Sejumlah mahasiswa mengucapkan sumpah saat aksi doa bersama di Universitas Al Azhar, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Kegiatan tersebut digelar untuk mendoakan kesembuhan rekan mereka, Faisal Amir, yang jadi korban kerusuhan dalam unjuk rasa di depan gedung DPR.
Sebuah pesan singkat tapi cukup tegas disampaikan oleh Faisal Amir, mahasiswa Al-Azhar korban kekerasan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa (24/9/2019), kepada pemerintah. "Pemerintah, hati-hati," begitu kata Faisal.

Faisal menyampaikan pesan itu lewat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menjenguknya di Rumah Sakit Pelni, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (30/9). Pada kesempatan tersebut, hanya itu yang Faisal sampaikan, tak ada apa-apa lagi.

Anies, sebagai penerima pesan pun sampai dibuat bingung. "Hati-hati?" tanya Anies mencoba memastikan. Dan Faisal mengiyakan.

Tak jelas Faisal sampaikan pesan itu ke siapa, entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Namun, Anies menjawab, "Buat pemerintah, hati-hati. Insyaallah disampaikan," katanya.

Percakapan singkat dengan nada tegas itu direkam oleh ibunda Faisal, Siti Asmah Ratu Agung. Sang ibu kemudian menyampaikan pesan tersebut ke sejumlah wartawan, salah satunya detikcom--yang juga melihat video tersebut secara langsung.

Pada kesempatan lain, Anies pun mengulang ketidaktahuannya akan maksud dari peringatan Faisal itu. "(Maksudnya) Mungkin Faisal yang tahu, karena beliau pesan sampaikan ke pemerintah hati-hati. Kalimatnya cuma begitu saja," kata Anies di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (2/10).

Salah satu alamat peringatan Faisal itu bisa jadi pemerintah pusat. Maklum, pada aksi unjuk rasa tersebut, para mahasiswa menuntut kepada dua pihak: pemerintah pusat dan DPR.

Para mahasiswa menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut sejumlah RUU kontroversial dan menerbitkan Perppu untuk UU KPK yang baru. Pesan Faisal itu pun kemudian dijawab oleh pemerintah pusat.

Lewat Staf Khusus Presiden, Adita Irawati, Istana mengucapkan terima kasih atas pesan Faisal. Namun, Adita juga mengingatkan bahwa pesan tersebut bukan teralamatkan kepada pemerintah pusat saja.

Pun demikian dengan pemerintah daerah. "Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, termasuk juga pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri, harus selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan dan keputusan," ucap Adita kepada para wartawan, termasuk dari Beritagar.id.

Adita menambahkan, sikap kehati-hatian tersebut khususnya dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Istana, lewat Adita, mengucapkan agar Faisal cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. "Untuk Faisal Amir juga kami doakan segera pulih seperti sedia kala," kata Adita.

Untuk biaya pengobatan di rumah sakit, Pemprov DKI Jakarta akan menanggungnya. hal ini disampaikan oleh Kepala RS Pelni, Dewi Fankhuningdyah. "Iya ditanggung pemprov DKI sampai pulih," papar Dewi pada Rabu (25/9).
Persimpangan Jokowi
Ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam aksinya selama dua pekan terakhir. Yang pertama, menolak Revisi Undang-undang KUHP. Lalu, menerbitkan Perppu pengganti UU KPK yang baru. Ketiga, menuntut negara untuk mengusut para pembakar hutan yang menyebabkan bencana asap di sejumlah wilayah.

Setelahnya, merevisi RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dan ketujuh, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Seperti yang diketahui, Dhandy Laksono dan Ananda Badudu adalah objek terakhir dari tuntutan tersebut.

Hingga unjuk rasa terakhir, praktis sebagian besar belum bisa dipenuhi negara. Terdekat, adalah ditundanya RUU KUHP, bukan ditolak. Pun, status Dhandy kini juga masih tersangka dan RUU PKS belum disahkan.

Jika tuntutan ini tak dikabulkan oleh Presiden--juga DPR--akan membahayakan posisi Joko "Jokowi" Widodo sebagai Kepala Negara Indonesia. Bahasa mudahnya, ini seperti menjadi lampu kuning bagi Jokowi.

Pasalnya, rentetan unjuk rasa tersebut, menurut pengamat sosial Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Drajad Tri Kartono, merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat.

"Ini kan yang jadi masalah sekarang adalah state lawan society. Kebetulan negara ini agak kompak antara eksekutif dan legislatif," kata Drajad dalam Kompas.com.

Polarisasi ini membuat dua kutub dalam masyarakat. Drajad menyarankan, Jokowi harus segera memilih, terlepas dari risiko yang harus dia hadapi. Akibat tidak adanya tindakan jelas, masalah yang ada bisa menjadi berkepanjangan dan akhirnya mendapat simpati kolektif dari masyarakat.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan negara dan kepastian presiden memihak siapa," paparnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...stana-menjawab

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Harga bahan makanan turun, September catat deflasi 0,27 persen

- Penutupan LQ45 diwarnai pelemahan 36 emiten - Rabu (02/10/2019)

- Penutupan JII diwarnai pelemahan 24 emiten - Rabu (02/10/2019)