Bagi pihak yang pro terhadap revisi UU KPK, mereka berargumentasi bahwa KPK perlu diawasi dan dibatasi kewenangannya. Dikarenakan ada kekhawatiran bahwa kewenangan tak terbatas KPK dimanfaatkan oleh oknum dan pihak tertentu untuk "menjegal" pihak lain yang tidak disukai. Memang benar, bahwa KPK memiliki wewenang yang sangat luar biasa dan ini sangat membahayakan jika disalahgunakan. Apalagi selama ini KPK memiliki citra yang sangat bagus dimata masyarakat, tentunya jika ada pihak yang bersebrangan dengan KPK, secara tidak langsung pihak tersebut juga akan bersebrangan dengan masyarakat Indonesia, meskipun belum tentu pihak yang bersebrangan dengan KPK adalah pihak yang "salah".

Revisi UU KPK akan melemahkan KPK, itulah argumen dari pihak yang kontra terhadap RUU KPK. Hal tersebut dikarenakan akan ada lembaga yang mengawasi KPK dan memberikan izin untuk melakukan hal-hal seperti penyadapan dan OTT, tentunya akan membatasi "ruang" dari KPK itu sendiri. Celah tersebut bisa dimanfaatkan pihak tertentu dan berpotensi melemahkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini. Setidaknya ada 26 poin-poin yang dianggap melemahkan kinerja KPK.