Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) meninjau kegiatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Di periode keduanya nanti, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan memiliki Direktur Jenderal Pajak yang baru. Masa jabatan Direktur Jenderal Pajak saat ini, Robert Pakpahan, akan segera berakhir pada 20 Oktober mendatang karena telah memasuki usia pensiun.

Pensiunnya Robert menimbulkan banyak pertanyaan: siapakah yang akan menggantikannya untuk mengejar target penerimaan negara melalui pajak yang saat ini masih jauh dari target?

Pemilihan Dirjen Pajak sendiri harus melalui beberapa tahap dengan waktu yang tidak ditentukan. Proses pertama akan dilakukan dengan pemilihan beberapa nama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk diserahkan kepada Jokowi.

Proses selanjutnya adalah dilakukan pengujian oleh tim penilaian akhir. Lalu yang lolos akan diumumkan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Namun menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden 20 Oktober nanti, belum ada tanda-tanda Sri Mulyani sudah menyerahkan daftar kandidat penggawa pajak baru itu kepada Jokowi.

Pengamat justru khawatir pemilihan Dirjen Pajak baru akan molor, apabila nantinya ada pergantian posisi Menteri Keuangan yang saat ini diisi oleh Sri Mulyani.

"Kalau Menkeu-nya Sri Mulyani bisa ditebak penunjukan langsung, malah sudah ada namanya. Tapi kalau bukan dia, perlu untuk pencocokan chemistry antara menteri dan dirjennya," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Ia mengatakan apabila pemilihan dilakukan dengan cara mutasi, maka ada setidaknya lima nama dari eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ia prediksi bisa masuk dalam bursa pencalonan.

Pertama adalah Awan Nurmawan Nuh yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. Awan sendiri berasal dari internal Ditjen Pajak.

Kedua, Astera Primanto Bhakti, yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan. Astera juga merupakan pejabat yang berasal dari Ditjen Pajak. Ketiga, Luky Alfirman, yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Luky pun memiliki latar belakang dari Dirjen Pajak.

Keempat, Suahasil Nazara, yang menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Suahasil berlatar belakang sebagai akademisi yang kemudian masuk dalam birokrasi. Kelima, Suryo Utomo, yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Kepatuhan Pajak. Suryo juga berlatar belakang dari Ditjen Pajak.

Namun peluang para calon tersebut akan sangat tergantung dari siapa Menteri Keuangan yang akan menjabat di periode mendatang. Yustinus bilang hal ini akan sangat berpengaruh pada Dirjen Pajak ke depannya.
Seleksi Terbuka
Diskusi publik Mencari Dirjen Pajak atau Dirijen Pajak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Pengamat Ekonomi Indef, Faisal Basri, mengusulkan untuk mendapatkan Dirjen Pajak yang berkualitas maka ada baiknya dilakukan dengan cara seleksi terbuka, ketimbang mutasi jabatan atau penunjukan langsung.

Sebab, jelasnya, dewasa ini kecenderungan kementerian lebih menggunakan cara memindahkan pejabat di satu tempat ke tempat lainnya hanya untuk mengisi kursi kosong yang dianggap penting.

Faisal mengatakan, jika seleksi dibuka dan tidak terbatas pada internal Ditjen Pajak serta Kementerian Keuangan maka akan lebih baik. Misalnya saja profesional atau praktisi pajak yang selama ini berada di luar pemerintahan bisa diikutsertakan.

"Kalau berputar di pajak, orangnya yang ada di birokrasi cenderung konservatif, praktis tidak ada pembaru kalau dari kaum birokrasi. Sebab birokrasi dibiasakan untuk tidak berpikir out of the box," tutur dia.

Jika mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat dua tipe pemilihan yakni dengan seleksi terbuka dan penunjukkan langsung. Proses seleksi terbuka pernah dilakukan oleh pemerintah saat memilih Sigit Priadi Pramudito (2015) dan Robert Pakpahan.
Tugas berat fiskus
Tak bisa ditampik, posisi Dirjen Pajak selain sangat strategis juga memiliki beban yang cukup berat. Masa depan pengelolaan anggaran ada di pundak institusi dan pemimpin direktorat jenderal yang bertanggung jawab atas 80 persen lebih penerimaan negara itu.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan bagaimana proses anggaran berjalan. Jika shortfall pajak melebar, pengelolaan anggaran bisa berlangsung optimal. Tujuan-tujuan negara untuk mencapai cita-cita pembangunan di berbagai bidang pun bisa dengan mudah terealisasi.

Namun, jika yang terjadi kebalikannya, pengelolaan anggaran tentu akan mengalami tantangan. Defisit melebar, proses pelaksanaan anggaran akan mengalami tekanan, dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan akan terhambat.

Tahun ini misalnya, Ditjen Pajak harus memenuhi target pertumbuhan pajak pada kisaran 19 persen. Namun jika dihitung sampai Oktober, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak masih di bawah 5 persen.

Itu artinya, shortfall penerimaan pajak bakal melebar dan kalau itu terjadi, tentu akan berpengaruh ke pencapaian target penerimaan pajak tahun berikutnya.

"Kalau kita hitung, sampai Oktober, realisasi pajak baru menyentuh 57 persen. Estimasi saya, target pendapatan pajak tahun ini hanya 88 persen," ujar Yustinus.

Dalam satu dekade terakhir, para fiskus (aparatur pajak) tidak pernah sukses mencapai target penerimaan yang dibebankan. Realisasi yang melebihi target hanya terjadi pada 2008, saat dipimpin Darmin Nasution. Ketika itu, dari target penerimaan pajak sebesar Rp534,5 triliun, negara mengantongi lebih besar, Rp571,1 triliun.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak terpilih nantinya adalah peningkatan rasio pajak yang mandek.

Penerimaan pajak senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Namun, realisasi rasio dalam beberapa tahun terakhir jauh dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan pajak dalam beberapa tahun terakhir lebih kecil dibandingkan pertumbuhan alamiahnya, yakni pertumbuhan ekonomi dijumlah inflasi.

"Ke depan, tantangan kita lebih berat. Di satu sisi, kita harus meningkatkan tax ratio. Namun di sisi lain, di tengah situasi global saat ini, relaksasi perpajakan diperlukan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Arif.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...e-kedua-jokowi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tim panel salahkan Boeing dan FAA atas sertifikasi 737 Max

- 27 emiten perkasa lambungkan LQ45 - Selasa (15/10/2019)

- Kualitas udara 10 spot terbaik dan terburuk (Selasa, 15/10/2019)