News
Batal
KATEGORI
link has been copied
17
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5dacdf722f568d666875a200/fitra--pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi
Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi. Sekjen FITRA, Misbah Hasan menyatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 adalah momentum bersejarah kelanjutan Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Misb
Lapor Hansip
21-10-2019 05:28

Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi.

Sekjen FITRA, Misbah Hasan menyatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 adalah momentum bersejarah kelanjutan Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Misbah menilai visi dan misi Presiden Jokowi pada periode ini sederhana.

Baca Juga : Pemprov Sumut Luruskan SE yang Dinilai Hambat Penegakan Hukum
"Jokowi mengatakan ingin fokus bekerja setelah pelantikan, semangat yang baik dan perlu diapresiasi," kata Misbah melalui pesan singkat, Minggu (20/10/2019).

Misbah menilai pada pidato sambutan saat membuka prosesi pelantikan, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo menyampaikan pencapaian-capaian pemerintah 5 tahun terakhir patut diapresiasi. Dia menyebut antara lain keberhasilan pembangunan infrastruktur dan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan mencapai satu digit atau 9%.

Baca Juga : Tak Diteken Jokowi, UU KPK Tetap Berlaku
Misbah menilai, setelah pelantikan Presiden Jokowi pun menyampaikan pidato kenegaraan. Dia menilai ada 5 prioritas pembangunan Jokowi -Amin 5 kedepan.

Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia.

Kedua, meneruskan pembangunan infeastruktur.

Ketiga, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM masuk prolegnas.

"Selain itu, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran," pungkas Misbah.

Misbah menyatakan investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan, dan kelima adalah transformasi ekonomi.

"Untuk sekian kali, dalam pidatonya korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi - Amin," tegas Misbah.

Sementara dia menilai problem utama investasi adalah budaya korupsi. Adapun pemangkasan perizinan dan sistem birokarsi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi.

"Karena perijinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia," tegasnya.

Seturut rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), tingginya tindak pidana korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama selain birokrasi perijinan.

Selain itu, prioritas investasi yang disampaikan Presiden Jokowi juga tidak berperspektif lingkungan. Hal tersebut menurut Misbah berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.

Untuk itu, Seknas FITRA mendorong beberapa hal.

Pertama, pemerintahan Jokowi -Amin kembali fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun.

Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia yang diprioritaskan akan sia-sia apabila bermental koruptif. Dia mendorong pemerintah melakukan pendidikan anti korupsi.

Ketiga, mempertegas reformasi birokrasi, menegakkan hukum di lingkungan birokrasi. Misalnya dengan mendorong ASN yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Pemerintah juga harus menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Keempat, investigasi yang diprioritaskan harus berperspektif kelestarian lingkungan, dan menghormati hak-hak warga atas tanah serta sumber penghidupan mereka.


Editor : Rustam Agus

https://m.bisnis.com/kabar24/read/20...n-jokowi-maruf


pantesan kpk dilemahkan emoticon-Cape d... (S)
profile-picture
sapiberjanggut memberi reputasi
1
Masuk untuk memberikan balasan
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 05:28
https://tirto.id/jokowi-tak-menuntaskan-kasus-ham-ia-justru-memperpanjang-daftarnya-ejY6

https://halloindo.com/bisnis/2019/10/20/tak-disinggung-jokowi-saat-pidato-isu-ham-disebut-cuma-bahan-jualan-kampanye

https://nasional.tempo.co/read/1262072/kontras-anggap-pidato-pelantikan-jokowi-sebuah-kemunduran/full?view=ok
profile-picture
profile-picture
crockoaches dan jambrong.scoot memberi reputasi
2 0
2
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 05:33

Jokowi Tak Menuntaskan Kasus HAM, Ia Justru Memperpanjang Daftarnya

tirto.id - Salah satu yang membedakan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 lalu adalah latar belakang keduanya. Prabowo dianggap punya sejarah kelam saat masih aktif jadi tentara, sementara Jokowi antitesisnya: seorang sipil yang demokratis, pun bukan berasal dari lingkaran elite Orde Baru.

