- Beranda
- The Lounge
Bersihkan Badan Dahulu Sebelum Memberantas Korupsi
...
TS
.unicorn.
Bersihkan Badan Dahulu Sebelum Memberantas Korupsi

Pada akhirnya DPR dan Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui revisi UU KPK dan di sahkan dengan sudah ditandatangani oleh presiden Jokowi. Namun perombakan UU KPK itu sendiri melahirkan banyak permasalahan baru, terkait pembentukan dewan pengawas KPK.
Presiden merasa sangat setuju untuk diadakannya seorang dewan pengawas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam tubuh KPK. Sebab jika dalam tubuhnya bersih, kemungkinan tujuan dari badan KPK akan berhasil dengan baik, bukan? Presiden juga merinci apa saja tugas dari seorang dewan pengawas. Dan untuk posisi jabatan ini dipilih bukan dari sembarang orang, loh! Mereka adalah orang-orang yang mampu dipercayai integritasnya , mereka berada dari tokoh masyarakat, akademisi, aktivis antikorupsi, mereka bukan dari seorang politikus, birokrat, atau penegak hukum yang aktif. Hal inilah yang membuat perbedaan besar dalam tubuh KPK nantinya.
Tugas-tugas dewan pengawas adalah memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Sesuai yang tercantum didalam pasal 37 B ayat (1) huruf b.
Dewan pengawas juga bertugas mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik, evaluasi tugas pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada presiden dan DPR. Sehingga tidak ada kecacatan dalam tubuh KPK yang akan membuat KPK akan menjadi tidak sesuai dengan namanya, yaitu pemberantas korupsi. Dewan pengawas terdiri dari lima orang anggota, mereka di angkat oleh presiden dengan melalui seleksi. Jadi KPK bukan lagi sebuah badan independen yang beraksi tanpa pengawasan.
Nah bagaimana menurut kalian tentang hal ini?
Untuk hal inilah banyak sekali pro-kontra yang menyatakan bahwa sistem akan semakin melemah, dikarenakan segala sesuatunya harus meminta izin dan pastinya hasil OTT tidak akan sebanyak dahulu, karena untuk melakukan OTT harus menunggu perizinan, yang mungkin saja sebelum izin keluar, barang bukti yang akan disita, sudah di amankan oleh pihak yang sedang ditarget.
Menurut opini ts sih, dalam hal ini presiden ada benarnya. Sebab sebuah badan anti korupsi itu bukankah harus bersih dari dalamnya ya? Sebab sebelum memberantas keluar sebaiknya mengatur bagian dalam dahulu, setelah bersih didalam, barulah keluar. Sebab apalah artinya badan anti korupsi jika didalam badan itu sendiri melakukan korupsi. Bukankah itu artinya sama sama ya?
Ya semoga saja semua bisa dikendalikan dengan baik, sebaik-baiknya demi untuk kemajuan negeri dari pemberantasan korupsi yang mana sangat merugikan bagi negara. Semoga saja badan korupsi ini bisa benar-benar terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan anti korupsi.
sumber tulisan disini
Presiden merasa sangat setuju untuk diadakannya seorang dewan pengawas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam tubuh KPK. Sebab jika dalam tubuhnya bersih, kemungkinan tujuan dari badan KPK akan berhasil dengan baik, bukan? Presiden juga merinci apa saja tugas dari seorang dewan pengawas. Dan untuk posisi jabatan ini dipilih bukan dari sembarang orang, loh! Mereka adalah orang-orang yang mampu dipercayai integritasnya , mereka berada dari tokoh masyarakat, akademisi, aktivis antikorupsi, mereka bukan dari seorang politikus, birokrat, atau penegak hukum yang aktif. Hal inilah yang membuat perbedaan besar dalam tubuh KPK nantinya.
Tugas-tugas dewan pengawas adalah memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Sesuai yang tercantum didalam pasal 37 B ayat (1) huruf b.
Dewan pengawas juga bertugas mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik, evaluasi tugas pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada presiden dan DPR. Sehingga tidak ada kecacatan dalam tubuh KPK yang akan membuat KPK akan menjadi tidak sesuai dengan namanya, yaitu pemberantas korupsi. Dewan pengawas terdiri dari lima orang anggota, mereka di angkat oleh presiden dengan melalui seleksi. Jadi KPK bukan lagi sebuah badan independen yang beraksi tanpa pengawasan.
Nah bagaimana menurut kalian tentang hal ini?
Untuk hal inilah banyak sekali pro-kontra yang menyatakan bahwa sistem akan semakin melemah, dikarenakan segala sesuatunya harus meminta izin dan pastinya hasil OTT tidak akan sebanyak dahulu, karena untuk melakukan OTT harus menunggu perizinan, yang mungkin saja sebelum izin keluar, barang bukti yang akan disita, sudah di amankan oleh pihak yang sedang ditarget.
Menurut opini ts sih, dalam hal ini presiden ada benarnya. Sebab sebuah badan anti korupsi itu bukankah harus bersih dari dalamnya ya? Sebab sebelum memberantas keluar sebaiknya mengatur bagian dalam dahulu, setelah bersih didalam, barulah keluar. Sebab apalah artinya badan anti korupsi jika didalam badan itu sendiri melakukan korupsi. Bukankah itu artinya sama sama ya?
Ya semoga saja semua bisa dikendalikan dengan baik, sebaik-baiknya demi untuk kemajuan negeri dari pemberantasan korupsi yang mana sangat merugikan bagi negara. Semoga saja badan korupsi ini bisa benar-benar terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan anti korupsi.
sumber tulisan disini
infinitesoul dan 4 lainnya memberi reputasi
5
209
0
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•108.6KAnggota
Komentar yang asik ya