Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019).
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengaku belum bisa memastikan kapan dirinya akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia untuk periode 2019-2024.

Jokowi menyebut kepastian waktu pelantikan itu sepenuhnya bergantung kepada sepuluh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dipilih, Kamis (3/10/2019).

“Setelah besok terbentuk, baru kami menyampaikan mengenai pelantikan ya. Ketua MPRnya belum ada, jadi apa yang mau dibicarakan?” kata Jokowi usai peringatan Hari Batik Nasional di Istana Mangkunagaran, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2019).

Dalam pernyataannya, Jokowi mengklaim MPR memiliki kewenangan untuk menentukan ada tidaknya perubahan waktu pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal ini lantaran MPR adalah pihak yang bakal melantik kedua calon pemimpin negara tersebut.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua pihak untuk menyerahkan urusan pelantikan kepada lembaga legislatif bikameral itu.

“Sekali lagi, ini wilayahnya MPR. Jangan tanyakan ke saya,” tukas Jokowi.

Riuh kabar agenda pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin dipercepat satu hari dari tanggal penetapan 20 Oktober 2019 berawal dari permintaan para relawan Jokowi, salah satunya Projo, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu pekan lalu.

“Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum-senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap KPU cukup bijak dalam hal ini,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Budi Arie Setiadi.

Budi mengklaim, pelantikan pada 19 Oktober—notabenenya hari Sabtu—akan jauh fleksibel ketimbang pada hari Minggu. Sebab, pada hari terakhir yang dimaksud, banyak digunakan oleh sejumlah orang untuk berlibur dan beribadah.

Budi membantah permintaan memajukan waktu pelantikan lantaran khawatir akan ancaman gangguan dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan pengesahan jabatan Jokowi-Ma’ruf untuk periode lima tahun ke depan.

Apalagi, pada sejumlah aksi demonstrasi dan kericuhan yang terjadi selama dua pekan terakhir kerap terselip provokasi-provokasi untuk menurunkan serta menggagalkan kursi Jokowi.

Kendati usulan untuk memajukan hari pelantikan Jokowi telah diserahkan kepada KPU, lembaga yang mengurus pesta demokrasi itu mengaku belum akan mengubah jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Komisioner KPU Hasyim Asyari, akhir pekan lalu, menjawab dengan singkat bahwa pelantikan akan tetap dilaksanakan pada 20 Oktober 2019.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut menyatakan bahwa pelantikan presiden dan wakilnya tetap akan dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh KPU sejak awal.

Agenda pelantikan, kata Pramono, sejatinya tidak bisa diubah lantaran telah disesuaikan dengan jadwal pesta politik lima tahunan.

“Nggak boleh maju sehari, nggak boleh mundur sehari. Jadi tetap akan berlangsung 20 Oktober 2019, sesuai jadwal KPU,” katanya.

Pernyataan serupa diucapkan politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari. Menurutnya, baik Jokowi maupun KPU tetap akan mengikuti aturan yang sudah berlaku.

“Sudahlah kita negara hukum, patuh sama hukum, dan ketika otoritas pelantikan itu diserahkan ke KPU, ya kita serahkan, ikut KPU,” kata Eva.

Pemilihan umum langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 2004. Ketika itu, pasangan Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan suara mayoritas untuk jabatan presiden dan wakil presiden.

Prosesi pemilihan dan penetapan SBY-JK itu kemudian berakhir pada 20 Oktober 2004, ketika keduanya dilantik secara resmi dan sah sebagai orang nomor 1 dan 2 RI.

Sejak saat itu pula, masa jabatan presiden dan wakil presiden selalu berakhir pada 20 Oktober—dengan siklus lima tahunan—tanpa melihat jatuh pada hari apa.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...koordinasi-mpr

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pelajar dan mahasiswa peserta demo dibayangi sanksi, Anies membela

- Kualitas udara terbaik dan terburuk di Indonesia (Rabu, 02/10/2019)

- 3 Tuntutan buruh dan janji Jokowi