Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019 - 2024 La Nyalla Mahmud Mattalitti mengikuti pemungutan suara untuk pemilihan ketua pada sidang paripurna DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Politikus kontroversial, La Nyalla Mahmud Mattalitti, terpilih untuk memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024. Senator dari Jawa Timur itu mendapatkan suara terbanyak, 47, dalam pemilihan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.

Pada pemilihan yang diikuti 134 anggota DPD yang hadir malam itu, La Nyalla mengalahkan Nono Sampono (40 suara), Mahyudin (28), dan Sultan Bachtiar (18). Ada satu senator yang memilih abstain. Ketiga orang kandidat yang gagal menjadi ketua, otomatis menjadi wakil ketua.

Hasil tersebut terbilang mengejutkan. Menjelang pemilihan, Nono lebih diunggulkan pengamat. Senator Maluku itu adalah wakil ketua DPD periode sebelumnya, 2014-2019. Selain itu ada nama lain yang juga dijagokan, seperti Jimly Asshiddiqie dan GKR Hemas.

Namun program dan janji yang dikampanyekan politisi, cum pengusaha, yang pernah loncat dari Partai Patriot ke Partai Gerindra, lalu menjadi anggota kehormatan Partai Bulan Bintang itu tampaknya berhasil menarik perhatian sebagian besar anggota DPD lain.

Apa saja janji itu? Ada lima hal yang diutarakan lelaki berusia 60 tahun itu yang kami rangkum dari berbagai media, yakni:
Membangun kantor DPD di lebih banyak daerah. Saat ini kantor DPD baru ada di Yogyakarta, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur;Meminta pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, menyediakan anggaran pembelian rumah untuk para senator di Jakarta. Alasannya, banyak anggota DPD yang belum punya rumah di Jakarta;Menghidupkan kembali kaukus perempuan;Mengganti biaya perjalanan dinas luar negeri anggota DPD dari sistem at cost (biaya diganti sesuai bukti pengeluaran yang sah) menjadi lumpsum (anggaran diberikan penuh) sebelum berangkat. Selain itu, seperti anggota DPR, dia akan meminta anggota DPD diperbolehkan membawa staf saat bertugas ke luar negeri;Menambah staf pendukung anggota DPD dari sebelumnya tiga orang menjadi antara 5-7 orang.
“Alhamdulillah saya ditakdirkan jadi ketua,” ucap La Nyalla usai pemilihan, dikutip Tempo.co.

Dia lantas meminta agar semua janji yang diucapkannya itu untuk dicatat. "Bagaimanapun juga harus sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Omongan saya silakan dicatat, insyaallah akan saya kerjakan," tegasnya dia.
Sosok kontroversial
Nama La Nyalla mulai terdengar secara nasional sejak ia menjadi ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2015-2016. Seharusnya ia menjabat hingga 2019, tetapi dipaksa mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang saat jadi Ketua Kadin Jatim periode 2011-2014.

Kejaksaan Jawa Timur menetapkan La Nyalla sebagai tersangka pada 16 Maret 2016. Ia dijerat dengan kasus dana hibah tahun anggaran 2012 pada Kadin Jatim. La Nyalla diduga menggunakan dana hibah Kadin Jatim senilai Rp5,3 milliar untuk pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim.

Dia lantas menghilang sebelum keluarnya surat pencegahan ke luar negeri pada 18 Maret 2016. Kepolisian RI sempat mengeluarkan red notice kepada Interpol untuk membantu menangkapnya setelah La Nyalla tak merespons tiga panggilan dari Kejaksaan.

La Nyalla menjadi buron selama 63 hari dan kembali ke Indonesia setelah dideportasi pemerintah Singapura.

Drama pencarian dan penangkapan La Nyalla tersebut sempat menarik perhatian publik. Akan tetapi akhirnya berubah menjadi antiklimaks ketika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonisnya bebas pada 27 Desember 2016.

Setelah itu namanya beredar di dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Patriot dan kemudian pindah ke Partai Gerindra. Saat menjadi anggota partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut, La Nyalla terbilang vokal dan keras mengkritik pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

La Nyalla pernah mengakui bahwa dirinyalah yang ikut menyebar isu bahwa Jokowi adalah PKI, keturunan Tiongkok, dan non-muslim. Hal tersebut diutarakannya setelah ia terlibat konflik dengan Prabowo dan Gerindra terkait Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Saat itu La Nyalla mengumumkan bahwa dirinya dimintai "mahar" sebesar Rp40 miliar oleh Prabowo untuk bisa menjadi calon dari Gerindra. Dia keluar dari pencalonan tetapi kemudian membantah pernyataan soal mahar tersebut.

La Nyalla lalu berbalik menjadi pendukung Jokowi. Pada Desember 2018, dia menyatakan siap "potong leher" kalau pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo-Sandiaga Uno, memperoleh suara terbanyak di Madura, Jawa Timur.

Hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden 2019 menunjukkan bahwa Prabowo-Sandiaga menang telak di Madura.

Bagaimana dengan janji La Nyalla? Kalau itu dipenuhi, tentu saja dia takkan duduk di kursi Ketua DPD saat ini.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-pimpin-dpd-ri

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Isu grup WhatsApp STM lahirkan empat tersangka

- Balikpapan klaim tidak dilibatkan dalam pemindahan ibu kota

- Kualitas udara Jakarta dibanding kota lain di dunia (Rabu, 02/10/2019)