Pulau Komodo atau Taman Nasional Komodo (TNK) diwacanakan akan menjadi destinasi wisata eksklusif. Tak main-main, harga tiket untuk menjajaki pulau yang sempat jadi finalis tujuh keajaiban dunia tersebut senilai Rp14 juta!
Dengan harga tiket sebesar itu, diharapkan TNK dapat terhindar dari overtourismalias turis yang membludak. Pun, populasi komodo dapat lebih meningkat.

Sebenarnya, menjadikan TNK wisata ekslusif merupakan ide yang bagus. Hal serupa terbukti berhasil diimplementasikan oleh pemerintah Rwanda. Di Rwanda, terdapat wisata ekslusif Gunung Gorilla. Untuk berkunjung ke sana, wisatawan harus dipungut biaya sebesar 1500 dollar US atau sekitar 21 juta Rupiah! Hasilnya, wisata Gunung Gorilla berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional dan yang terpenting berdampak baik pada konservasi Gorilla setempat.

Namun, selain menaikan harga tiket masuk, banyak faktor lainnya yang harus diperhatikan pemerintah agar wisata eksklusif TNK dapat berhasil. Salah satu yang terpenting ialah perencanaan dan pengelolaan yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Sayangnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan TNK akan ditenderkan agar dikelola oleh organisasi profesional.


Hal tersebut dapat memberi dampak negatif ke masyarakat setempat, seperti yang terjadi kepada warga di sekitar cagar biosfer Maya, Guatemala, yang diusirdari kampung mereka sendiri. Jangan karena demi label wisata eksklusif dan wacana kelestarian alam, lalu kemudian warga setempat menjadi dipinggirkan.

Pemerintah harusnya tak langsung ‘cuci tangan’ dan langsung memberi wewenang pengelolaan wisata eksklusif TNK kepada organisasi profesional. Penolakan warga Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa seharusnya sudah membuka mata pemerintah. Bahkan, penolakan serupa sudah pernah dilakukan warga Flores sendiri.

Daripada melimpahkan wewenang pengelolaan kepada organisasi profesional, lebih baik pemerintah daerah menyiapkan masyarakat setempat supaya dapat mengelola dan merencanakan pembangunan wisata eksklusif TNK. Pemerintah juga harus melakukan investasi kepada masyarakat setempat lewat pembelajaran dan pendampingan agar mereka mampu bersaing di industri wisata.

Memang, kebijakan tersebut bukan untuk jangka pendek, melainkan untuk investasi jangka panjang. Namun, dapat dipastikan bahwa tak ada lagi konflik vertikal antara warga dan pemerintah seperti yang terjadi di Bali dan Flores.

Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pendapatan dari wisata eksklusif TNK tersebut sebagian dialokasikan untuk konservasi Komodo. Selain itu, saat berkunjung, para pelancong harus diberi pengetahuan mengenai pentingnya keberadaan Komodo dan usaha pelestariannya, sehingga wisata ekslusif TNK tak hanya sekadar selfie!