JPP, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri Forum Titik Temu yang diselenggarakan oleh Nurcholis Majid Society, Gusdurian serta Ma'arif Institute di Ballroom Makara Hotel Doubletree, Cikini, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Forum Titik Temu mengusung tema "Kerja Sama Multikultural Untuk Persatuan dan Keadilan". Sesuai dengan namanya Forum Titik Temu, di forum ini mempertemukan para pemuka lintas agama, ras, serta akademisi.

Forum dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutannya, Kepala Negara menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk sejak "lahir" namun hendaknya kemajemukan ini didukung dengan pemikiran terbuka masyarakat mengenai perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang makin pesat.

Hal penting lain disampaikan oleh Kepala Negara ialah ke depannya keberhasilan masyarakat akan sangat ditentukan derajat penerimaan kemajemukan, semakin menerima semakin banyak orang yang datang ke negara tersebut.

"Saya yakin masyarakat kita dan dunia akan semakin majemuk dalam suku etnis adat dan budaya serta agama. Kemajemukan merupakan kebutuhan karena membuat kita semakin kaya dan matang dan dewasa. Terlebih lagi kemajemukan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan ekonomi," ujar Presiden.

Sementara, Kastaf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa untuk mengelola negara yang berdemokrasi adalah dengan cara meningkatkan stabilitas yang baik. Ada beberapa negara yang tidak bisa mengendalikan stabilitas dengan baik seperti Mesir, Suriah dan Irak.

“Saat ini, pemerintah ketat menjaga stabilitas agar demorkasi terjaga. Setelah reformasi orang-orang berani bicara soal ini tapi yang ingin saya bangun adalah kesadaran kita sebagai negara demokrasi maka konteks stabilitas ini tidak boleh di abaikan oleh siapapun,” ucap Moeldoko.

Kastaf memaparkan bahwa pernah terjadi pergeseran geopolitik yang pada mulanya dikuasai militer tapi setelah peristiwa tahun 1999-2001, saat itulah terjadi pendekatan inklusi. Amerika, Eropa dan Australia saat ini terbangun culture of fear (budaya ketakutan) yang pada akhirnya dirasakan masyarakat Islam dan Timur Tengah yang tidak bisa menikmati globalisasi.

Pada belahan dunia lain, yaitu China dan India terjadi pendekatan berbeda yaitu membangun ekonomi dan militer baru dengan culture of hope (budaya harapan). “Dimanakah posisi kita? Apa kita hidup di hutan jadi bangsa yang tidak berani bersaing? Negara besar harus selalu membangun budaya. Buktinya perkembangan demokrasi kita dari waktu ke waktu selalu meningkat. Ini yang perlu saya tekankan,” ulas Moeldoko.

Omi Komariah selaku ketua DPP Nurcholis Majid Society mengatakan pentingnya mengembangkan toleransi untuk merajut kemerdekaan Indonesia yang adil dan demokratis. "Toleransi adalah kunci untuk keluar dari persekusi dan intoleransi. Tugas Pemerintah sipil memberi perlakuan dan hak yg setara kepada setiap warga negara," ujarnya.

Selain itu, Haidar Baghir menambahkan bahwa masyarakat harus bergerak dan bicara karena modernisasi di Indonesia ini sedang “dikepung” oleh tindakan radikalisme. “Kalau tidak berhati-hati, sekolah bisa jadi awal dari radikalisme, maka Forum Titik Temu ini tidak boleh berhenti dalam gagasan, pemerintah harus tegas, harus berani berlandaskan hukum untuk mengambil tindakan upaya agar tidak membuat Indonesia tercerai-berai,” ucapnya.

Yudi Latif menambahkan bahwa keadilan tidak bisa dicapai tanpa persatuan, terlihat bahwa agama-agama menjelaskan cinta kasih secara universal namun fakta di lapangan terjadi kesalahan. Manusia memiliki pola pikir memberikan cinta kasih pada seseorang yang memiliki sudut pandang, ide dan tujuan sama.

“Dalam masyarakat majemuk harus memperluas keterbukaan untuk berbagi perbedaan sehingga persatuan dan mencapai keadilan yang lebih baik lewat konektifitas,” tegas Yudi Latif. (ksp/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polhukam/politik/3...n-dan-keadilan

---

Kumpulan Berita Terkait POLHUKAM :

- Segera Dibentuk, Forum Haji ASEAN

- Tolok Ukur Moderasi ala Menteri Agama

- Pemkot Banjarbaru Libatkan Masyarakat Diskusikan Kebijakan Publik