Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan peran para pendengung (buzzer) Presiden Joko "Jokowi" Widodo di media sosial belakangan ini justru kontraproduktif. Eks-Panglima TNI ini meminta para buzzer untuk menata ulang cara berkomunikasinya.

"Kita gunakan pilihan kata yang nyaman dan jangan saling menyakiti," ujar Moeldoko kepada para wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa tindakan para buzzer sering kali justru membangun dukungan politik yang sifatnya merusak. Moeldoko menegaskan bahwa semangat mendukung idola memang patut dipertahankan, tapi jangan dibarengi dengan semangat membangun kebencian terhadap pihak lain.

"Kalau buzzer-buzzer ini selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar dan tidak enak di hati, saya pikir sudah tak perlu. Untuk apa? Di antara partai politik sudah sepakat untuk berkolaborasi maka saya berharap buzzer dari segala penjuru ini juga harus menurunkan egonya," tegasnya.

Buzzer Jokowi belakangan ini disorot warganet, terutama di Twitter. Bahkan para buzzer itu diduga turut menyebarkan disinformasi.

Misalnya mengenai mobil ambulans yang disebut mengangkut batu untuk aksi demo dan tangkapan layar grup WhatsApp pelajar STM yang belakangan diketahui justru berisi nomor-nomor telepon personel polisi.

Moeldoko mengatakan hal itu adalah wujud dari emosi. "Emosi yang terbangun dari kondisi yang tercipta, jadinya merugikan. Perlu dibangun emosi positif," katanya.

Karena terus-menerus terlibat dalam suasana keruh, Moeldoko pun menegaskan buzzer tidak diperlukan lagi. Apalag buzzer digunakan semasa pemilu yang kini sudah selesai.

"Menurut saya sudah saatnya ditinggalkan, pemilu sudah selesai. Kalau pun ada buzzer ya yang membangun, bukan yang saling menjelekkan. Kadang-kadang nggak enak juga didengar," tukasnya.
Pasukan buzzer rekrutan penguasa
Moeldoko lebih lanjut mengatakan Presiden Jokowi memang menggunakan buzzer seperti juga para partai politik. Namun, tidak semua buzzer berada dalam satu komando.

Ada kalanya, kata Moeldoko, para buzzer itu hanya relawan yang justru dekat dengan para tokoh resmi. Para buzzer memang digunakan pada masa pemilu untuk menjaga marwah pemimpin dan idola, tapi kemudian berkembang memiliki ikatan emosional.

"Para buzzer tidak ingin idolanya diserang atau disakiti sehingga masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Kamis (3/10).

Di sisi lain, penelitian dua mahasiswa Oxford (Inggris) menyebutkan bahwa para penguasa (pemerintah) lazim menggunakan pasukan buzzer. Penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard terhadap kegiatan para buzzer di media sosial di 70 negara itu --termasuk Indonesia pada 2018, menunjukkan setidaknya ada satu partai politik atau lembaga pemerintah yang menggunakan para pendengung untuk membentuk opini publik.

Media sosial yang digunakan antara lain Facebook dan Twitter. Para buzzer diarahkan melakukan disinformasi, mengekang hak asasi, dan mendiskreditkan lawan politik.

"Facebook dan Twitter digunakan pula untuk mempengaruhi opini global seperti dilakukan oleh Tiongkok, India, Iran, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, dan Venezuela," demikian satu dari lima kesimpulan penelitian bertajuk "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation" itu.

Tiongkok disebut menjadi "pemain utama" dalam urusan disinformasi oleh para pendengung ini. Penguasa negara itu bahkan menggunakan algoritma dan bot untuk propaganda melalui tiga platform jejaring sosial populer Weibo, WeChat, dan QQ.

"Namun, Tiongkok kini juga agresif menggunakan Facebook, Twitter, dan YouTube. Jadi ada ancaman untuk demokrasi," ujar keduanya dalam kesimpulan eksekutifnya.

Apakah Indonesia juga melakukan seperti yang disebut penelitian di atas? Apalagi sebagian warganet menyebut bahwa Moeldoko adalah "kakak pembina" para buzzer Jokowi. Moeldoko tertawa mendengar hal itu dan membantah melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP).

"Tidak sama sekali. Justru KSP mengimbau agar para buzzer tidak lagi seperti itu (menjelekkan lawan dan menyebar disinformasi). Beberapa kali saya bicara, janganlah kita kita kembangkan politik seperti itu, lebih bagus politik kasih sayang," paparnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ndukung-jokowi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Sri Mulyani akan naikkan anggaran untuk MPR

- Kota dengan kualitas udara terbaik dan terburuk di dunia (Sabtu, 05/10/2019)

- BMKG catat gempa Kepulauan Aru berkekuatan M 5,5