Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara (tengah) bersama Youtuber Rius Vernandes (kiri) dan Ketua Harian Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tomy Tampati (kanan) berbincang seusai memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Maskapai Garuda Indonesia resmi mencabut gugatan yang telah dilayangkan kepada Sriwijaya Air Group atas dugaan wanprestasi perjanjian kerja sama manajemen (KSM) antara kedua perusahaan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askara mengatakan perseroan telah meminta anak usahanya PT Citilink Indonesia sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan Sriwijaya Air Group untuk mencabut tuntutan tersebut.

Pencabutan gugatan tersebut juga dengan mempertimbangkan hak penumpang yang harus tetap menerima pelayanan meskipun kemelut tengah menyelimuti manajemen. Adapun kekisruhan antara dua maskapai termaksud sempat membuat 15 pesawat Sriwijaya sempat beroperasi menyusul kegagalan melakukan perawatan rutin secara mandiri.

Namun kini, setelah kedua belah pihak rujuk, anak usaha Garuda yang melayani perawatan pesawat PT GMF AeroAsia Tbk. (GMFI) kembali menangani perawatan armada milik Sriwijaya. Operasional maskapai milik Chandra Lie ini pun sudah berjalan selayaknya ketika kerja sama masih berlangsung.

"Karena kita sudah sepakat dengan pemegang saham [Sriwijaya] seperti spirit yang disampaikan Ibu Menteri [BUMN] bahwa kita harus melayani penumpang dan pegawai, saya sudah minta kepada Citilink untuk drop tuntutan tersebut. Yang penting penumpang terlayani dan para pegawai yang pastinya," kata Ari di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Kendati begitu, proses rujuk ini tak serta merta langsung memberi hasil, melainkan bertahap. Diharapkan jalinan kerja sama ini akan kembali seperti semula dalam dua bulan ke depan.
Dugaan kartel belum usai
Meski rujuk dinilai sebagai win-win solution bagi kedua pihak, kerja sama tersebut masih memiliki ganjalan lantaran perkara dugaan kartel tiket pesawat yang diusut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum selesai.

Juru Bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan, dugaan kartelisasi atas kerjasama tersebut kini dalam tahap persidangan pendahuluan. "Akan ada pemeriksaan lanjutan, nanti baru putusan," ujarnya saat dihubungi Tirto.

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan laporan dugaan pelanggaran (LDP), KPPU menyatakan bahwa kerja sama operasi kedua maskapai justru menimbulkan dampak Garuda Indonesia Group mengendalikan Sriwijaya.

Ditambah lagi, dengan adanya jabatan rangkap oleh sejumlah petinggi kedua maskapai penerbangan tersebut, meski saat ini sudah terjadi perubahan.

Namun kuasa hukum Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia Nurmalita Malik membantah kliennya melanggar aturan dalam perkara kartel dan monopoli penetapan harga tiket pesawat.

Dalam sidang kedua perkara dugaan kartel tiket pesawat yang digelar di Jakarta, Selasa (1/10), Nurmalita mengatakan tuduhan investigator tidak berdasar karena terlapor tidak memiliki kemampuan penentuan harga dan memengaruhi harga karena harga ditentukan oleh pemerintah.

Garuda dan Citilink dianggap melanggar Pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, Lita membantah hal tersebut dan mengklaim kliennya telah mengikuti Peraturan Menteri (PM) 14 Tahun 2016 dan PM 20 tahun 2019.

"Faktanya melalui kedua PM tersebut pemerintah telah mengatur mengenai pembentukan harga, mengatur mengenai besaran tarif yang dapat dikenakan kepada konsumen. Mengatur mengenai keharusan menaati tarif yang ditentukan tersebut yang disertai dengan ancaman sanksi," jelasnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...demi-penumpang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Beda perlakuan polisi ungkap kasus WA STM dan batu ambulans

- Iriana Jokowi: Kerja baik tanpa kanker serviks

- Sepertiga lahan untuk ibu kota baru sudah diamankan negara