Suasana lengang di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (15/6/2019). Bandara Kertajati sepi karena tak diminati.
Pembangunan infrastruktur di periode pertama pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dinilai kurang maksimal manfaatnya. Menurut Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi manfaat dari infrastruktur itu kurang maksimal lantaran kurangnya kerja sama antar pemangku kepentingan.

Selain itu, target pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), diperkirakan hanya akan tercapai 46 persen. Dari total 223 PSN yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), diperkirakan hanya 103 proyek kelar.

Ali menilai pemerintah perlu membentuk lembaga baru untuk memastikan koordinasi mereka. "Untuk memastikan koordinasi, kerja sama dan percepatan pembangunan, maka tugas dan wewenang pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembentukan kementerian infrastruktur ataupun badan otoritas di bawah Presiden," paparnya kepada Bisnis.com, Selasa (15/10/2019).

Salah satu infrastruktur yang manfaatnya kurang adalah Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Maskapai Citilink dan Garuda Indonesia memilih pergi dari bandara itu karena sepi.

Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Tbk. Ikhsan Rosan menjelaskan Garuda kerap merugi saat membuka penerbangan dari Kertajati. Misalnya, rute Kertajati-Denpasar sekali sehari, tetap merugi.

Menurut Ikhsan, penumpang dari Bandung lebih memilih untuk terbang ke Bali dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di Kertajati belum senyaman dan selengkap di Soekarno Hatta. Buktinya, 12 jadwal penerbangan Garuda untuk rute Cengkareng-Denpasar selalu penuh.

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan masalah utama pengoperasian bandara Kertajati adalah belum adanya akses langsung yang menghubungkan antara Kota Bandung dan Kertajati. “Saat ini akses yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati, yaitu Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), belum selesai,” ujar Budi Karya di kantornya, Selasa (14/10/2019) seperti dikutip dari Tempo.co.

Budi menjelaskan, pekerjaan pembangunan jalan tol tersebut sempat terhambat karena salah satu investor asing proyek itu cabut. Kini, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan proyek pembangunan akses jalan menuju Bandara Kertajati kelar dalam waktu satu tahun.

Sehingga akses Kertajati dan Bandung sepanjang 61 kilometer itu bisa memangkas waktu tempuh dua tempat itu dari 3 jam menjadi lebih-kurang 1 jam.

Infrastruktur adalah salah satu sektor yang digenjot Jokowi di masa jabatan periode pertama. Hal ini bisa dilihat dari besarnya anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun perlukan membentuk kementerian infrastruktur?

Presiden Jokowi menyatakan, fokus pemerintahannya di periode kedua adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Namun tak akan meninggalkan pembangunan infrastuktur yang sudah dilakukan.

"2020 merupakan tahun pertama pada periode pembangunan RPJMN 2020-2024 yang kita fokuskan pada pembangunan SDM secara besar-besaran tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai lima tahun lalu," tutur Jokowi, Kamis (3/10/2019) seperti dinukil dari Kontan.co.id.

Pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah memiliki Komite Percepatan Penyediaan Infrastrutkur Prioritas (KPPIP). Lembaga ini diharapkan sarana koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah karena kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan di infrastruktur.

Selain itu juga sudah ada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan. Bandara Kertajati adalah salah satu proyek yang dikoordinasikan KPPIP.

Presiden Jokowi sendiri Agustus lalu menyatakan, akan membentuk tiga kementerian baru di kabinet baru untuk periode 2019-2024 untuk menyikapi perkembangan global. Yakni Kementerian Investasi, Kementerian Ekonomi Digital, dan Kementerian Industri Kreatif.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...menterian-baru

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah kompak tak tahu nasib Perppu KPK

- BMKG catat gempa guncang Melonguane berkekuatan M 5,6

- Bekraf perkenalkan "ICINC EXPO(RT)" di TEI 2019