Suasana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (28/6/2019). Investor asing melepas Rp2,56 portofolionya sejak Senin pekan lalu, seiring tuntutan penerbitan Perppu KPK.
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo didesak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Pengamat pajak dan kebijakan publik Yustinus Prastowo menilai kepastian hukum ini perlu segera diambil untuk mencegah arus uang keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Menurut dia, ketidakpastian yang meningkat di dalam negeri, ditambah dengan ancaman resesi global berpotensi membuat aliran modal keluar dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menjelaskan, jika gagal membaca peluang dan ancaman, maka capital outflow dikhawatirkan keluar. Sehingga membuat Indonesia kekeringan likuiditas, di saat defisit neraca transaksi berjalan. "Ini berbahaya bagi ekonomi RI," ujarnya, Selasa (1/10/2019) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Yustinus menjelaskan, ada enam pertimbangan yang membuat investor mau menanamkan modal di negara berkembang seperti Indonesia. Yakni angka korupsi, pajak, kondisi makroekonomi di negara tersebut, transparansi kepastian, proteksi pada investor, dan kemudahan mendapat perizinan. "Itu faktor utama yang semua berkorelasi dengan anti korupsi," kata Yustinus, seperti dipetik dari Kompas.com.

Menurut Yustinus, Presiden Jokowi perlu menerbitkan Perppu KPK sebelum pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang. Menurut Yustinus, kesempatan yang tersisa tak banyak, tapi masih ada peluang. Sehingga perlu segera diambil keputusan menerbitkan Perppu KPK.

"Gonjang-ganjing politik harus diselesaikan dan cara mengobati ketidakpercayaan investor ialah menciptakan regulasi yang memberi kepastian berinvestasi," katanya. Jika tanpa keputusan atau sinyal baik, Indonesia akan mengalami dampak ekonomi yang parah.

Sepanjang pekan lalu, investor asing di bursa saham melepas portofolio mereka (net sell) sebesar Rp 2,56 triliun, sejak senin pekan lalu. Pada rentang 23-27 September mereka melepas Rp1,89 triliun. Senin (30/9/2019) saham koleksi mereka dijual Rp607,11 miliar. Kemarin juall lagi Rp68,91 miliar. Hal ini membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,49 persen sejak pekan lalu, menjadi 6.138,25

Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, demonstrasi yang berujung rusuh menjadi sentimen negatif bagi pasar modal. "Khususnya untuk stabilitas keamanan dan politik dalam negeri," kata dia kepada [URL="https://katadata.co.id/berita/2019/10/01/demonstrasi-berlanjut-asing-jual-saham-di-pasar-modal-rp-256-triliun "]Katadata.co.id[/URL], Selasa (1/10).

Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim menilai, pertimbangan Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK sebagai momentum keseriusan komitmen pemberantasan korupsi. "Jokowi harus kembali ke khittahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan semata pilihan partai politik," kata Hifdzil, Selasa (1/10/2019), seperti dinukil dari detikcom.

Menurut Hifdzil, ada syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Perppu. Pertama, dari sisi hukum, apakah syarat kegentingan yang memaksa untuk penerbitan Perppu terpenuhi. Kedua, dari sisi politik. Apakah langkah presiden dengan Perppu itu akan mengganggu koalisi besarnya atau tidak.

Demonstrasi dan ancaman ekonomi ini bisa menjadi kegentingan. "Jadi, saat ini yang dibutuhkan selain soal kalkulasi politik, juga hati nurani. Presiden perlu dengan seksama memikirkan rencana menerbitkan Perppu ini," kata Hifdzil.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kan-perppu-kpk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- La Nyalla yang kontroversial kini pimpin DPD RI

- Isu grup WhatsApp STM lahirkan empat tersangka

- Balikpapan klaim tidak dilibatkan dalam pemindahan ibu kota