Warga memadati Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat (27/9/2019). Warga Wamena terus memadati bandara untuk meninggalkan Wamena pascakerusuhan pada Senin (23/9/2019).
Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta kepada semua warga, baik asli maupun pendatang, untuk tidak keluar dari Wamena, Papua, menyusul aksi kerusuhan yang membara sejak pekan lalu.

Dalam pernyataannya di Istana Bogor, Senin (30/9/2019), Jokowi menjamin bahwa aparat keamanan dari TNI/Polri telah dikerahkan untuk mengembalikan situasi seperti semula.

“Karena ada yang merasa takut kemudian minta untuk dievakuasi ke Jayapura, ya dilakukan. Tetapi, terus kita imbau agar masyarakat tidak keluar dari Wamena karena aparat sudah bisa mengamankan,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan, konflik yang terjadi di Papua bukan persoalan etnis, melainkan aksi yang sengaja dibakar oleh oknum kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Maka dari itu, masyarakat diminta untuk menahan diri agar tidak termakan isu menyesatkan yang banyak beredar di media sosial.

“Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran rumah warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser menjadi seperti sebuah konflik etnis, bukan,” katanya.

Dari catatan Jokowi, jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan di Papua telah mencapai 33 orang, dengan korban luka mencapai lebih dari 60 orang.

Ucapan belasungkawa disampaikannya sembari menekankan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian telah ditugaskan untuk mengejar pelaku kerusuhan.

Untuk diketahui, Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pemicu kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut mayoritas dari tersangka itu bukan penduduk asli Wamena.

Identitas kelima tersangka belum diungkap, pun kejelasan apakah kelimanya termasuk dalam tiga orang yang telah ditangkap lebih dulu pada Jumat pekan lalu, yakni SE (40 tahun), IG (29), dan YE (53).

Tak hanya itu, pada Minggu (29/9/2019), Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyatakan telah menangkap empat tersangka provokator kerusuhan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Kerusuhan yang terjadi di Oksibil mengakibatkan sedikitnya 150 kios terbakar di Jalan Balusu.
Siap bertemu separatis
Dalam keterangannya, Jokowi tak mengakui apakah dirinya mengetahui akar permasalahan yang terjadi di Bumi Cenderawasih hingga kerusuhan terus terjadi. Jokowi tetap pada keyakinannya bahwa kerusuhan dipicu oleh oknum KKB.

Jokowi juga tak mengatakan dengan detail apakah oknum KKB itu sama dengan kelompok-kelompok yang selama ini lantang menyuarakan keinginan mereka untuk memerdekakan Papua.

Meski demikian, Jokowi mengaku pihaknya tak akan menutup kesempatan untuk membuka ruang dialog dengan kelompok separatis Papua.

Politisi PDIP itu bahkan mengaku siap bertemu dengan perwakilan kelompok separatis untuk duduk bersama dan mencari solusi atas masalah yang terjadi. “Ya ngga ada masalah. Bertemu saja, dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin bertemu,” kata Jokowi.

Selasa (24/9/2019), sejumlah perwakilan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dan Papua Barat meminta Jokowi membuka ruang dialog dengan semua lapisan masyarakat Papua, termasuk dari kelompok yang menuntut kemerdekaan.

“Khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat),” ucap Ketua DPRD Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa.

Ferdinando beranggapan, pertemuan Jokowi dengan kelompok-kelompok ini bakal memberi gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan sebenarnya di Papua. Sehingga, pemerintah bisa mengambil kebijakan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan apa yang terjadi.

“Apa yang diharapkan oleh teman-teman KNPB dan kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI bisa terakomodir secara baik,” katanya.

Pemerintah, sambung Ferdinando, harus menghentikan pendekatan militer dalam upaya penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat. Sebaliknya, pemerintah disarankan mengambil jalur sama yang pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Aceh, 15 tahun silam.

“Kami lihat pengalaman dari teman-teman GAM. Bahwa langkah itu dilakukan oleh negara. Dalam dialog itu difasilitasi oleh Finlandia, artinya ada kelompok independen sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita,” kata Ferdinando.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ahan-di-wamena

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Forever 21 bangkrut dan tutup ratusan toko

- Pajak daerah tidak mutlak kembali pada rakyat

- Tarif 13 ruas jalan tol akan naik tahun ini