Perbedaan itu semakin dipertegas ketika Jokowi memasukkan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM dalam Nawacita--sembilan agenda pokok yang akan dia laksanakan saat terpilih.

Beberapa kasus yang akan ia bongkar adalah kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari 1989, Tanjung Priok 1984, hingga Tragedi 65.


Lima tahun nyaris berlalu, dan Jokowi dipastikan akan memimpin lagi untuk periode kedua. Tapi janjinya dulu itu tidak ada satu pun yang rampung.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sebuah lembaga non-pemerintah yang fokus mengadvokasi isu HAM, mengatakan Jokowi gagal melaksanakan 6 dari 17 program HAM saat sudah memimpin Indonesia selama empat tahun.

Selain perkara penuntasan kasus pelanggaran HAM, Kontras juga menyebut Jokowi gagal menepati janji menghapus segala bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.

Janji Jokowi juga bukan hanya jalan di tempat, tapi bisa dikatakan mundur. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati justru menilai alih-alih menuntaskan kasus HAM, pemerintahan Jokowi malah menambah panjang daftar tersebut.

“Nawacita yang penuh soal penegakan HAM dan hukum tidak dijalankan,” ujar Asfinawati kepada reporter Tirto, Jumat (18/10/2019). “Yang ada malah sebaliknya.”

Baca juga: Benarkah Tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi?

Daftar yang Asfin maksud adalah kasus 21-23 Mei, 23-30 Oktober, dan Papua.

Sembilan orang tewas saat terjadi kerusuhan di Jakarta, Mei lalu. Empat orang di antaranya, kata polisi, tewas ditembus peluru tajam. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah LSM mengatakan “ada indikasi pelanggaran HAM” dalam penanganan demonstrasi 21-23 Mei. Demo itu sendiri adalah ekspresi atas ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi.

Kasus 23-30 Oktober hampir mirip. Beberapa pemuda meninggal dunia setelah turut serta dalam aksi demonstrasi menentang berbagai kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Bedanya, korban tidak hanya jatuh di Jakarta, tapi juga di kota lain.

Dua kasus itu belum terbongkar sampai sekarang. Pelakunya masih gelap.

Pun dengan kasus kerusuhan di Papua, yang salah satunya dipicu aksi rasisme warga dan aparat terhadap mahasiswa Papua yang tengah studi di Surabaya, pertengahan Agustus lalu.

Asfin lantas menyimpulkan di era pemerintahan Jokowi aparat “makin represif.”

Pernyataan Asfin selaras dengan hasil penelitian Indonesian Legal Roundtable (ILR). Mereka menyebut indeks hukum dan HAM selama masa pemerintahan Jokowi lebih rendah dibanding masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Suciwati Munir: Janji Penyelesaian HAM Jokowi-Ma'ruf Bohong Besar

Indeks hukum dan HAM Indonesia satu tahun sebelum Jokowi menjabat berada di angka 5,4. Tahun 2014, angkanya menurun menjadi 4,15 dan bahkan turun lagi setahun setelahnya, 3,82. Dua tahun berturut-turut memang kembali naik, tapi tetap di bawah era SBY: 4,25 (2016) dan 4,51 (2017).

Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar menegaskan penurunan ini adalah efek dari kebijakan pemerintah.

“Aktor penurunan indeks HAM ini bukan masyarakat sipil, seperti konflik horizontal, tetapi oleh pemerintah sendiri. Jadi problem HAM-nya bukan lagi soal konflik horizontal, tetapi konflik vertikal, sebagaimana yang terjadi di Orde Baru,” kata Erwin saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya “selain ada gap antara Jokowi dengan yang di bawahnya” seperti Polri dan Kejaksaan, masalah lain adalah “Jokowi sebenarnya juga tak memiliki perhatian.” “Jadi,” katanya, “ketika ada problem di tingkat bawah, ya dia (Jokowi) menganggap itu bukan masalah dia, tapi masalah orang di bawahnya.”

