Rasanya baru kemaren kita 'menikmati' kehebohan para cebong dan kampret guna menuai suara sebanyak-banyaknya agar paslon unggulan masing-masing bisa menjadi pemenang.

Tak terasa sekarang, tepatnya Minggu tanggal 20 Oktober 2019, pelantikan pasangan presiden pemenang pemilu Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Kyai H. Ma'ruf Amien untuk periode 2019 hingga 2024 telah dilaksanakan.



Semua cebong dan kampret diam. Dan diam-diam pula mereka telah bersatu dalam susunan kabinet 'Indonesia Maju'.



Semua orang terperangah. Namun begitulah hebatnya politik. Dan memang, seperti itulah permainannya.

Ah sudahlah! Kita sebagai rakyat jelata hanya bisa duduk manis, kalau tak ingin sambil nangis. Menunggu sambil berharap pemerintahan yang baru ini bisa mensejahterakan kehidupan kita ke depannya.

Bagi Pak Jokowi, ini adalah kali keduanya menjabat sebagai presiden. Tentu masih segar dalam ingatan kita hal yang paling berkesan dari sikap beliau dalam mengambil hati rakyat. Di mana dalam setiap acara dengan rakyat yang beliau hadiri selalu identik dengan bagi-bagi sepeda.

Sejenak mungkin kita bisa terhibur dengan sepeda. Tapi mampukah sepeda menanggulangi permasalahan dalam hidup kita selanjutnya? Bisakah dengan sepeda hidup kita menjadi sejahtera?

Dalam kampanyenya, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Jokowi telah menebar 10 janji. Salah satunya akan menjamin penegakan hukum bidang lingkungan terutama yang berdampak pada pembakaran hutan. Padahal tahun 2015 pernah pula berjanji untuk menuntaskannya, namun tahun ini terjadi lagi dan masih gagal dihentikan.



Tak lama setelah dilakukan upacara pelantikan, presiden Jokowi membeberkan lima hal yang akan dikerjakan oleh pemerintahannya.



Menurut penilaian ane pribadi, point ke empat adalah yang paling dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan ekonomi, terutama bagi pegiat golongan menengah ke bawah.

Mengapa? Karena birokrasi inilah yang mendasari berdirinya suatu perusahaan baik kecil maupun besar. Perusahaan jadi memiliki izin usaha yang tidak bisa sembarang orang mengganggu gugat.

Semenjak masa pemerintahan orde baru hal ini adalah urusan yang paling berbelit-belit. Harus melalui berbagai tingkatan eselon. Berhari-hari hingga berbulan-bulan bahkan ada juga yang lebih dari setahun. Sangat menyulitkan bagi rakyat yang ingin membuka usaha guna mengurus perizinan. Bahkan banyak yang membatalkannya.

Membuka usaha tanpa adanya izin sangat berisiko karena tidak punya kekuatan hukum. Untuk mencari relasipun sulit. Rekan bisnis lebih percaya pada perusahaan yang telah memiliki badan hukum.

Akibatnya patah arang di tengah jalan. Untuk mencari kerja juga sulit. Beban hidup semakin menghimpit. Sejahtera hanya tinggal mimpi.

Padahal, dengan mudahnya urusan birokrasi ini, akan jadi penunjang bagi ke empat hal lainnya.

Misalnya, pengembangan SDM jelas terlihat sebab hanya orang-orang dengan tingkat SDM unggul yang berfikir untuk berwira usaha.

Begitupun dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan memperlancar hubungan antara produsen dengan konsumen. Bila birokrasi lancar, maka produsen akan semakin banyak yang menyebabkan banyak dan beragam pula hasil produksi. Konsumen, dalam hal ini masyarakat ikut tertolong dengan harga barang-barang yang terjangkau.

Demikian besar harapan kami kepada Bapak Presiden. Semoga janji kali ini benar-benar ditepati. Agar kami tidak makan hati karena Presiden kami ingkar lagi.




Sumber informasi: CNNIdonesia.com
Sumber gambar: CNNIdonesia.com dan liputan6.com