Revisi UU KPK Bukti Cacat Demokrasi

Beranda

...

The Lounge
Revisi UU KPK Bukti Cacat Demokrasi

capt.meliodas

28-09-2019 04:15

Revisi UU KPK Bukti Cacat Demokrasi

Sejarah mencatat. Pemuda selalu menjadi agen perubahan bangsa ini.

Mulai dari peristiwa sumpah pemuda hingga reformasi yang di awali peristiwa '98.

Dan minggu ini, sekali lagi, pemuda beraksi untuk menyuarakan aspirasi.

Sebuah gerakan untuk menolak RUU KUHP yang di nilai kontroversial dan juga revisi UU KPK.

Sebelum jauh melangkah, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dulu makna revisi.

Quote:

revisi /re·vi·si/ /révisi/ n peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan

Sesuai definisinya, seharusnya revisi ini untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik.

Lalu, apakah kinerja KPK selama ini buruk sehingga perlu di adakan revisi UU KPK?

KINERJA KPK

ICWmenyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 KPK telah menetapkan 261 orang sebagai tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 57. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menetapkan 128 orang sebagai tersangka dan 44 kasus

Melihat data Transparency International Indonesia merilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018.

Indonesia memiliki skor IPK 38, naik satu poin dari tahun 2017 dan 2016.

Target pimpinan KPK 2015-2019 menargetkan Indonesia memiliki skor 50

David Aled Williams, Penasehat Senior di U4 Pusat Sumber Daya Anti-Korupsi, sebagaimana dikutip South China Morning Post hari Selasa, mengatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dinilai sebagai salah satu badan dengan kinerja terbaik di kawasan. KPK sangat berhasil mengejar pejabat-pejabat tinggi yang korup.’’

Jika melihat kinerja KPK selama ini tidaklah buruk. Namun, ada alasan lain bagi pemerintah dan juga DPR untuk merevisi UU KPK.

ALASAN PEMERINTAH DAN DPR MEREVISI UU KPK

Dasar dilakukannya revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR adalah survei yang di lakukan oleh litbang kompas.

Spoiler for Survei:

Hampir semua revisi UU KPK sekarang merupakan jawaban dari isi survei di atas.

Mirisnya, hasil survei tersebut sekaligus menunjukkan cacat demokrasi ketika suara terbanyak di jadikan landasan dalam mengambil keputusan.

Adalagi alasanpemerintah yang kekeuh merevisi UU KPK karena menghambat investasi yang wallahua'lam darimana asalnya logika tersebut.

OPINI PRIBADI TS MENGENAI UU KPK YANG DI REVISI

Bagi yang belum baca keseluruhan perubahan UU KPK silahkan mampir kesini.

Dari banyak poin-poin yang di revisi, ada 3 poin yang sangat ane soroti.

1. POSISI KPK

KPK hari ini adalah sebuah lembaga independen yang bebas menyelediki lembaga-lembaga pemerintahan.

Bebas bertindak dengan asas-asas yang di anut KPK. Mempertanggung jawabkan hasil kerja secara transparan langsung kepada masyarakat.

Spoiler for Pasal 1 Ayat (3):

Sebelum revisi: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Setelah revisi: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutifyang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

ArtinyaKPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan. Dengan kata lain, KPK harus tunduk pada perintah Presiden dan kehilangan independensinya.

Jika Presiden benar dalam melakukan skala prioritas kasus-kasus korupsi bagus. Jika sebaliknya, dalam penetapan skala prioritas kasus ada kepentingan politik tertentu bisa jadi runyam.

Untuk itu, sebaiknya KPK tetap di jadikan lembaga independen yang sejajar dengan Trias Politica di Indonesia.

2. PENYADAPAN

Bicara penyadapan, bicara privasi.

Di era teknologi, data pribadi merupakan aset yang paling berharga.

Spoiler for Pasal 12B (Setelah Revisi):

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Kaitan pasal ini adalah dengan tindakan OTT yang berulang kali sukses di terapkan KPK.

Poin ini jika di crmati lebih dalam sedikit agak konyol.

Jangankan 1x24 jam. Bocor 20 detik saja sudah bisa menggagalkan OTT.

Namun ane setuju jika penyadapan oleh KPK ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu mengingat penyadapan ini riskan mengambil data penting lainnya yang tidak terkait kasus korupsi yang juga rawan di salah gunakan.

3. MENAKAR BADAN PENGAWAS

Sampailah kita pada lawakan terakhir dari revisi UU KPK, Badan Pengawas!

Spoiler for Pasal 37:

Pasal 37D

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Pasal 37D

Syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pengawas

g. berusia paling rendah 55(lima puluh lima) tahun;

Pasal 37E

(1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.

Pasal 37F

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan

Namun Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan Dewan Pengawas itu nantinya dipilih oleh Presiden. Di internal KPK perlu ada Dewan Pengawas tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif, sehingga isi pasal ini pun masih menjadi perdebatan.

Dari awal, menurut ane, pembentukan badan pengawas KPK ini tidak tepat karena KPK seharusnya di luar trias politica agar terjaga independensinya.

Dan lagi, melihat poin-poin di atas, pemilihan ketua dan anggota badan pengawas oleh DPR lewat usulan Presiden rawan kepentingan politik.

PENUTUP

Karena persoalan korupsi di negara ini adalah persoalan khusus. Sudah seharusnya lembaga KPK menjadi lembaga dengan posisi khusus di luar trias politica agar tidak ada sungkan dalam melakukan penyelidikan ke lembaga-lembaga yang selama ini menjadi objelk penyelidikannya seperti kementrian dan DPR.

Ane pribadi setuju soalan penyadapan oleh KPK direvisi karena sudah masuk ranah privasi. Namun pembentukan badan pengawas KPK akan menimbulkan kesan kurang independennya KPK.

Diubah oleh capt.meliodas 28-09-2019 04:19