RIAU24.COM - Belakangan ini, Buzzer fanatik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadj perhatian publik di media sosial membuat geger media sosial.

Bahkan, dengan adanya komentar dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko secara tidak langsung diartikan para netizen mengakui tentang keberadaan buzzer tersebut.

Moeldoko juga mengimbau agar buzzer pendukung Jokowi menyebarkan emosi positif bukan sebaliknya, sehingga menciptakan narasi kebencian. Dia juga mengklaim jika para buzzer itu tidak dalam satu komando tetapi bergerak masing-masing.

BACA JUGA : BMKG: Hotspot Sumatera 101 Titik, Riau Masih Nihil

Mengenai hal tersebut Ustaz Tengku Zulkarnain turut mengomentari tentang pernyataan Moeldoko. Dia menyebutkan pihak istana melalui Moeldoko telah mengakui tentang keberadaan para buzzer tersebut.

"Akhirnya Istana Mengaku Mereka Memelihara Buzzer. Hanya Saja Setelah Menang Pemilu, Istana Tidak Memerlukan Para Buzzer Itu Lagi.
Kasihan para Buzzer. Habis Manis Sepah Dibuang.
Pantas di Akun ini Ganas Ganas Amat," kicau Ustaz Tengku Zulkarnain di akun Twitternya, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Maka dari itu, dia pun meminta agar para buzzer pendukung Jokowi untuk bubar. "Hai para Buzzer BUBAR GERAK! Kalian Sudah Tdk Diperlukan! Hehe," lanjutnya.

BACA JUGA : Dua Anggota DPRD Riau Ini Sarankan Said Syarifuddin Jadi Sekdaprov Riau
Netizen mengomentari kicauan Wasekjen MUI tersebut. Ini kata para netter.

"Akhirnya istana ngaku.. (itu yg terpenting)," komentar @bennym2803.

"Ustadz.. doakan mereka dpt hidayah, biar kebenaran2 terungkap dari mereka,, aammiin," kata @Arifiantonugro1.

Penulis: R24/ibl


http://m.riau24.com/berita/baca/1570...an-Para-Buzzer


Buzzer Usai Kemenangan Jokowi: Jual Produk hingga Hoaks


Jakarta, CNN Indonesia -- Media sosial kini telah beralih fungsi menjadi wadah berkumpulnya para buzzer, khususnya saat Indonesia memasuki 'musim politik'. Buzzer dikerahkan baik dari sisi oposisi maupun pro pemerintah.

Selain tempat berkumpul buzzer, media sosial juga dimanfaatkan sebagai saluran perang informasi antar kubu. Salah satu tujuan utama adalah untuk menggaet simpati hingga menggiring opini masyarakat. Tak sedikit melakukan penyebaran hoaks.

Peranan buzzer dinilai kian melambung saat Pilpres 2019 yang diisi oleh para calon Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Usai kemenangan Jokowi, buzzer kini pun masih menjadi perbincangan tersendiri.


Pengamat media sosial dari Suvarna.id, Enda Nasution mengungkap buzzer politik di media sosial Twitter biasanya membuat akun palsu untuk menyebarkan informasi. Namun, informasi itu 'dipoles' terlebih dahulu sebelum disebar ke publik.

"Buzzer sekarang identik dengan akun yang tidak jelas identitasnya. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang banyak orang yang memiliki akun media sosial lebih dari satu akun," kata Enda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (2/10).

Lihat juga: Adu Kasak-Kusuk Citra Jokowi dan Prabowo di Media Sosial
"Sebelum menyebarkan, informasi itu harus 'difabrikasi' terlebih dahulu dan ada maksud jelek di belakangnya misal untuk menyerang orang lain. Dalam bahasa sehari-hari fitnah," lanjut dia.

Kendati demikian, sebagian buzzer politik kata Enda berasal dari tokoh yang dikenal masyarakat dan memiliki pengikut cukup banyak di media sosial mereka. Senada dengan Enda, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan platform media sosial kini banyak digandrungi buzzer sebagai alat untuk 'marketing' politik.

Selain menyebarkan informasi, tugas lain buzzer adalah memperkenalkan tokoh tertentu yang sebelumnya tidak dikenal baik oleh masyarakat.

