Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif saat aksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019). KPK tak dilibatkan dalam perekrutan menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf 20192-20124 sampai saat ini tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Absennya KPK ini dinilai sebagai episode buruk dalam penyusunan kabinet.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, lembaganya tak diikutkan menyaring siapa saja yang akan duduk di kementerian/lembaga negara. "Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di, Jakarta, Senin (14/10/2019), seperti dikutip dari detikcom.

Syarif memahami pemilihan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sedangkan keterlibatan KPK tergantung permintaan dari Jokowi sebagai presiden. Jika mereka dimintai masukan, maka akan memberikan masukan. Kalau tidak diminta, KPK juga tak masalah. "Kami berharap bahwa (Jokowi) memilih yang betul-betul bersih, integritas yang baik, dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ujarnya.

Jokowi menyatakan sudah selesai menyusun daftar menteri-menteri yang akan membantunya. Jokowi mengisyaratkan formasi kabinet jilid dua itu akan mengakomodir kepentingan banyak pihak. Seperti misalnya perwakilan orang Papua calon dari partai politik nonkoalisi.

Namun, Jokowi baru akan mengumumkan nama-nama itu setelah dilantik, Minggu (20/10/2019). “Nanti. Mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan,” kata Jokowi.

Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai tidak adanya pelibatan KPK dalam seleksi menteri ini bisa memperburuk citra pemerintahan Jokowi ke depan.

"Jika menteri yang disusun tidak ada pertimbangan tentang sikap antikorupsinya, menurut saya ini episode buruk penyusunan kabinet," kata Badrun, Sabtu (12/10/2019) seperti dinukil dari Suara.com.

Tak dilibatkannya KPK ini berbeda dibanding saat Jokowi menyusun kabinetnya lima tahun lalu. Saat itu, KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dilibatkan dalam menjaring para calon menteri.

Saat itu, Jokowi bahkan sempat mengganti delapan calon menteri kabinetnya yang mendapat label merah dari KPK dan PPATK. "Masak, tidak diganti. Nanti yang mengisi siapa?" kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (22/10/2014) seperti dikutip dari Tempo.co.

Pelibatan KPK saja tak menjamin menteri bebas dari korupsi. Apalagi tanpa melibatkan KPK. Jokowi akhirnya kecolongan. Setidaknya dua menteri Jokowi sudah berompi oranye menjadi tersangka KPK. Imam Nahrawi dan Idrus Marham.

Imam, yang menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga sejak 2014, jadi tersangka kasus hibah dana KONI. Ia diduga menerima uang haram hingga Rp26,5 miliar. Sedangkan Idrus, sudah dihukum 5 tahun penjara. Ia diputus bersalah karena menerima suap sebesar Rp2,25 miliar.

Hal ini belum termasuk beberapa menteri yang namanya banyak disebut di pengadilan karena kasus korupsi. Misalnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin yang disebut hakim menerima suap Rp70 juta. Juga Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. KPK menggeledah ruangannya dalam penyidikan kasus suap pupuk.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-dinilai-buruk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 4.000 BTS tambahan untuk perkuat sinyal di pelosok

- Holding tambang BUMN akuisisi saham perusahaan nikel asal Brasil

- Istri mantan Dandim Kendari dilaporkan ke polisi