Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga sebesar dua kali lipat. Kenaikan ini akan diterapkan pada awal 2020, tepatnya tanggal 1 Januari.

Keresmian pengumuman tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

Pada Pasal 34 Perpres 75/2019, bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas mandiri III, tarif iuran BPJS naikmenjadi Rp42 ribu per peserta per bulan dari Rp25.500 dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III.

Sementara pada kelas mandiri II, besar iuran akan naik menjadi Rp110 ribu dari Rp51 ribu, dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas II.

Adapun untuk kelas mandiri I, tarif iuran melambung dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas I.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani sebelumnya berharap bahwa masalah defisit BPJS Kesehatan dapat segera diatasi dengan adanya kenaikan iuran oleh perbaikan manajemen BPJS.

Dengan hal ini, Puan memastikan bahwa meningkatnya besaran iuran tidak membebani peserta PBI karena iuran akan tetap ditanggung pemerintah. Perusahaan pun tidak bergantung lagi pada suntikan dana dari pemerintah.

“Yang bisa saya pastikan untuk PBI tetap ditanggung oleh negara sehingga memang masyarakat yang namanya terdaftar dalam PBI tidak akan kemudian kesulitan,” ujar Puan, melansir CNNIndonesia.com.