Foto ilustrasi. Dua petugas Sabhara Polri mengenakan pelindung kepala saat melakukan pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu (20/10/2019), keamanan bakal kota Jakarta bakal diperketat. Selain itu, Polda Metro Jaya juga melarang kegiatan demontrasi di sekitar gedung MPR-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pelantikan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin akan digelar di gedung MPR. Agendanya pun dimulai pukul 14.00 WIB, bukan lagi pukul 10.00 WIB. Alasan pengunduran waktu itu adalah untuk mengantisipasi masyarakat yang harus beribadah pagi hari.

Polda Metro Jaya pun mengantisipasi dengan menambah jumlah personel hingga dua kali lipat untuk mengamankan agenda itu, termasuk polisi lalu lintas (lantas).

"Kita perketat (pengamanan)...Yang dulu biasanya 1.500 (personel lantas), sekarang (saat pelantikan) sebanyak 3.000-an anggota dikerahkan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, di Jakarta, Minggu (13/10).

Polisi, lanjut Yusuf dia, tak mau kecolongan seperti pada kasus penusukan yang dialami Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto di Alum-Alun Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).

"Setelah ada kejadian pak Wiranto ini kan cukup rawan juga. Makanya kita perketat. Penambahan personel dua kali lipat," ucap dia.

Para polisi lantas ini akan mengamankan sejumlah titik dan jalur di sekitar Kompleks Parlemen. Yusuf pun memastikan bakal ada rekayasa lantas meski belum diungkap.

"Nanti kalau mungkin penutupannya di depan (tempat pelantikan)," tutur Yusuf.

Total, urusan keamanan akan melibatkan sekitar 27.000 personel gabungan TNI-Polri. Mereka bakal mengamankan beberapa tempat sentral di Jakarta.

Jumlah personel keamanan itu masih menjadi bagian Operasi Mantap Brata yang digelar sejak rangkaian Pemilu 2019. Operasi ini akan selesai pada Senin (21/10).
Tidak boleh demo
Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono tidak akan mengeluarkan izin untuk demo di sekitar Kompleks Parlemen mulai hari ini (15/10) hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden nanti (20/10) atau dari Selasa hingga Minggu.

Gatot mengatakan ingin situasi Jakarta tetap tenang dan aman serta khidmat menghormati pelantikan itu. Apalagi, katanya, sejumlah kepala negara asing bakal hadir.

"Kita hormati itu sebagai bangsa Indonesia agar bangsa kita ini dikenal beradab, santun, dan lain sebagainya. Karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia, mari kita hormati itu," kata Gatot usai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden bersama para pemimpin DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Sementara Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono mengatakan bila ada unjuk rasa saat pelantikan presiden/wakil presiden, itu berarti ilegal. Alasannya, kegiatan itu tidak akan mengantongi izin resmi.

"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya, tidak resmi atau ilegal," kata Eko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Eko menegaskan pengamanan ketat diperlukan karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dihadiri 8 Kepala negara dan 9 utusan kepala negara.

"Jadi total 17 negara asing yang akan melihat di luar duta besar. Mari kita tunjukkan bangsa indonesia bangsa beradab dan ramah tamah. Apapun perbedaan kita mari kita hormati hasil pemilu lalu. Inilah gongnya," tuturnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...r-dpr-dilarang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Selasa, 15/10/2019)

- BMKG: Gempa pukul 05:23 WIB guncang Enggano

- BMKG catat gempa M 5,0 berpusat di Cilacap