Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko belum mau bicara banyak terkait masifnya aksi demonstrasi di berbagai daerah, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi - Amin) 20 Oktober 2019.

Diketahui, aksi demo kian marak dan sudah terjadi di mana-mana. Seperti di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bandung, Lampung, Semarang, Malang dan lainnya.

"Kami mendalami itu," jawab Moeldoko saat ditemui usai menerima ketua DPRD se-Papua dan Papua Barat di kantornya, Selasa (24/9).

Moeldoko juga ogah menanggapi saat disinggung tentang anggapan bahwa gelombang demonstrasi yang kian meluas sebagai bentuk Reformasi Jilid II. "(Tanya) yang lain saja," singkat Moeldoko.

Soal tuntutan mahasiswa yang meminta perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK dibatalkan, serta menolak pengesahan RKUHP, Mantan Panglima TNI itu menjawab diplomatis.

"Pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh revisi KUHP, berikutnya RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan lainnya. Jadi itu supaya dipahami seperti itu," jelas Moeldoko.