Foto dari udara menunjukkan proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai pintu masuk ke kawasan ibu kota baru, Rabu (28/8/2019).
Bakal ibu kota baru Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum kelihatan bentuknya. Namun, kota baru ini sudah pasti akan mengusung konsep forest city dan tak boleh melupakan infrastruktur dasar khas perkotaan.

Menurut Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero), infrastruktur dasar perkotaan berarti meliputi fasilitas umum untuk publik. Antara lain instalasi air bersih (minum) dan air kotor (sewerage), sampah, transportasi massal, jalan raya, persampahan, perumahan, serta rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Infrastruktur dasar jadi satu kesatuan, jadi harus direncanakan dengan baik," ujar Edwin saat temu media di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Edwin lebih lanjut menegaskan bahwa PT SMI sudah pasti akan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur di bakal ibu kota baru tersebut. Terutama, pemerintah akan melibatkan BUMN di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut di bagian penyiapan proyek infrastruktur --satu dari tiga bisnis utama PT SMI.

Belum lagi, kata Edwin, PT SMI adalah institusi terdepan dalam pembiayaan infrastruktur. PT SMI akan memastikan pembangunan infrastruktur ibu kota baru bakal mengurangi ketergantungan pada APBN.

Proyek utama pembangunan ibu kota baru direncanakan mulai pada 2021. Sementara biayanya mencapai Rp466 triliun.

"Pokoknya kalau ibu kota baru, kami siap dan pasti terlibat. Apalagi rating (investasi) kami cukup tinggi, AAA. Jadi kami menunggu saja karena di belakang kami ada Kemenkeu dan ibu kota baru ini akan memiliki UU khusus," sahut Edwin.

Karena kota akan dibangun dari nol, lanjut Edwin, PT SMI pun akan mempersiapkan dengan matang. PT SMI akan menentukan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan sumber dana pemerintah atau badan usaha (swasta/BUMN).

Namun begitu, Edwin belum tahu proyek apa saja yang bakal disiapkan oleh PT SMI. Mereka sementara ini menjadi pemantau (observer) karena pembangunan ibu kota baru masih berada dalam tahap perencanaan.

Jadi, belum ada detail proyek infrastruktur apa saja yang dibutuhkan. Lantas, belum diketahui juga proyek apa saja yang menjadi kewenangan pusat dan daerah.

Edwin menyebutkan kewenangan pusat sudah pasti proyek listrik. Namun, pihaknya masih menunggu apa saja proyek yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten karena fokus PT SMI adalah di situ.

"Nilai proyek sudah ada, tapi masih gelondongan. Nanti ketika sudah detail, kami pasti terdepan untuk menyiapkan proyeknya," papar Edwin.

Jauh sebelum keputusan soal ibu kota baru, PT SMI sebenarnya sudah terlibat dalam proyek di Kabupaten PPU. Pada 2017, mereka ikut membiayai pembangunan jalan dan RSUD yang kombinasi nilainya Rp346 miliar.

Ketika itu, Kabupaten PPU menyebut bahwa pembangunan jalan dan RSUD menjadi persiapan menuju ibu kota baru. Apakah itu berarti PT SMI sudah tahu soal pemindahan ibu kota baru sejak 2017?

"Saya tak tahu," ujar Edwin yang menjadi Direktur Utama PT SMI sejak 13 Agustus 2019.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...siapkan-matang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- IHSG ditutup menguat 21,08 poin

- Tak libatkan KPK, penyusunan kabinet dinilai buruk

- 4.000 BTS tambahan untuk perkuat sinyal di pelosok