alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d801a8f2f568d2c36033661/ini-ancaman-hukuman-untuk-penghina-presiden-pekan-depan-disahkan-dpr
Lapor Hansip
17-09-2019 06:28
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
Past Hot Thread
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR

Jakarta - ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, pembahasan RUU KUHP di tingkat panitia kerja (Panja) telah selesai.

Anggota Panja RUU KUHP ini mengatakan, RUU KUHP akan dilaporkan dan disahkan dalam rapat paripurna, yang menurut rencana digelar pada 25 September 2019.

"Berikutnya, hasil panja ini akan dibawa ke Komisi III untuk mendapat pandangan mini fraksi sebelum dibawa ke paripurna tanggal 25 September," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (16/9/2019).

Menurutnya, selesainya pembahasan RUU KUHP merupakan upaya dekolonialisasi hukum nasional.

Sebab, KUHP yang saat ini berlaku merupakan peninggalan dari hukum Belanda.

"Panja DPR RI berhasil menyelesaikan pembahasan RKUHP untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial."

"Dengan demikian, sebuah misi Bangsa Indonesia untuk melakukan misi dekolonialisasi hukum pidana nasional sudah hampir selesai," imbuhnya.

"Disebut misi dekolonisasi, karena kodifikasi hukum pidana ini adalah proses untuk membongkar atau meniadakan karakter kolonial," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Taufiq ini menyebut, setelah selesai di tingkat Panja, RUU KUHP akan dibawa ke Komisi III DPR.

Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan atas RUU KUHP tersebut, untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

"Selanjutnya, RKUHP yang akan disahkan nanti pada paripurna mendatang akan tetap disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," terangnya.

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, draf RUU KUHP kini tinggal dirapikan ahli bahasa dan disahkan pekan depan.

Dalam aturan yang tertuang di RUU KUHP, pasal penghinaan terhadap Presiden turut disertakan.

"Urusan soal penghinaan Presiden, semua sudah selesai."

"Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Arsul Sani mengatakan, penyelesaian RUU KUHP itu dikebut dalam waktu dua hari di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, finalisasi bersifat tertutup.

"Ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat."

• VIDEO: Prabowo Jajal Mobil Esemka Lalu Acungkan Jempol, Mengaku Sudah Pesan 10 Unit

"Kalau merumuskan kan sudah selesai. Ini kan cuma merumuskan."

"Yang kedua, ini akhir pekan, tidak bisa di sini rapatnya (Gedung DPR)," beber Arsul Sani.

Pasal penghinaan terhadap Presiden berada di Bagian Kedua dari Bab II (Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden).

Yakni, Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 ayat (1):

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

• Penyerahan Mandat Pimpinan KPK kepada Presiden Langgar Undang-undang, Ini yang Bisa Dilakukan Jokowi

Atau, pidana denda paling banyak Kategori IV".

Pasal 212 ayat (2):

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Hukuman tersebut bisa diperberat bagi yang menyiarkan hinaan itu.

Ancaman hukumannya pidana penjara 4 tahun 6 bulan.

Pasal 219:

• Bambang Widjojanto Cium Bau Sangit Kolusi, Sebut DPR dan Presiden Bersekutu dengan Kuasa Kegelapan

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum.

Yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Kemudian, tindak pidana tersebut bisa berlaku berdasarkan aduan dari Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 220 ayat (1):

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Pasal 220 ayat (2):

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...n-dpr?page=all

Padahal tahun 2006 udah dicabut, dan Indonesia dipuji dunia karena menjadi salah satu role demokrasi. Bahkan pbb ikut memuji Indonesia tahun 2006 karena mencabut pasal penghinaan presiden.

Eh sekarang dihidupin lagi. Tapi jika itu yg membuat pak jokowi bahagia ya monggo. Saya cuma rakyat kecil, ikut presiden saja.
Diubah oleh kaskus.infoforum
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 13 lainnya memberi reputasi
14
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 17
17-09-2019 06:30
Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 30 lainnya memberi reputasi
29
Lihat 7 balasan
17-09-2019 06:39
Sedih emang gan..
DPR kita memang aneh loh, MK cabut di RUU KUHP trus di revisi UU KUHP 14 tahun kemudian..