"Media sosial memberi peran signifikan untuk mengenalkan produk, tokoh, menaikkan isu termasuk marketing politik. Lewat media sosial, tokoh yang biasa saja bisa jadi mengkilap," tutur Heru.

Lihat juga: Pengakuan Rahasia Buzzer Politik Jelang Pilpres 2019
Lebih lanjut Heru mengatakan ada pula buzzer yang diberi mandat untuk menjatuhkan lawan, apalagi saat masa kampanye politik.

"Di sisi berlawanan ada juga buzzer yang bergerak untuk menjatuhkan tokoh tertentu apalagi saat masa kampanye, buzzer kandidat selalu mengangkat tokoh yang diusung apapun kondisinya dan bagaimanapun caranya," terangnya.

Di sisi lain, 'kekuatan' buzzer tak hanya digunakan untuk kepentingan politik. Pengamat sosial media dari Bentang Informatika, Kun Arief Cahyantoro menyebut buzzer tidak selalu identik dengan kepentingan politik tetapi beberapa pelaku e-commerce pun memanfaatkan buzzer untuk mendulang penjualan produk mereka.

"Bukan hanya tokoh politik, bahkan sekarang pelaku e-commerce juga menggunakan buzzer untuk menaikkan rating dan penjualannya [endorse]," kata dia.

Lihat juga: Taktik Licik Buzzer Politik
Arief menambahkan buzzer dibagi menjadi beberapa kelompok yakni putih, abu-abu, dan hitam. Selain itu, ada buzzer yang dibayar oleh pihak tertentu dan ada pula atas inisiatif sendiri.

"Buzzer juga terkelompokkan menjadi buzzer putih, abu-abu dan hitam. Ada yang atas inisiatif sendiri dan ada juga yang dibayar, tugas mereka tergantung di kelompok mana mereka berada," jelas Arief.

Migrasi Informasi dari Media Massa ke Online

Buzzer politik dinilai mulai memanfaatkan media sosial karena ada perubahan pola penyebaran informasi.

Arief mengatakan dahulu masyarakat mencari informasi melalui media massa seperti cetak dan elektronik. Namun seiring berkembangnya teknologi, media online menjadi sumber utama masyarakat dalam mencari informasi.

"Buzzer sangat berperan dan sangat efektif untuk mendukung dan mengkampanyekan seseorang. Hal ini dikarenakan perubahan pola transfer informasi yang dahulu menggunakan media massa baik cetak, elektronik, dan televisi berubah ke media sosial dan internet," terangnya.

Oleh sebab itu, Arief berharap saat menerima informasi dari sekelompok buzzer, warganet harus pandai mengulik siapa tokoh atau kelompok tertentu yang mereka dukung agar informasi itu tidak diterima secara utuh.

Sebab, tugas mereka adalah menyebarkan informasi yang belum tentu benar atau terindikasi hoaks.

Selain perubahan pola distribusi informasi, Enda menilai pengguna media sosial saat ini semakin banyak sehingga informasi yang dibagikan oleh buzzer bisa tersebar luas dan mudah untuk menggiring opini publik.

"Menurut saya audiensnya sudah banyak, artinya masyarakat sudah banyak menggunakan media sosial jadi ada peluang di situ dan penyebaran informasi bakal makin meluas," tutur Enda. (age)

https://m.cnnindonesia.com/teknologi...k-hingga-hoaks


Budayawan: Buzzer Ganggu Demokrasi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Budayawan Unhas, Andi M Akhmar, mengatakan, keberadaan buzzer sudah lama. Tim pemenang calon legislatif, banyak menggunakan buzzer untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politiknya.

Keberadaan buzzer ini, lanjutnya, berdampak secara psikologis ke masyarakat. Tetapi, tidak bisa menyelesaikan masalah sosial di dunia sesungguhnya. Karena itu, penggunaan buzzer di tubuh pemerintahan tidak cocok. Baiknya tidak diberdayakan.
“Medannya pemerintah jangan di media sosial. Harus menghadapi masalah sosial di dunia riil,” kata Akhmar.

