Di atas kertas, melorotkan Jokowi itu sulit karena harus didukung 2/3 anggota DPR. Masalahnya, apakah koalisi Jokowi setia atau tidak.
Habis Perppu jadilah jalan buntu? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak.

Jika Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK, lalu DPR (sebagai 80 persen dari 711 anggota MPR) ingin memakzulkan presiden, ada sejumlah syarat.

Syarat menurut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 adalah niat di parlemen didukung dua per tiga anggota dalam sidang paripurna. Apakah tanda tangan kehadiran (presensi) harus setara dengan kehadiran fisik anggota DPR, itu urusan tata tertib sidang.

Di atas kertas, 60,7 persen anggota DPR adalah dari partai pendukung Jokowi.

Masa sih mereka akan menurunkan presiden yang mereka perjuangkan dalam Pilpres 2019? Ehm, itu pertanyaan awam di luar kompleks parlemen.

Di tangan partai, proses politik punya logika sendiri. Bukankah dulu, 2001, Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid juga diturunkan oleh partai dan politikus yang memilihnya, di bawah konduktor orkestra Ketua MPR Amien Rais?

Menurut ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, di Jakarta, Senin (7/10/2019), wacana pemakzulan itu mengada-ada: "Jadi itu terlalu mencari-cari." (→ Kompas.com).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kzulkan-jokowi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Indofood buka suara terkait hengkangnya Pepsi

- Seorang relawan Jokowi diculik dan dianiaya, 8 orang jadi tersangka

- Spot dengan kualitas udara terbaik dan terburuk (Senin, 07/10/2019)