Polah Arteria Dahlan dan lima kabar populer lain di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (6-11/10/2019).
Arteria Dahlan, nama politikus PDIP itu mendadak populer sepanjang pekan lalu. Pembaca Beritagar.id mengikuti kabar soal tingkah dan ucapan kontroversialnya saat berdebat dengan tokoh senior Emil Salim dalam talk show Mata Najwa di televisi.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan Arteria bahwa lembaga antirasuah tersebut tak pernah menyerahkan laporan tahunan. Buktinya adalah foto wakil KPK bersama beberapa anggota DPR, termasuk Arteria, usai memberikan laporan tahunan 2017 pada 12 Maret 2018.

Kabar lain yang jadi perhatian pembaca adalah Gubernur Gorontalo yang mengancam akan keluar dari BPJS Kesehatan jika tunggakan biaya rumah sakit tak juga dibayar. Lalu ada reaksi terhadap rencana mahasiswa berunjuk rasa saat pelantikan presiden dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Lampung Utara.

Berikut adalah ringkasan 6 berita populer dalam sepekan (6-11/10/2019):
Arteria tak minta maaf, minta Emil Salim cabut ucapan
TARIK | Anggota DPR dari PDIP, Arteria Dahlan, tak mau minta maaf kepada Emil Salim, malah meminta profesor itu menarik ucapannya.
Masih soal Arteria Dahlan. Ucapannya sambil menunjuk Emil Salim --"Prof sesat nih"--dalam Mata Najwa di televisi menurutnya bukan masalah.

Maka Arteria pun pada Kamis (10/10/2019) menyatakan tak mau minta maaf. Malah dia meminta Emil menarik ucapannya tentang korupsi dan UU KPK karena topik itu bukan bidang sang guru besar ekonomi.

Baca selengkapnya di sini.
Tudingan Arteria Dahlan terbantahkan lewat foto
Arteria Dahlan (baju merah) berfoto bersama Ketua KPK Agus Rahardjo (baju batik), Ketua DPR Bambang Soesatyo (baju putih), dan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi (jas hitam) usai menghadiri peluncuran laporan tahunan KPK 2017 di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tudingan anggota DPR Arteria Dahlan terkait laporan tahunan lembaga itu bohong. Dalam acara bincang Mata Najwa bertajuk 'Ragu-ragu Perpu', Rabu (9/20/2019) Arteria menuding KPK tak pernah melaporkan kinerja tahunan mereka.

Komisioner KPK Laode M Syarif menilai pernyataan Arteria itu bohong besar. Syarif menunjukkan bukti bahwa KPK memberikan laporan tahunan.

Bahkan Syarif menunjukkan berita bertanggal 12 Maret 2018, saat peluncuran laporan tahunan 2017, Arteria hadir dan foto bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan anggota DPR Aboe Bakar Alhabsyi.

Baca selengkapnya di sini.
Gubernur Gorontalo ancam keluar dari BPJSKes, kembali ke Jamkesta
Massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo menggelar aksi di depan kantor BPJS Gorontalo, Kota Gorontalo, Rabu (2/10/3019). Salah satu tuntutan organisasi buruh ini adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Pada akhir bulan September, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dikabarkan mengancam akan membawa keluar warga provinsi yang dipimpinnya itu dari kesertaan pada BPJS Kesehatan (BPJSKes). Ancaman itu dilontarkannya akibat belum cairnya dana klaim dari rumah sakit di provinsi tersebut.

Saat diwawancarai via telepon oleh Beritagar.id (9/10/2019), Rusli menegaskan bahwa pernyataannya itu tidak main-main. Bahkan, menurutnya, wacana tersebut sudah lama dipertimbangkan.

Menurut Rusli, masalah sulit cairnya dana BPJSKes untuk membayar klaim dari penyedia layanan kesehatan di Provinsi itu seperti sudah menjadi masalah klise yang tak juga terselesaikan.

Baca selengkapnya di sini.
Kartun: Misalnya penunggak iuran BPJS tak dapat surat nikah
Pemerintah cari akal untuk menertibkan penunggak iuran. Ada rencana, mereka yang mengutang iuran takkan dapat SIM bahkan KPR.
Hanya pengandaian, siapa tahu pemerintah kehabisan akal untuk mengajari rakyat patuh membayar rutin iuran bulanan BPJS, sehingga orang akan menikah pun harus lunas iuran.

Pemerintah berencana menerapkan sanksi kepada penunggak. Terutama untuk masyarakat yang tergolong mampu beriuran, tak ditraktir pemerintah, tapi malas memenuhi kewajiban.

Sanksi itu misalnya penunggak tak dapat memperoleh SIM. Bahkan mengajukan permohonan KPR pun akan terganjal.

Baca selengkapnya di sini.
Demo mahasiswa saat pelantikan Jokowi ditentang banyak pihak
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi Kamek Bersama KPK di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).
Rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus dan sejumlah organisasi massa saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 ditentang banyak pihak, mulai dari eksekutif hingga legislatif.

"Demonstrasi itu kan sah-sah saja tentu dijamin oleh konstitusi. Kalau lah ada pesan yang ingin disampaikan mendekat pelantikan, monggo saja. Cuma jauh lebih bagus kalau pesan itu difasilitasi agar pesannya bisa lebih tertata dengan baik. Setelah pelantikan kami bisa memfasilitasi," kata Tenaga Alhi Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin seperti dilaporkan detikcom.

Larangan demo juga datang dari Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang menilai aksi bakal memperburuk citra Indonesia di depan negara lain. Hal ini selaras dengan permintaan Ketua MPR Bambang "Bamsoet" Soesatyo.

Baca selengkapnya di sini.
KPK tangkap Bupati Lampung Utara
Foto Ilustrasi. Wakil Ketua KPK dan para penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2019) malam. Selain Agung, dua kepala dinas dan seorang perantara juga turut diringkus KPK.

"KPK mengamankan total 4 orang sejak sore hingga malam ini," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Minggu (6/10).

Dari OTT itu, KPK pun mengamankan uang sekitar Rp200 juta yang dijadikan barang bukti. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan uang itu diduga menjadi objek suap untuk proyek di lingkungan dinas Kabupaten Lampung Utara.

Baca selengkapnya di sini.
Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...opuler-lainnya

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Swiss dan Uni Emirat Arab bukan lagi negara surga pajak

- Kualitas udara Tangerang Selatan terburuk di Indonesia (Minggu, 13/10/2019)

- Oposisi atau koalisi? Gerindra tentukan pada rakernas