Pengacara dan aktivis HAM Veronica Koman saat diwawancarai oleh media Asutralia, SBS News, Kamis (3/10/2019).
Semenjak menjadi tersangka provokasi melalui media sosial, pengacara dan aktivis HAM Veronica Koman cukup irit bicara kepada media Indonesia. Namun perempuan 31 tahun itu berbicara dengan dua media televisi Australia dalam waktu berdekatan dan disiarkan pada Kamis (3/10/2019).

Wawancara pertama dilakukan Veronica bersama stasiun televisi ABC dalam acara bertajuk "The World". Sementara wawancara kedua dilakukan bersama SBS News. Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan Veronica ke dua stasiun televisi itu sama.

Veronica menegaskan bahwa Papua Barat kini menjalani situasi terkelam dalam 20 tahun terakhir. Intimidasi dan aksi militer, serta disinformasi oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menkopolhukam Wiranto membuatnya merasa perlu menyampaikan informasi alternatif.

"Ini belum pernah terjadi," katanya kepada ABC dalam wawancara sekitar delapan menit tersebut.

Dirinya menegaskan tak akan berhenti bersuara walau terus mengalami intimidasi, termasuk menjadi tersangka provokasi sebagai bentuk kriminalisasi. Veronica menyatakan itu adalah cara lazim pemerintah Indonesia untuk membungkam pembawa pesan dan informasi.

"Itulah cara pemerintah Indonesia menghancurkan kredibilitas saya. Mereka tak pernah bisa membantah data atau video/foto saya, jadi mereka menyerang kredibilitas saya," tutur perempuan yang merajah lengan kirinya dengan tulisan "Indonesia" ini.

Lebih lanjut, Veronica yang mengaku khawatir pada keselamatan dirinya dan keluarganya di Indonesia karena vokal menyuarakan hak asasi warga Papua Barat juga meminta peran pemerintah Australia.

Ia berharap pemerintah Australia tidak akan memenuhi permintaan koleganya di Indonesia jika urusan DPO dari Polda Jatim sudah tembus ke Interpol. Pemerintah Australia sebaiknya tidak mengikuti permainan politik ini.

"Pemerintah Australia lebih baik mendorong terbukanya akses bagi jurnalis internasional untuk datang ke Papua Barat dan memberi izin kepada Badan HAM PBB untuk berkunjung seperti sudah dijanjikan pemerintah Indonesia sejak dua tahun lalu," papar Veronica yang mengaku belum berkomunikasi dengan otoritas Australia.

Veronica menceritakan dirinya mulai aktif menjadi pengacara hak asasi manusia bagi warga Papua Barat sejak 2014. Ia makin aktif menyuarakan informasi alternatif karena sejak 1960-an hanya ada satu suara soal Papua; dari pemerintah.

"Terima kasih kepada kecanggihan teknologi dan media sosial. Semakin banyak informasi yang bisa disebar," ujarnya yang mengaku tidak asal menyebar video, foto, atau informasi yang diperolehnya ke Twitter.

Apa yang dilakukan Veronica terhadap dua media Australia itu adalah perkembangan baru. Ketika Beritagar.id berusaha mewawancarainya pada pertengahan September lalu, ia menolak dan hanya menyatakan kalau sudah saatnya bicara akan dikabari.

Sebenarnya, ketika itu sikap no comment terhadap media bukan cuma untuk dalam negeri saja, tapi juga media internasional. "Aku lagi gak bisa terima interviu," ketika itu dalam responnya melalui aplikasi pesan instan.
Tanggapan Kementerian Luar Negeri
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menilai pernyataan Veronica melalui dua media Australia dinilai tak panas. Kemenlu melalui Juru Bicara Teuku Faizasyah menyatakan Veronica seharusnya datang menjalani proses hukum jika ingin membuktikan tidak bersalah dan bukan membangun opini publik melalui media.

"Apabila yang bersangkutan meyakini dirinya tidak bersalah, sudah sepatutnya, sebagai seseorang WNI yang berlatar belakang hukum, dirinya menggunakan jalur hukum dengan memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian," kata Faizasyah di Jakarta, Jumat (4/10) dalam lansiran detikcom.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-di-australia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Sri Mulyani akan naikkan anggaran untuk MPR

- Moeldoko sentil pasukan buzzer pendukung Jokowi

- Kota dengan kualitas udara terbaik dan terburuk di dunia (Sabtu, 05/10/2019)