Erwin lantas menyimpulkan kalau isu HAM hanya “gimik politik.” Dalam arti, isu ini hanya dipakai sebagai komoditas untuk menarik perhatian masyarakat alias para pemilih. Isu HAM hanya ditempel agar Jokowi kontras dengan lawan politiknya, Prabowo.

Dan itu semakin kentara saat ini, ketika “terjadi kolaborasi antara Prabowo dan Jokowi (dalam konteks koalisi).”

“HAM tidak pernah diletakkan sebagai dasar atau standar untuk sebuah kebijakan, tapi di bawah yang lainnya, dibandingkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lain-lain,” katanya.
profile-picture
profile-picture
crockoaches dan jambrong.scoot memberi reputasi
2 0
2
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 05:40
profile-picture
tukangbeling7 memberi reputasi
1 0
1
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 06:55
Terus? plabolo jadi pleciden gitu? emoticon-Leh Uga

Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 06:56
Beginilah cara2 lsm mempertanggungjawabkan dana bantuan
Asal komen hal yg bersangkutan ma kegiatan lsm nya di momen2 penting
Dpt berita kmudian di kliping dan dimasukkan sbg bukti kerja
profile-picture
I.Just.Run memberi reputasi
1 0
1
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 07:01
Korupsi sudah dilarang agama dan sebarkan oleh pemuka agama masing masing masih aja terjadi
Kesimpulannya nya antara pemuka nya yg gagal atau agama tidak serius melarang korupsi.
profile-picture
neptunium memberi reputasi
0 1
-1
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 07:05
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 07:10
Nyimpulin sendiri, koar2 sendiri
0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 07:18
Sakno beser iki emoticon-Big Grin

Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-

Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-



0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 07:36
Fitra mengeluh katanya pemberantasan korupsi ga masuk prioritas.
Komnas HAM mengeluh katanya HAM ga masuk prioritas.
Walhi mengeluh katanya Isu Lingkungan ga masuk prioritas.
Ntar Buruh mengeluh, upah dan peningkatan kualitas buruh ga masuk prioritas.

Yang namanya prioritas itu yang isu terbatas yang dianggap paling penting oleh presiden.
Kalau semua isu masuk dalam prioritas, lalu yang paling diprioritaskan yang mana?
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 07:48
gue juga bingung prioritas-nya apa.

berantas korupsi? bukan.
berantas radikalisme? bukan.
percepatan ekonomi? bukan.
ham? juga bukan.

prioritas infrastruktur doang kali ya, tapi itu kan priode dulu.

priode sekarang? wait and see aja lah.
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 08:26
bukan. prioritasnya membuat mewek nasbungtaik
0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 09:03
yang nangis LSM ya?

gpp deh.. gak ngurus LSM. emoticon-Wkwkwk
0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 09:36
Saya pernah baca dari suatu komen di medsos,,ada seseorang Nemu kuitansi dari kakek buyut nya yang Adipati jaman Belanda..bahwa gubernur jenderal deandels itu memberikan uang untuk para pekerja pembuatan jalan deandels Anyer Panarukan, tetapi di korupsi pejabat pribumi,, tidak di bayarkan ke rakyat.. berjalan nya sejarah terus di buat kambing hitam bahwa terjadi kerja paksa...kalau di pikir2 ya malah benar kok itu pernyataan2 Fahri Hamzah..berantas korupsi itu ya dari kebijakan presiden melalui sistem ke aparat pemerintahan..termasuk polisi,jaksa hakim.. nyatanya Inggris, Amerika, Israel,Jerman gak ada semacam KPK itu.. karena tdk efektif..
0 0
0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-
21-10-2019 09:58
Bukan prioritas bagaimana ??
Apakah penilaian hanya dari 1 aspek saja ?
Sudah beberapa kali beliau ungkapkan bahwa KPK hrs diperkuat.
Korupsi sudah berlangsung sejak dulu presiden pertama, sampai dengan hari ini, pencapaian pemberantasan korupsi bisa dilihat dg jelas efektivitas nya.
Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Media cuma butuh bahan berita.
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia