Revisi UU KPK Membuat KPK Seperti Macing Di Kolam

Beranda

...

The Lounge
Revisi UU KPK Membuat KPK Seperti Macing Di Kolam

budibenedektus

26-09-2019 08:31

Revisi UU KPK Membuat KPK Seperti Macing Di Kolam

Hai semua para penghuni setia forum Kaskus! emoticon-Baby Boy

Apa kabarnya untuk hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin

Mungkin sekilas buat kalian yang melihat judul thread pasti akan merasa gak masuk akal dengan judul yang saya pilih. Tapi jika kalian membaca dengan rinci isi thread ini mungkin nanti kalian akan paham apa maksud dan tujuan saya menggunakan judul tersebut pada thread ini.

Berhubungan forum Kaskus lagi ngadain event bagi para kreator nya untuk menuliskan opini mengenai Revisi UU KPK, maka saya sangat bersyukur karena saya bisa berkesempatan mencurahkan semua isi hati saya mengenai konflik yang sedang terjadi di negeri kita yang melibatkan banyak kalangan seperti mahasiswa, warga bahkan pelajar yang masih di tingkat SMA pun ikut turun tangan.

Quote:

sumber: Tribun Kaltim

Perlu diketahui, opini yang saya rangkum di thread ini mungkin sedikit mengandung unsur kebencian, namun semua kalimat di bawah ini sudah saya pertimbangkan sebelumnya dari berbagai sumber yang sudah saya pelajari, dan satu lagi saya tidak mementingkan event ini namun yang utama ialah saya bisa mengemukakan pendapat saya, karena bagi saya setiap warga negara Indonesia berhak mengeluarkan pendapat nya masing-masing. Tertuang dalam Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat 2

Quote:

Pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Kemudian kepala daerah berjumlah 110 perkara. Mereka diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Ini baru data sampai Juni 2019. Sumber: CNBC

Kutipan di atas mungkin hanya sebagian dari begitu banyaknya kasus korupsi yang sudah di tangani oleh pihak KPK, ini menandakan bahwa, KPK dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas(dalam arti bergerak tanpa banyak lika-liku proses pengerjaan) tanpa harus memandang bulu.

Berdasarkan beberapa sumber media yang sudah saya baca Nasional Kompas Tirto.id CNBC

Ada 26 poin dalam Revisi UU KPK yang katanya sih, bisa melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Dan setelah saya telusuri lebih dalam lagi ternyata dari 26 poin yang di cantumkan oleh beberapa media tersebut memang dapat melemahkan KPK, untuk bahan pertimbangan nya kalian bisa baca pada spoiler di bawah ini.

Spoiler for Perubahan Revisi UU KPK:

Bagian pertimbangan UU 30/2002

Sebelum revisi:

2. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Setelah revisi:

2. b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

II. Pasal 1 Ayat (3)

Sebelum revisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Setelah revisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Artinya KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan.

III. Pasal 1 Ayat (5)

Setelah revisi:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Artinya, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 5/2014 tentang ASN yang mengatur bahwa ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Batas usia PNS adalah 35 tahun, sedangkan di atas usia tersebut diangkat menjadi P3K. Artinya, sebagian besar pegawai KPK yang berstatus pegawai tetap akan menjadi P3K, termasuk para penyidik independen, seperti Novel Baswedan.

IV. Pasal 10

Sebelum revisi:

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Setelah revisi pasal 10 A

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

(2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

V. Pasal 12 A

Setelah revisi:

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Pasal 12

Sebelum revisi:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Setelah revisi:

Pasal 12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C

(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

VI. Pasal 19

Sebelum revisi:

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam draf revisi UU 30/2002

Ayat (2) tersebut dihapus

VI. Pasal 24

Sebelum direvisi:

(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah direvisi:

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyempurnaan penyebutan

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

VI. Pasal 29

Sebelum direvisi:

Pimpinan KPK (f) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan;

Setelah direvisi:

f. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan;

VII. Pasal 37

Sebelum direvisi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah direvisi:

BAB V Dewan Pengawas pasal 37A—37 H

Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37D

Syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pengawas

g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);

i. diutamakan berpengalaman sebagai penegak hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;

Pasal 37E

(1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

Aturan-aturan selanjutnya seperti juga memilih komisioner KPK

Pasal 37F

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan

Namun Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan Dewan Pengawas itu nantinya dipilih oleh Presiden. Di internal KPK perlu ada Dewan Pengawas tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif, sehingga isi pasal ini pun masih menjadi perdebatan.

