Pertemuan para tetua adat Paser di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (5/10/2019).
Masyarakat Adat Paser di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), merasa terancam dengan keputusan pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah mereka. Eksistensi mereka sebagai warga lokal dikhawatirkan bakal tergerus oleh eksodus sekitar 1,5 juta penghuni baru ibu kota.

"Pemindahan ibu kota akan lebih mengancam keberadaan kami," kata Kepala Lembaga Adat Paser Musa di Penajam, Jumat (5/10/2019).

Musa menambahkan, keberadaan Suku Paser sudah tersisih dalam dominasi pembangunan di Kaltim. Ia khawatir kemajuan ibu kota baru malah memunahkan eksistensi Suku Paser di tanah kelahirannya.

"Kami terancam bahkan bisa semakin terpencar dan punah keasliannya," paparnya.

Namun, mayoritas warga Adat Paser pun paham pentingnya pemindahan ibu kota demi kepentingan bersama. Mereka juga tidak mempermasalahkan keragaman suku bangsa Indonesia yang tercemin dalam heterogenitas penduduk Kaltim.

Itu sebabnya para tetua Adat Paser menggelar pertemuan khusus untuk membahas agenda pemindahan ini. Tujuan utamanya agar aspirasi warga lokal didengar pemerintah.

"Kami meminta presiden melibatkan secara langsung Lembaga Adat Paser dalam proses pemindahan ibu kota," tegas Musa.

Pemerintah diminta memprioritaskan warga Paser dalam penerimaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di kementerian, BUMN hingga unsur TNI/Polri. Termasuk pula peningkatan masyarakat lokal agar mampu bersaing menghidupkan ibu kota baru.

"Mengisi lowongan di pemerintahan, TNI, dan Polri. Memberikan peningkatan SDM seperti beasiswa jenjang pendidikan hingga strata 3 atau kursus dan modal usaha," imbuh Musa.

Selain itu, Musa juga menyoal pengembalian tanah hak ulayat Paser yang meliputi Kelurahan Mentawir hingga Maridan di Penajam. Hak tanah adat itu sekarang terbagi dalam izin konsesi hak pemanfaatan hutan (HPH), hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).

"Lokasi hak ulayat Adat Paser terdapat di 11 desa dan 4 kelurahan," ungkapnya.

Mayoritas tanah Adat Paser dikuasai perusahaan BUMN dan swasta; Inhutani, ITCI Kartika Utama, ITCI Hutani Manunggal, Agro Indomas, dan Palma. Ironisnya, masyarakat Adat Paser malah tersingkir dari wilayah ini.

Musa pun meminta inventarisasi hak ulayat Paser di Kaltim. Menurutnya, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang selama ini berlangsung tidak mengakomodir kepentingan warga.

Di samping itu pemerintah pun diminta mengevaluasi area konsesi perusahaan yang malahan diduduki warga nonlokal. "Melanggar aturan dan tidak memberi manfaat bagi warga dan negara. Pengurusan tanah adat juga tanpa dipungut biaya," ujarnya.

Kawasan adat ulayat Paser nantinya menjadi lokasi keberlangsungan warga adat Paser di Kaltim. Keberadaannya pun mampu dimaksimalkan menjadi zona pengembangan seni budaya dan pariwisata adat Paser.
Komposisi masyarakat
Di tempat terpisah, Guberbur Kaltim Isran Noor menyatakan, masyarakatnya memiliki kondisi sosial kependudukan yang unik. Masyarakat suku Jawa mendominasi Kaltim hingga 35 persen, disusul etnis Sulawesi sebesar 26 persen.

Total populasi penduduk Kaltim adalah 3,5 juta jiwa dengan luas wilayah 127 ribu kilometer persegi. "Barulah sisanya penduduk asli Kaltim seperti Kutai, Banjar, Dayak, dan Paser," ungkap Isran.

Selama bertahun-tahun, Isran memastikan, perbedaan itu dipandang wajar oleh para suku asli di Kaltim. Terbukti tidak adanya konflik sosial yang dilaporkan terjadi di Kaltim.

"Tidak pernah ada masalah selama bertahun-tahun. Kalau pun nanti disebut masyarakat asli tersingkir adanya ibu kota baru, itu sudah biasa. Karena selama ini memang sudah tersingkir," selorohnya.

Sebaliknya, lanjut Isran, masyarakatnya menyambut terbuka pemindahan ibu kota yang terletak di Sepaku Penajam dan Samboja Kutai Kartanegara (Kukar). Mereka menyadari pemindahan ini nantinya berdampak langsung pada kemajuan perekonomian Kaltim yang masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"Menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan luar biasa bagi Kaltim ditunjuk menjadi lokasi ibu kota. Sehingga tidak ada penolakan itu," tegasnya.

Apalagi pertumbuhan ekonomi Kaltim diproyeksi melonjak menjadi 8,9 persen dari sebelumnya hanya 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi itu sebagai dampak jasa pemerintahan sekaligus proyek konstruksi senilai Rp500 triliun.

"Kaltim membutuhkan investasi industri pengolahan SDA. Nantinya pembangunannya bisa terealisasi seiring ibu kota," ujar Isran.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...dahan-ibu-kota

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Veronica Koman buka suara di Australia

- Sri Mulyani akan naikkan anggaran untuk MPR

- Moeldoko sentil pasukan buzzer pendukung Jokowi