Polisi berjaga saat unjuk rasa mahasiswa dan pelajar menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP di kawasan dekat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Presiden Joko “Jokowi” Widodo tak kunjung memberikan kepastian terkait sikapnya terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas Revisi UU (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam beberapa hari terakhir, Jokowi selalu menghindar setiap kali wartawan menanyakan progres pertimbangan opsi penyusunan Perppu KPK yang sebelumnya dijanjikan akan diumumkan dalam waktu sesingkat-singkatnya itu.

Barisan anak buahnya pun senada. Menteri Sekretaris Negara Pratikno diam seribu bahasa ketika ditanyakan perihal sama.

Pratikno hanya mau menjawab perihal hasil revisi UU KPK yang dikembalikan lagi oleh Istana ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena mengandung banyak “typo”.

“Masih ada typo, itu yang kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim (hasil revisi), katanya sudah di Baleg (Badan Legislasi),” kata Praktikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Tapi, Pratikno enggan menjelaskan typo apa yang dimaksudnya, juga berapa banyak kesalahan ketik itu.

Tjahjo Kumolo, politisi PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri, juga enggan berkomentar. “Sementara tidak ada komentar. Mohon maaf,” katanya, pada waktu dan lokasi sama.

Diamnya Jokowi serta hilangnya kalimat normatif “masih dipertimbangkan” membuat arah Perppu KPK makin tak jelas juntrungannya.

Apalagi, sehari sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyebut bahwa para ketua umum partai politik kompak menolak Perppu KPK.

“Kita lihat proses selanjutnya. Kita masih menunggu,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), ketika ditanyakan perihal pernyataan Surya Paloh.

Airlangga juga tak berani bicara tegas atas Golkar terhadap Perppu. Menurutnya, Golkar saat ini lebih memilih untuk memonitor perkembangan RUU KPK, baik yang terkait wacana penerbitan Perppu maupun uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Golkar monitor dan melihat perkembangannya. Kita lihat itu mekanisme yang ada saja,” kata Airlangga.
Tenggat sebelum pelantikan
Desakan terhadap Presiden untuk segera menerbitkan Perppu KPK terus disuarakan mahasiswa. Presiden mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah menekankan rekan-rekan sejawatnya masih akan terus mendesak pemerintah bersikap atas RUU KPK.

“Minimal dari Pak Jokowi, selaku eksekutif, bisa ada statement mengeluarkan Perppu,” kata Dino, usai bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dino, juga tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), bahkan memberi tenggat hingga 14 Oktober 2019 kepada Jokowi untuk menggelar agenda jajak pendapat dan menyatakan sikapnya atas Perppu KPK.

“Kalau sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi,” kata Dino.

Merespons tuntutan mahasiswa, KSP Moeldoko menekankan bahwa Istana tidak akan menutup diri terhadap masukan-masukan dari publik.

“Semua akan dikalkulasi. Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah, kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan,” kata Moeldoko, usai salat Jumat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Moeldoko mengakui bahwa keputusan penerbitan Perppu KPK layaknya seperti buah simalakama, “tidak dimakan mati, dimakan ikut mati. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak”.

Moeldoko memastikan, pada prinsipnya Jokowi tidak mungkin akan membawa negara ke situasi yang tidak menyenangkan. “Sekali lagi presiden mendengarkan semuanya,” tukasnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...asih-tak-jelas

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Aher diperiksa KPK lagi soal Meikarta

- 10 spot kualitas udara terbaik dan terburuk (Jumat, 04/10/2019)

- 17 emiten perkasa lambungkan LQ45 akhir pekan ini - Jumat (04/10/2019)