Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).Bagi pemerintah, cari utangan sudah mirip dengan jadwal kunjungan dokter: sepekan sekali. Sejak beberapa waktu belakangan ini, Selasa merupakan “hari utang”, hari ketika pemerintah menerbitkan surat pinjaman. Sepanjang empat Selasa pertama di bulan Oktober ini saja, pemerintah telah menjala Rp 65,1 triliun utang baru. Selasa pekan depan (29/10), rencananya akan diterbitkan surat utang lagi dengan target perolehan Rp 7 triliun.

Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Agustus 2019, total utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 4.680 triliun – sekitar Rp 275 triliun di antaranya akan jatuh tempo tahun depan. APBN 2020 telah menganggarkan alokasi pembayaran bunga utang sebanyak Rp 295 triliun.

Dengan sistem anggaran defisit yang dianut pemerintah, utang merupakan keniscayaan. Ruang untuk menambah utang baru selalu terbuka, sepanjang tidak lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) -- sesuai amanat konstitusi.

Persoalannya, perdebatan soal utang negara mestinya tidak hanya berkisar soal melanggar aturan atau tidak, lazim atau tidak. Lebih dari itu, penambahan utang yang terus menerus, di saat kemampuan menggenjot penerimaan yang melemah akan memberi beban yang berat bagi anggaran.

Berdasarkan statistik Bank Indonesia, selama 2014-2018, jumlah utang pemerintah pusat rata-rata tumbuh 14 persen per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2015, yang mencapai 21 persen. Rasio utang terhadap PDB terus merangkak naik, dan kini sudah menyentuh angka 30 persen.

Ini berbanding terbalik dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang cenderung terus menurun. Tahun depan, dengan potensi penerimaan yang lebih rendah dari tahun ini, rasio pajak/PDB berpotensi turun hingga di bawah angka psikologis 10 persen.

Display only on mobileMenurut data Direktorat Jendral Pajak, tingkat elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) kita masih rendah. Hingga pertengahan tahun 2019, tingkat elastisitasnya hanya 0,4. Artinya, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya berpeluang meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,4 persen.

Idealnya, tiap persen pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak, yang setara.

Rendahnya elastisitas merupakan indikasi lemahnya tingkat penerimaan pajak – yang pada akhirnya menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah membayar pinjaman. Potensi Indonesia terjebak dalam “lingkaran setan utang” (membayar utang dengan utang baru), sangat besar.

Tanda-tanda masuk dalam jebakan tersebut kian nyata. Sejak 2016, alokasi pembayaran bunga utang (16 persen dari total spending) sudah melebihi belanja modal (15 persen).

Selain itu, keseimbangan primer (primary balance) yang menunjukkan selisih penerimaan dengan belanja-di-luar-biaya-bunga-utang, sudah negatif sejak 2012. Hal ini menunjukkan, bahkan untuk biaya rutin saja, anggaran sudah defisit.

Akibatnya, pinjaman yang ditarik setiap tahun lebih banyak digunakan untuk membayar bunga utang dan belanja rutin ketimbang belanja modal yang kegunaannya lebih besar. Barangkali, ini juga yang menyebabkan tingkat elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah.

Kondisi anggaran yang makin tak berdaya tersebut membuat utang seperti candu. Apa pun bentuknya: surat utang maupun pinjaman lain.

Dalam kondisi “BU” (butuh-uang) yang mendesak seperti itu, daya tawar pemerintah untuk mencari suku bunga rendah, sangat kecil. Selama ini, imbal-hasil surat utang Indonesia selalu lebih tinggi ketimbang negara-negara lain yang setara, khususnya dari sisi peringkat kredit (credit rating), seperti Filipina dan India.

Display only on mobile Imbal-hasil utang pemerintah yang tinggi akan memukul sektor swasta. Obligasi korporasi Indonesia harus menawarkan imbalan yang lebih mahal dari surat utang negara yang dianggap sebagai instrumen investasi tanpa risiko (zero risk).

Padahal, gairah korporasi merupakan mesin perekonomian. Penerimaan negara akan makin meningkat seiring dengan peningkatan produksi nasional. Kini, di tengah kondisi anggaran yang resah, daya untuk menopang pembangunan juga makin lemah, korporasi swasta masih harus bersaaing dengan pemerintah dalam mencari pendanaan. Peluang terjadinya crowding out effect sangat besar.

Yang akan terjadi kemudian adalah double strike alias pukulan ganda: pemerintah kian susah, korporasi pun kian merana karena kesulitan mencari sumber dana.

* Penulis menyelesaikan studi Ilmu Ekonomi di Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Saat ini ia mepemimpin lembaga riset Data Indonesia sambil menjadi penulis buku dan konsultan lepas untuk laporan tahunan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ang-kian-resah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jokowi pasangkan mantan timsesnya dengan Prabowo

- Konsumsi listrik rumah tangga meningkat setahun terakhir

- Kota dengan kualitas udara terbaik dan terburuk di dunia (Jumat, 25/10/2019)