Menyelesaikan masalah dengan memperbanyak buzzer bebernya justru memperkeruh persoalan. “Kalau pemerintah melakukan, itu dia juga menyerang. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Selanjutnya, dari aspek kebudayaan menurutnya, tidak sepatutnya pemerintah menggunakan buzzer. Kalau mau menjelaskan sesuatu, harus dengan model etik.

“Pemerintah harus mengayomi. Memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau itu dilakukan (menggunakan buzzer) hanya menciptakan ketegangaan sosial juga. Jadi hilangkan saja,” imbuhnya.

Respons Istana

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun langsung meberikan imbauan terkait aksi para buzzer alias ‘pemain’ di dunia maya itu. Ia
mengimbau para buzzer pendukung Jokowi agar menyebarkan emosi positif bukan sebaliknya, menciptakan narasi kebencian.

Mantan panglima TNI itu juga mengklaim para buzzer itu tidak dalam satu komando, tetapi bergerak masing-masing. Karena itu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan para influencer, tokoh-tokoh relawan Presiden ketujuh RI itu, dan mengajak para pendukung Jokowi menggunakan pilihan kata yang sejuk dan tidak saling menyakiti di media sosial.

“Secara administrasi kami tidak membuat itu (buzzer), mereka berkembang masing-masing. Namun demikian yang perlu kita pahami bersama, bahwa bernegara perlu suasana yang nyamanlah,” ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Moeldoko menilai, kemunculan para buzzer itu bertujuan untuk menjaga muruah pemimpinnya. Namun dalam kondisi sekarang, dia memandang para buzzer tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Termasuk para pendengung politik.

“Dalam situasi ini bahwa relatif sudah enggak perlu lagi mereka (buzzer-buzzeran,red). Karena yang diperlukan adalah dukungan-dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif,” tegasnya dikutip Jawa Pos (grup FAJAR).

Ia pun memberikan contoh, kalau para buzzer selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar, tentu hal tersebut akan merusak dan itu tidak diperlukan. Karena itu, ia berharap para buzzer dari segala penjuru ini juga harus menurunkan egonya, tak perlu berlebihan.

“Semangat untuk mendukung idolanya tetap dipertahankan, tapi semangat untuk membangun kebencian harus dihilangkan,” tandasnya. (edo-ans-ful-gsa)

https://fajar.co.id/2019/10/05/buday...ggu-demokrasi/


Buzzer, Fitnah dan Akibatnya


HASIL penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini menyatakan, pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik.

Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.
Ironisnya, para buzzer itu menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik. Konten yang disebarkan pun terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.
Hal ini tentu saja bertentangan tidak hanya dengan ajaran agama islam, namun juga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, terdapat ayat dan hadits yang membahasnya.
“Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan Dia tidak akan mensucikan mereka… –Abu Mu’awiyah berkata, “Dan Tidak akan dilihat oleh Allah.”– Dan bagi mereka adzab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong.” (HR Muslim).
“Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan Dia tidak akan mensucikan mereka: orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong.” Ini hadits shhih, dikeluarkan oleh Muslim dari AbiBakrah bin Syaibah, dari Waki’ dan Abi Mu’awiyah. Dan tambahan dalam riwayat Abi Mu’awiyah: , “Dan Tidak akan dilihat oleh Allah. Dan bagi mereka adzab yang pedih”. (Syarhus Sunnah oleh Al-Baghawi 13/168).
Oleh karena itu, seharusnya manusia menyadari perbuatan yang sudah tegas-tegas ancamannya itu seharusnya dihindari dan bukan sebaliknya.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallambersabda: “Akan ada setelah (wafat)ku (nanti) umaro’ –para amir/pemimpin—(yang bohong). Barangsiapa masuk pada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan membantu/mendukung kedhaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak (punya bagian untuk) mendatangi telaga (di hari kiamat). Dan barangsiapa yang tidak masuk pada mereka (umaro’ bohong) itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan (juga) tidak mendukung kedhaliman mereka, maka dia adalah dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telaga (di hari kiamat). (Hadits Shahih riwayat Ahmad dan An-Nasaa’i dalam kitab Al-Imaroh).

http://www.moeslimchoice.com/read/20...-dan-akibatnya