Minggu, 20 Oktober 2019 ditetapkan sebagai hari jadi presiden dan wakil presidenperiode 2019-2024. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah resmi menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan kata lain, Jokowi akan kembali menjabat presiden untuk lima tahun ke depan. Lantas, di beberapa kesempatan, ia menyampaikan sudah tak ada beban lagi di periode ke-2 ini. Jokowi menegaskan bahwa ia bersedia memutuskan kebijakan apapun asal demi kepentingan rakyat dan negara.

Sekarang, yang jadi pertanyaan selanjutnya: beban apa yang dimaksud? Jika dilihat dari konteksnya, maka saya menyimpulkan beban yang dimaksud ialah beban politik.

Mungkin, lima tahun belakangan Jokowi masih menimbang-nimbang apakah keputusan yang ia buat akan menguatkan atau malah melemahkan elektabilitasnya dalam pemilu. Namun, di periode terakhirnya lima tahun ke depan, ia merasa tak lagi perlu memikirkan hal tersebut.

Ya, saya pun berharap demikian. Jokowi harus mampu menyelesaikan hutang-hutang yang telah ia janjikan di periode sebelumnya—yang mungkin masih terhalang politik kepentingan, terutama mengenai masalah hak-hak asasi manusia.

Sumber: asumsi.co

Di periode pertamanya, saya menilai Jokowi gagal memenuhi janji-janjinya untuk pemenuhan HAM. Pada tahun 2017, Indonesia masih menerima banyak sekali catatan dari PBBatas kebijakan HAM. Total, Indonesia menerima 225 rekomendasi kebijakan yang meliputi dari jaminan kebebasan beragama sampai isu-isu gender. Tentu, hal tersebut sangat memalukan.

Beberapa bulan belakangan, kita juga terus membaca mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, terutama saat menangani masalah demonstrasi dan kelompok minoritas. Serta, kasus-kasus di Papua yang masih simpang siur. Belum lagi tindakan represif aparatur negara dan beberapa organisasi masyarakat yang semena-mena membubarkan diskusi, pemutaran film, maupun advokasi kepentingan kelompok minoritas.

Di periode keduanya nanti, saya tak ingin lagi melihat ada pensiunan TNI, yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu, berada dalam kabinet atau bekerja di sekeliling Jokowi. Jika Presiden Jokowi sudah tak ada beban politik lagi, maka tak susah menyingkirkan orang-orang seperti itu di lingkaran kekuasaannya.

Saya sangat berharap lima tahun ke depan tak ada lagi kelompok-kelompok minoritas yang dikorbankan hanya untuk mendulang dukungan kelompok mayoritas. Di periode yang tak ada bebannya lagi ini, saatnya presiden berperan sebagai kepala negara yang melindungi hak seluruh warga negara, bukan hanya hak sekelompok orang yang terlibat politik kepentingan.

Jika Presiden Jokowi dapat menuntaskan janji-janji pemenuhan HAM dan mampu merangkul kelompok-kelompok yang termarjinalkan untuk lima tahun ke depan, maka saya yakin narasi-narasi politik identitas yang masif digunakan dalam Pilpres 2019 kemarin tak akan laku lagi pada Pilpres 2024. Masyarakat yang sampai saat ini sudah sangat terpolarisasi juga akan kembali mencair. Akhirnya, kita tak akan mendengar lagi istilah "cebong-kampret", melainkan hanya istilah "warga negara Indonesia".