Kemarin (24/09/2019) di Jakarta dan beberapa daerah lainnya, sedang ada demo besar-besaran oleh para mahasiswa. Menolak RUU KPK dan RUKHP. Masih adakah sisa kekuatan mahasiswa? yang kemudian bisa membuat Presiden membatalkan Perppu, dan DPR batal merevisi UU KPK No. 30 Tahun 2002, serta RUKHP?



Sebagai pegiat anti korupsi. Musuh terbesar para koruptor kelas kakap. Merupakan hal yang wajar jika KPK diserang bertubi-tubi, luar dan dalam, dari berbagai revisi.

Banyak isu digadang demi memperkuat alasan perevisian RUU KPK ini. 



Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang independen (setidaknya sampai RUU belum disahkan). Independensi KPK yang tanpa pengawasan dianggap terlalu kuat dan mengintimidasi. Ditakutkan, atau malah sudah diduga, bahwa wewenang KPK yang 'super power' ini, dapat mengintimidasi pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, KPK perlu diawasi oleh pihak lain, yang mana dalam kasus ini adalah Dewan Pengawas.

Namun, sungguh. Apa sih yang diharapkan dari Dewan Pengawas ini nanti?

Sebab, sejatinya KPK selama ini juga selalu diawasi. Keuangan mereka diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), Kinerja KPK dibahas dalam rapat DPR, dan secara berkala KPK memberikan laporan kepada Presiden. Lalu apalagi?

Dalam pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Sederhananya, KPK harus selalu melaporkan siapa targetnya kepada dewan pengawas. Dan jika tidak diizinkan, maka KPK tidak boleh menyadap, menggeledah, dan menyita sang target tersebut.
Lantas siapa yang 'super power' sekarang?





Adapun jika benar bahwa ada "oknum" pada tubuh KPK, sehingga membuat lembaga independen ini perlu diawasi. Agaknya yang perlu diperbaiki adalah intern-nya, bukan malah "rumah"nya.



Sumber foto : Google
Referensi : disini