VIII. Pasal 40

sebelum revisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Setelah revisi:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

Namun, Presiden juga mengatakan butir ini masih diperdebatkan karena Presiden menginginkan agar penghentian kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

IX. Pasal 43

Sebelum revisi:

(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah revisi

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

X. Pasal 45

Sebelum revisi:

1. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Setelah revisi:

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

XI. Aturan peralihan status penyelidik atau penyidik KPK

Pasal 69B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

.

atau mengunjungi langsung sumbernya. Dalam bahan yang saya paparkan tersebut sudah di jelaskan bagaimana isi pasal dalam UUD No. 30/2002 sebelum revisi dan sesudah revisi.

Menurut saya ada satu pasal yang sangat mempengaruhi melemahkan KPK, tertulis pada pasal 12,dimana pasal ini akan membuat KPK menjadi lebih sulit untuk bergerak dalam arti, proses penyidikan, penyadapan dan OTT(operasi tangkap tangan) akan lebih sulit dilakukan karena proses pengajuan lebih rumit.

"Ibarat kata, mau nangkap maling, kok mesti lapor dulu kemaling nya" pada ngerti maksudnya? Seperti yang sudah saya paparkan di alenia ke 5 pada thread ini bahwasanya kebanyakan pelaku korupsi ialah anggota DPR dan DPRD, dan untuk melakukan penyadapan serta penyidikan KPK harus meminta ijin terlebih dahulu ke Bandan Pengawas KPK dimana Badan ini di bentuk oleh DPR.

Quote:

sumber: brilio

Nah, jika kalian sudah mengerti maksud nya, mungkin saya akan memberikan penjelasan mengenai judul thread ini, bagi kalian yang pernah macing ikan di kolam atau Empang, pasti sudah tidak asing lagi dengan pribahasa ini "orang yang hobby mancing itu gak bisa maju" maksud pribahasa ini bukanlah untuk menjatuhkan niat orang untuk memancing namun pribahasa ini memiliki arti nyata, dimana arti nya ialah jika kalian maju saat berada di kolam pancing maka kalian akan tercebur ke dalam kolam.

Nah penjelasan diatas sama halnya dengan kondisi KPK saat ini, nama KPK lagi naik daun malah kinerjanya di batasi. Niat mau maju eh malah nyemplung ke kolam.

Quote:

sumber: Kompasiana

Memang setiap tindakan ada pro dan juga kontra, setelah saya pelajari lebih dalam lagi ternyata pembentukan Badan Pengawas di buat bukan tanpa sebab melainkan ada alasan yang sangat kuat, karena setiap Lembaga Penyidik harus memiliki Badan Pengawas agar Lembaga tersebut tidak salah mempergunakan kewenangan nya. Referensi: CNN
Tambahan untuk penjelasan diatas, boleh saja membentuk Badan Pengawas untuk KPK, tapi jangan jadikan pembentukan Badan pengawas ini mengganggu kinerja KPK.

Dan satu lagi pembahasan yang menurut saya sangat penting, kita tinggal di Negera yang memiliki sistem pemerintahan Demokrasi di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sumber: Wikipedia

Lalu mana katanya Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat? Kenapa sampai detik ini protes mahasiswa dan juga para warga mengenai pencabutan Revisi UU KPK belum juga di turuti, kan semua harus ada musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan.

Ada satu prediksi saya mengenai Revisi UU KPK, kemungkinan revisi ini akan membuat para koruptor menjadi lebih leluasa melancarkan aksinya, apalagi saat ini Indonesia sedang dalam proses pemindahan ibukota yang mana membutuhkan dana hingga ratusan Triliun.

Ya mungkin sampai disini saja opini saya mengenai Revisi UU KPK, semoga untuk kedepannya perubahan Revisi ini tidak membuat kinerja KPK menjadi melemah.

Sekian dan terimakasih

Quote: