Sejak tahun lalu, lima menteri mundur dengan beragam alasan, mulai mencalonkan gubernur, jadi pesakitan KPK, hingga jadi anggota DPR.
Telah lima menteri menanggalkan jabatan dari Kabinet Kerja Joko "Jokowi" Widodo-Jusuf Kalla sejak tahun lalu, terbaru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly resmi mengundurkan diri per 1 Oktober 2019.

Surat pengunduran diri Yasona sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi pada Jumat (27/9/2019) lalu. Keputusan tersebut diambil lantaran terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober.

Yasonna yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Daerah Pemilihan Sumatra Utara I, meraih 124.848 suara.

Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Yasonna menjelaskan tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai anggota DPR dan menteri sesuai dengan pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008.

Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. "Selain itu, saya juga meminta maaf apabila selama menjabat sebagai menteri terdapat banyak kekurangan dan kelemahan," tulis Yasonna dalam surat yang dikutip Beritagar.id, Sabtu, (28/9).

Selain Yasonna, jajaran menteri Kabinet Kerja yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024, adalah Puan Maharani. Puan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencalonkan diri dari partai yang sama di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.

Putri Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ini meraih 404.034 suara. Namun Puan memilih melanjutkan karirnya sebagai menteri alias tidak mengundurkan diri.
Jadi pesakitan KPK
Dua pekan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memutuskan menanggalkan jabatan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI pada Rabu (18/9). Imam ditahan mulai Jumat (27/9) sore.

Alasan serupa dilakukan Idrus Marham yang memilih mundur dari jabatan menteri sosial lantaran tersandung kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu kemudian divonis tiga tahun penjara.

Padahal Idrus belum genap setahun menjadi menteri. Ia diangkat pada Januari 2018, menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mundur karena mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur. Khofifah lantas memenangi Pilgub Jatim.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-tengah-jalan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Unjuk rasa di depan DPR memanas

- Belajar dari keberanian SBY terbitkan Perppu Pilkada

- Kualitas udara Indonesia (Senin, 30/09/2019)