Dengan adanya Revisi UU ini KPK bisa tidak independen lagi ya gan. KPK tidak bisa mengelola SDM-nya secara mandi, karena status pegawai KPK berubah menjadi ASN

Tentu perubahan ini akan sangat menggangu tingkat independensi dari lembaga KPK ya gan
Dengan Revisi UU ini berarti bisa kita simpulkan bahwa sistem perekrutan, promosi, mutasi sampai dengan pemberhentian tidak lagi dapat dilakukan oleh kpk itu sendiri. Jadi tak mengherankan jika Revisi UU ini ditolak mentah-mentah oleh KPK dan masyarakat

Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui tentang revisi UU KPK yang baru ini ya gan. Yaitu dimana izin penyadapan harus minta izin terlebih dahulu, tentu ini membuat KPK tak lagi bebas dalam melakukan investigasi kepada pejabat korup

Padahal teknik menyadap ini adalah salah satu diantara cara lain KPK untuk membongkar praktek korupsi yang semakin hari semakin mengerikan ini ya gan. Tentu ini akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk membongkar sebuah praktek kasus korupsi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Revisi UU KPK ini mencanangkan adanya batas waktu penyelidikan kasus selama dua tahun saja gan. Tentu ini akan menurunkan kualitas kinerja dari lembaga KPK, terutama untuk kasus yang besar ya gan, bagaimana bisa KPK memberantas kasus korupsi jika KPK terus menerus dilemahkan

Adanya dewan pengawas yang dipilih oleh DPR membuat ini menjadi rawan konflik ya gan. Sehingga kinerja KPK bisa tercemar dan tentunya ini bertolak belakang dengan awal KPK dibentuk sebagai lembaga yang independen dan tidak ada kepentingan dengan lembaga-lembaga lainnya

Tentu semua masyarakat berharap agar yang terbaik yang akan terjadi. Cita-cita menjadi negri yang bersih dari korupsi tentu menjadi dambaannya semua orang, karena bagaimanapun juga korupsi adalah tindak kejahatan yang tidak terpuji karena efek yang ditimbulkan sangat besar bagi bangsa ini

Kita doakan saja ya gan semoga pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan baik