In KPK We Trust

Beranda

...

The Lounge
In KPK We Trust

bintanghu

22-09-2019 13:55

In KPK We Trust

Koleksi pribadi

Quote:

KPK dibentuk di tahun 2002 berdasarkan UU No.30 tahun 2002.KPK adalah lembaga independen negara yang bertugas menindak dan mencegah korupsi.Sejak berdirinya KPK telah beberapa kali berganti ketua.Periode 2003-2007 KPK dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki yang merupakan lulusan Akpol.Periode selanjutnya,KPK dinakhodai oleh Antasari Azhar (2007-2009).Setelah itu pada periode 2009-2010 KPK diketuai oleh Hatorangan Panggabean (sebagai plt).Satu tahun selanjutnya (2010-2011) KPK diketuai oleh Busyro Muqoddas.Dan pada periode 2011-2015 KPK diketuai oleh Abraham Samad dan merupakan salah satu periode dengan pengungkapan kasus korupsi terbanyak.Terakhir,2015-2019 KPK diketuai oleh Agus Rahardjo.Kasus yang diungkap juga cukup banyak.

KPK,mereka hadir sebagai pahlawan,entah sudah berapa banyak orang yang hobi korup ditangkap dan dijebloskan ke penjara sejak berdiri di tahun 2002.KPK,cara kerjanya menurut kacamata saya sebagai orang awam dibidang itu adalah cukup profesional.Bagaimana mereka seringkali mengungkap kasus korupsi melalui OTT itu keren.Bahkan kasus percakapan Papa minta saham bisa beredar ke publik.KPK bak detektiv profesional yang sering saya lihat di film.Salut.
Yang saya suka,tiba-tiba di running teks stasiun televisi itu ada breaking news "Si A dari ini kena OTT KPK"wah itu sangat fenomenal memang.Senyum-senyum sumringah sendiri saya.
KPK sebagai lembaga independen yang menangani kasus extraordinary crimememang wajar dan sepatutnya dikasih hak lebih dalam bertindak wong kasus yang ditangani itu kasus luar biasa.Kalau di Polri,mereka yang menangani kasus berlevel extraordinary crime seperti narkoba bahkan diberikan wewenang tembak ditempat.Kalau KPK diberi wewenang menyadap,saya rasa memang sudah sewajarnya.
Namun kewenangan itu,katanya,katanya ini,ya,disalahgunakan atau terlalu berlebihan sehingga membuat KPK itu layaknya sebuah lembaga yang lebih tinggi dari presiden sekalipun.
Dibuatkanlah RUU KPK,yang sebagian saya setuju dengan syarat dan tidak setuju jika syarat itu tidak ada.Seperti.

Dewan pengawas dan mekanisme pemilihannya

Gambar

Quote:

Oke,kalau memang ada dewan pengawas apa salahnya?bukankah penyadapan memerlukan prosedur?bukankah itu tidak melemahkan KPK?.Yang membuat KPK jadi terlihat lemah kalau nanti dewan pengawas dipilih sepihak oleh DPR atau pemerintah yang main asal nunjuk.

Maunya begini,karena dewan pengawas KPK itu lebih "sakti" wewenangnya ketimbang dewan pengawas lain.Sepatutnya Presiden menunjuk beberapa kandidat profesional terbaik yang bebas politik.Kalau dari awal presiden dan DPR sama-sama nunjuk satu orang,tanpa proses seleksi,itu sih kurang bagus dan saya enggak setuju.Ayolah,kalau mekanisme pemilihan dewan pengawas ini melalui proses seleksi yang proper dan nanti ditempatkan di internal KPK,ini akan menjadikan KPK lebih berkualitas,namun kedigdayaannya tak lagi tinggi seperti dulu.
Kalau proses pemilihan dewan pengawas itu tidak proper,yang selama ini ditakutkan bisa saja terjadi.Seperti kong-kali-kong antara dewan pengawas dan si target penyadapan,nah ini yang saya tidak setuju.

SP3(Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang dikaitkan dengan HAM

Gambar

Poin ini sebetulnya saya kurang setuju.Tapi menjadi agak setuju kalau ini dihubungkan dengan hak asasi manusia.Mereka yang bertahun-tahun status tersangkanya digantung oleh KPK akan cukup berdampak dengan dirilisnya RUU ini.Mereka yang sudah dua tahun menggantung jadi tersangka, dan KPK pun untuk menetapkan mereka sebagai tersangka yang berkekuatan hukum itu tidak atau belum bisa,ya,itu bisa di SP3-kan.
Namun kontra-nya adalah,kasus korupsi itu sangat kompleks dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkapkan aktor utamanya.Maunya kan,cabut status tersangka boleh,namun penyidikan tetap berlanjut.Tapi,itu bukan SP3 namanya,hehe.

Quote:

Semoga saja tidak ada intrik jahat dalam RUU KPK ini.Saya percaya KPK akan menjadi makin berkualitas.Hanya saja,saya sangat berharap jikalau pasal tentang dewan pengawas itu ada mekanisme penyeleksian ketat dalam pemilihan ketua dan anggota.Kalau mekanisme pemilihan dewan pengawas itu dilakukan secara proper seperti adanya seleksi ketat antara calon-calon profesional yang ditunjuk presiden dan ditetapkan DPR melalui voting (hampir layaknya pemilihan pimpinan KPK) saya setuju dan pro.Namun menjadi kontra kalau mekanisme pemilihan dewan pengawas itu tidak proper.Contoh tidak proper itu bagaimana?silahkan contohkan masing-masing.Akhir kata,In KPK We Trust.Apapun itu,saya yakin KPK akan tetap bertaji dan kedepannya saya berharap aktor-aktor kelas kakap itu juga berhasil diungkap.Semoga ini menjadi titik awal dan era baru pemberantasan korupsi yang semakin bagus.Saya dipihak pro,dengan syarat atau catatan.Kalau syarat itu tak ada,jelas saya sangat-sangat kontra.

Thank,

Saleum.
Sumber : Tulisan pribadi
Referensi : Sini , kemari,kesini .

Diubah oleh bintanghu 22-09-2019 14:03