Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau titik banjir di Cawang, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Dua tahun lalu, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tak sampai setahun, tepatnya Senin (27/8/2018), Sandiaga mundur dari jabatannya demi mengejar kursi Wakil Presiden RI. Lantas, Anies sendirian memegang kemudi pemerintah DKI Jakarta.

Di tangannya, janji-janji masa kampanye harus ia tunaikan sendiri. Anies merasa berhasil menjalankan sejumlah program untuk mewujudkan 'Wajah Baru Jakarta'. Anies, menyebut dua tahun pemerintahannya dibangun dengan skema kolaboratif. Masyarakat diajak untuk ikut mengatasi masalah Jakarta.

"Kita ingin agar solusi kota Jakarta itu solusi sesuai kebutuhan masyarakat. Solusi paling efektif adalah libatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan," ucap Anies dalam konferensi pers, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/10/2019) seperti dinukil dari detikcom.

Anies mengklaim, programnya yang berhasil adalah rumah DP Rp0. Di tahap pertama, ada 1.790 orang dari 2.359 pendaftar yang lolos di Klapa Village, Jakarta Timur. Tahap kedua kini masih dibuka untuk pendaftar baru. Lalu program revitalisasi trotoar. Dua tahun ini, trotoar yang direvitalisasi sepanjang 134 kilometer. Tahun depan, revitalisasi trotoar ditargetkan bertambah 47 kilometer.

Menurut Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, program perumahan ini tak bermanfaat. Sebab, calon penghuni bukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti yang dijanjikan saat kampanye. Tapi mereka yang memiliki gaji bulanan Rp4-7 juta. Selain itu cicilan selama 20 tahun juga riskan. Sebab, jabatan gubernur hanya lima tahun.

Untuk revitalisasi trotoar, menurut Nirwono, Anies hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya, dalam rangka gelaran Asian Games. "Jadi tidak bisa diklaim keberhasilannya," kata dia seperti dinukil dari Sindonews.com, Rabu (16/10/2019).

Dalam visi-misinya yang diunggah oleh KPU DKI Jakarta, program kerja pertama Anies Baswedan adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok. Program kerja ini tampaknya tak bisa disebut berhasil.

Menurut data Info Pangan Jakarta, harga beras, minyak goreng, dan gula pasir memang stabil. Tapi bukan berarti sepenuhnya prestasi Anies. Pemerintah Pusat ikut cawe-cawe. Dua bulan sebelum Anies dilantik, Pemerintah Pusat sudah menetapkan patokan harga eceran tertinggi (HET) untuk kebutuhan pokok seperti beras dan gula pasir. Pemerintah Pusat juga melakukan impor dan operasi pasar.

Untuk bahan pangan nonpokok yang tak dikenakan batas harga seperti bawang putih, Anies tak bisa memegang tali kendali. Pada September 2019 misalnya, harganya di pasar Induk Kramat Jati selama sebulan harga terendah Rp10 ribu per kg. Sedangkan harga tertinggi, mencapai Rp23 ribu. Di 47 pasar tradisional lainnya, harganya lebih mahal, sampai Rp40 ribu per kg. Padahal, empat bulan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta sudah mendatangkan 145 ton bawang impor dari Tiongkok.

Program kerja kedua Anies adalah menciptakan lapangan kerja. Namun yang terjadi sebaliknya. Apa hasilnya? Angka pengangguran terbuka di Jakarta 5,34 persen atau 290 ribu orang. Enam bulan kemudian, jumlah mereka naik 8,25 persen atau 24,7 ribu orang. Pada Agustus 2018 jumlah pengangguran mencapai 314 ribu orang. Februari 2019, persentase ini membaik menjadi 5,13 persen atau berkurang menjadi 279 ribu pengangguran.

Urusan infrastruktur Anies justru melakukan dua hal yang bertolak belakang. Penggunaan trotoar untuk pedagang kaki lima mendapat tentangan dari banyak pihak, terutama pejalan kaki. Bahkan Ombudsman DKI Jakarta menilai, Anies bisa dipidana jika tetap memperbolehkan pedagang menguasai trotoar. Bahkan Mahkamah Agung melarang Anies menggunakan trotoar di Tanah Abang untuk pedagang.

Keputusan Anies merobohkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan MH Thamrin dan menggantinya dengan pelican cross diapresiasi Koalisi Pejalan Kaki. Bahkan mereka meminta 30 JPO di Jakarta yang tak layak dirobohkan.

Tapi ada juga program yang mendadak nongol di tengah jalan tak ada dalam rencana. Penyelenggaraan Formula E, sama sekali tak ada janji, visi misi, maupun program kerja. Tapi hasil dari lawatan Anies ke luar negeri, Juli lalu, dan keputusannya tanpa pelibatan masyarakat. Biaya penyelenggaraan balapan yang bakal digelar Juni tahun depan itu berubah-ubah. Awalnya disebut 'hanya' Rp350 miliar. Eh, belakangan melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi Rp1,6 triliun.

Urusan transparansi anggaran ini yang kini tengah mengemuka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah mengusulkan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada DPRD DKI Jakarta pada Juli 2019. Tapi, dokumen itu tak juga diunggah di situs APBD DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Akhmad Misbakhul Hasan mengkritik kenapa Pemerintah DKI yang tidak mengunggah rancangan anggaran 2020.

Padahal, dua dari enam program kerjanya menekankan dua poin terkait transparansi ini. Pertama, membangun sistem pengawasan dan prioritas untuk pengelolaan belanja anggaran pemerintah daerah yang lebih efektif. Kedua, menyelenggarakan good governance berbasis transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sebelum kepemimpinan Anies, pemerintah DKI mempublikasikan anggaran walau masih dalam bentuk rancangan. Hasan menilai, pemerintahan Anies membatasi keterlibatan warga Jakarta untuk ikut memantau rancangan anggaran dan rencana program Pemerintah DKI. "Kalau memang punya komitmen tinggi terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat, harusnya itu diunggah saja biar itu menjadi diskursus publik," ujar Misbah kepada Kompas.com, Senin (14/10/2019).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ransi-anggaran

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Likuran teroris tangkapan tak berniat ganggu pelantikan Jokowi

- Gara-gara "mangga manis" Bupati Indramayu diciduk KPK

- Infografik: Hari Pangan Sedunia, jangan asal pesan makanan