Negara ini sudah banyak dirugikan oleh para koruptor, sudah triliunan rupiah uang negara  dirampok oleh para koruptor. Kasus korupsi tak pernah selesai di negara ini, tiap tahun terus terjadi yang membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan kasus korupsi terbanyak.
Pada tahun 2002 sebuah lembaga anti rasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK, resmi didirikan untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK didirikan sebagai lembaga independen untuk menyidik kasus-kasus yang dicurigai termasuk dalam kasus kpk. Entah sudah berapa ratusan bahkan ribuan kasus yang akhirnya dapat dibongkar KPK, mulai dari kasus korupsi staff ASN, DPR, Menteri hingga tingkat pengadilan berhasil dibongkar KPK. 
Selama 17 tahun KPK adalah lembaga yang konsisten dalam bekerja untuk memberantas korupsi demi bangsa ini, namun pada hari ini sebuah keputusan DPR bernama RUU KPK yang merupakan bentuk revisi terhadap KPK dipastikan adalah bentuk upaya dari pihak elite politik untuk melemahkan KPK. Revisi tersebut bukan saja akan mengubah status dan bentuk dari lembaga KPK namun juga akan mengubah cara kerja KPK, hal tersebut justru akan rawan terhadap interventsi elite politik terhadap kinerja KPK dalam penanganan kasus korupsi tertentu. 
Terdapat beberapa poin pada RUU KPK yang menurut para ahli dapat melemahkan kinerja KPK secara keseluruhan, dan yang membuat saya pribadi sangat keberatan adalah adanya dewan pengawas yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK Sendiri.

Dewan Pengawas Hanya Akan Menghambat Kinerja KPK!!


Pada RUU KPK, pada pasal 21 ayat 1 huruf a, dinyatakan bahwa KPK terdiri dari dari dewan pengawas yang berjumlah 5 orang, dimana pada pasal lainnya disebutkan bahwa dewan pengawas dipilih oleh presiden Republik Indonesia, dewasn pengawas sendiri berfungsi untuk memberi izin atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan, pengeledahan, serta penyitaan yang akan dilakukan KPK terhadap kasus korupsi tertentu. Menurut pandangan saya kewenangan dewan pengawas sudah berlebihan, apalagi dengan  dewan pengawas yang dipilih secara langsung oleh presiden, maka sangat rawan jika kemudian ada intervensi dari para elite politik terhadap dewan pengawas untuk tidak melanjutkan kasus korupsi yang kebetulan itu menjerat kader partai dan demi menjaga nama baik parta para elite politik akan melakukan usaha-usaha kotor untuk menutupi kasus korupsi terhadap kader partai mereka. Dengan kewenangan dewan pengawas dalam memberi izin atau tidak memberi izin akan rawan sekali penyalahgunaan wewenang oleh para dewan pengawas. Kewenangan berlebih dewan pengawas secara tidak langsung akan menghilangkan kewenangan KPK dalam penyelidikan sehingga akan sangat rawan jika penyelidikan dan kinerja terhambat karena mereka harus menunggu izin terlebih dahulu dari dewan pengawas. Hingga pada akhirnya pembentukan dewan pengawas hanya akan menghambat kinerja dari KPK.

KPK adalah Lembaga Negara yang  Independen Bukan lembaga Eksekutif


Pada tahun 2006,2007,2010, dan 2011, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen sesuai pasal 3 UU KPK (sebelum direvisi).
Perlu diketahui bahwa konsep sebuah lembaga negara independen tidak mengenal dewan pengawas, namun kinerja KPK akan selalu diawasi oleh publik dan masyarakat. Selama inipun kinerja KPK diawasi oleh DPR, bahkan DPR berhak mengadakan forum jejak pendapat untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja KPK. Penggunaan keungan KPK juga selalu dalam audit BPK, penyelidikan selalu bertanggung jawab terhadapa lembaga kehakiman, bahkan KPK juga wajib melaporkan kinerja terhadap presiden dan secara tidak langsung terhadap masyarakat Indoneisa. Bahkan menurut survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada bulan Agustus 2019, KPK adalah lembaga yang paling dipercayai oleh masyarakat Indonesia dengan persentase 84%, maka dari itu apakah masih harus ada dewan pengawas untuk KPK ?









sumber referensi : artikel dari  sini, sini, dan sini
sumber gambar google.com pada artikerl : link1,  link2, link3