalam sekam adalah persoalan dan penyelesaian status konflik lahan antara hutan dan non hutan. Karena pintu masuk kampanye dan isu deforestasi yang dituduhkan kepada industri ini yang paling sering masuk dari sisi ini karena hampir selalu berujung pada konflik penguasaan.
Masalah itu muncul karena karakteristik penguasaan lahan pada masing-masing lokasi serta historis adanya perubahan-perubahan regulasi terhadap jutaan hektar lahan yang sudah ada memiliki perbedaan satu sama lain, antar satu daerah dengan daerah lain.
Pemerintah sendiri sudah berusaha keras mencoba mendapatkan solusi menyeluruh, namun pemahaman yang tidak lengkap atas satu masalah di satu deaerah tak jarang membuat upaya tersebut jalan di tempat.
Sejatinya, pemerintah memiliki kuasa lebih besar dalam penataan tersebut seperti hak dan kewenangan dalam merubah status kawasan hutan. Atau program penataan serta pendataan sawit di kawasan hutan dan perhutanan social.
Salah satu yang paling mungkin dan cepat memberi hasil adalah program pendataan dan pengakuan sawit sebagai tahanam hutan, namun itu bukan perkara mudah karena selain sulit, potensi penolakan juga tidak kalah besar.
Kesulitan itu muncul karena saat ini seperti data yang dirilis Yayasan Kehati tidak kurang dari 3,47 juta hektar kebun ditengarai berada di kawasan hutan.
Ada pula persoalan tumpang tindih status lahan, dari yang tadinya kebun karet dan tanaman lain, kini sebagian sudah berganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Perubahan yang tak terdata itu, adalah bentuk dampak positif lain dari keberhasilan industri sawit ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga menyebabkan pergeseran budidaya.
Pemerintah sendiri juga tidak tinggal diam, Kemenko Perekonomian sendiri sudah melansir sejumlah rencana dalam mengatasi persoalan tumpang tindih status ini. Salah satunya dengan mengkaji beberapa opsi seperti pelepasan kawasan serta pemberian izin legal (land amnesty) untuk menyelesaikan sengketa 3,17 juta hektare kebun sawit. Namun hal tersebut belum pada tataran rencana aksi, melainkan baru pada tahap kajian status hukum dan kemungkinan untuk menghindari potensi gugatan dari pihak ketiga sebelum menjadi regulasi.
Yang jelas, good will pemerintah untuk menyelesaikan status hukum terhadap klaim lahan yang tumpang tindih tersebut tetap besar. Karena sebelum mengeluarkan keputusan pemerintah dipastikan turut mempertimbangkan banyak aspek, termasuk sejarah atas terjadinya perubahan regulasi yang sebelumnya telah dikeluarkan sehingga sebuah perkebunan muncul.
Semuanya berujung kepada konsistensi pemberlakuan standar industri sawit Indonesia yang berpihak kepada green economy seperti yang disyaratkan dalam label ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
Karena dengan label tersebut, dan promosi konsisten serta praktek-praktek yang berpihak pada industri yang selaras dengan prinsip Sawit Berkelanjutan, potensi gangguan dan hambatan yang muncul kepada penyumbang terbesar devisa ekspor non migas ini diharapkan bisa diminimalisir.
0
144
0
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Bisnis
70KThread•11.6KAnggota
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru