Pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia resmi dilantik untuk periode 5 tahun kedepan. Ucapan selamat pun datang membanjiri dari berbagai kalangan. Sebuah amanah yang dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Periode baru maka kabinet baru pun akan banyak diisi jajaran menteri baru yang akan bertugas pula. Semenjak beberapa hari kemarin banyak tokoh yang diundang ke istana negara. Mereka mengenakan pakaian serba putih, seakan-akan bermakna lembaran baru yang siap mengisi kekosongan jabatan.

Sudah sepatutnya presiden harus cermat dalam menyeleksi dan memilih menteri kepercayaannya, karena tantangan di masa depan yang semakin rumit. Semakin hari semakin luas dan kompleks, baik dari tantangan internal ataupun eksternal. Kursi menteri harus diisi oleh sosok yang tepat dan kompeten dalam bidangnya. Mereka juga harus memiliki pemikiran kedepan atau visi untuk membangun kemajuan bangsa bukan sekedar untuk memamorkan nama dalam jabatan spesial menteri.

Di tahun 2018 lalu, Presiden Joko Widodo pernah memaparkan lima tantangan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut Presiden, lima tantangan internal saat ini adalah intoleransi, terorisme, korupsi, kemiskinan dan kesenjangan.

Sebetulnya kita sudah memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman hidup setiap warga negara, sedangkan Sumpah Pemuda 1928 adalah janji menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda adalah final dan tidak dapat ditawar lagi. Dan yang menjadi persoalan sekarang bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sejauh ini kebanyakan hanya teori yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah saja.

Tantangan intoleransi masih banyak dijumpai kasus-kasus di Indonesia. Dari isu rasis ras, suku dan agama yang masih rawan bergejolak saat ini. Sebuah tanggung jawab besar dipundak Pak Jokowi untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu tantangan eksternal yang harus dihadapi diantaranya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang hingga saat ini masih terus berlanjut . Selain itu Revolusi Industri 4.0 yang sedang mendisrupsi atau perubahan model bisnis ke dalam dunia digital secara masif dan cepat di seluruh dunia menjadi tantangan lainnya.

Terjadinya revolusi industri membuat kita harus segera beradaptasi. Berbeda dengan Revolusi Industri 3, aspek kecepatan adalah kunci Revolusi Industri 4.0 agar lebih unggul daripada yang lain.

Tentu saja ini bukan perkara sepele. Dibutuhkan figur yang paham dalam hal ini. Mungkin karena alasan itulah Presiden memanggil seorang leader sebuah perusahaan start-up atau perintis di bidang teknologi informasi (TI) yang kini menjelma menjadi salah satu unicorn, sebutan untuk perusahaan perintis yang memiliki valuasi di atas USD 1 milyar.

Sebagai praktisi TI, salah satu calon menteri ini pasti tidak asing dengan digital economy, internet of things, artificial intelligence, cloud computing, big data, augmented reality, teknologi 3D printing hingga cyber security yang menjadi elemen dalam Revolusi Industri 4.0.

Walau banyak digunakan di dunia bisnis, elemen-elemen tersebut juga dapat dipraktekan di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu para menteri baru diharapkan untuk memiliki rencana strategis yang berbasis "e" alias electronic. Selain cepat, implementasi berbasis "e" di birokrasi akan mendorong transparansi sehingga tantangan korupsi juga sekalian dapat diberantas secara pasti.

Isu lainnya adalah ancaman krisis ekonomi global yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020 hingga beberapa tahun ke depan. Sejumlah negara di dunia kini mengalami krisis ekonomi dengan berbagai tingkat level. Ada yang siap siaga, ada yang khawatir, ada yang sudah terkena bahkan ada yang sudah terjatuh sangat dalam, misalnya Venezuela.

Perlambatan ekonomi dikhawatirkan masih berlanjut. Ini menjadi salah satu tantangan serius yang menjadi tugas berat menteri baru mendatang khususnya di area perekonomian. Investasi asing menjadi kunci agar Indonesia bisa bertahan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global karena semakin berefeknya perang dagang tersebut.

Kabinet baru diharapkan memiliki program kerja yang lebih strategis dan efektif dalam mewujudkan tujuannya.  Kita hidup di jaman yang berbeda dengan 5 tahun yang lalu, atau bahkan 5 tahun yang akan datang. Dinamika global yang selalu bergerak cepat dan harus kita sadari dan pasti akan berdampak dalam situasi dalam negeri.

Tak lupa pula, tugas dari periode ini adalah awal dari pemindahan dan pembangunan ibukota baru ke Kalimantan Timur yang tentunya akan melibatkan semua bidang kementrian. Dengan target program kerja diawali pada tahun 2020 dan proses pemindahan paling lambat selesai 2024 nanti.

Semoga saja kita memiliki kabinet baru dengan figur-figur menteri yang ideal bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih mampu bekerja dengan hati yang bersih, berperilaku bersih, yang semata-mata bekerja demi membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Mari kawal terus pembangunan negeri ini!