Ini Ancaman Hukuman untuk Penghina Presiden, Pekan Depan Disahkan DPR
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Lihat 1 balasan
Lapor Hansip
17-09-2019 06:45
Balasan post anarchy0001
Jika itu yg membuat pak jokowi bahagia, aku siap emoticon-Mewek
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MWIMRSNAIL dan 8 lainnya memberi reputasi
5
17-09-2019 06:49
Makin rame ini lapor melaporemoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MafTrack dan 5 lainnya memberi reputasi
6
17-09-2019 06:55
sudah tepat pasal itu dimasukkan, bayangkan anda hina bapak sendiri aja dibilang kurang ajar, gimana sampe hina kepala negara yang melindungi segenap tumpah darah indonesia, masa tidak dijaga kehormatannya?
Diubah oleh budakdelusi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MWIMRSNAIL dan 64 lainnya memberi reputasi
-33
Lihat 3 balasan
17-09-2019 06:56
apa yg dikejar sih,kok buru2 amat itu mau disahkan RKUHP nya
org2 jg bnyk amat yg terfokus di pasal penghinaan presiden
padahal pasal yg lbh ngehe tuh bnyk bgt disana
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 11 lainnya memberi reputasi
10
Lihat 1 balasan
Lapor Hansip
17-09-2019 06:57
Balasan post gmc.yukon
Jika pak jokowi mau seperti ini, saya rakyat jelata siap mencium kaki pak jokowi emoticon-Frown
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MafTrack dan 6 lainnya memberi reputasi
5
17-09-2019 06:58
Asal bapak seneng waelah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MafTrack dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Lapor Hansip
17-09-2019 06:58
Balasan post pembela.tuhan
Yg bahaya itu pasal kumpul kebo juga, bisa jadi pasal karet
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 4 lainnya memberi reputasi
5
17-09-2019 07:03
Quote:Original Posted By budakdelusi
sudah tepat pasal itu dimasukkan, bayangkan anda hina bapak sendiri aja dibilang kurang ajar, gimana sampe hina kepala negara yang melindungi segenap tumpah darah indonesia, masa tidak dijaga kehormatannya?


Logika yang guoblokk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 28 lainnya memberi reputasi
29
Lihat 1 balasan
17-09-2019 07:04
Angkat engkoh wi jadi dewa emoticon-Recommended Seller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MafTrack dan 6 lainnya memberi reputasi
5
17-09-2019 07:05
untung cuma beberapa bulan

bukannya masuk karung terus dilarung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gta007 dan 2 lainnya memberi reputasi
1
17-09-2019 07:05
Lha..? Itu jatohnya kan sama dengan delik aduan, klo gitu ya biarin aja ga usah sampe dibikin aturannya, karena sebelumnya juga apabila ada perbuatan/tindakan yang memang menghina atau mencemarkan nama baik presiden misalnya, dia sebagai pribadi alias sebagai warga negara tetep bisa melapor/melakukan aduan kok..

Gak perlu sampe bikin hukum khusus untuk presiden, soalnya presiden kan masih sebagai warga negara juga toh? KUHP dan ITE udah jelas deh bahasannya, yg dibahas kan jatohnya sama aja, baru bisa ditindaklanjuti klo presidennya melapor, sama juga kyk yg udah disebut di UU ITE, individu bisa melapor kok..

Memang KUHP ini sudah ketinggalan zaman, yg perlu disesuaikan lagi, tapi ya bukan hukuman ttg penghinaan karena udah jelaslah bahasannya, malah udah dibikin UU ITE nya juga..

Klo mau benerin contohnya, KUHAP tentang pembuatan Visum et Repertum Pasal 133, jelas2 disebut penyidik minta bantuan dokter/dokter kehakiman untuk membuat terang suatu perkara.. Tapi kenyataannya, polisi merekrut dokter sebagai anggota kepolisian sehingga yg selanjutnya yg melakukan pemeriksaan adalah dokter polisi, yg akhirnya mengacaukan independensi profesi dokter itu sendiri.. Pasalnya kan bilang minta bantuan dokter, bukan merekrut dokter sebagai anggota mereka supaya gampang diminta bantuannya emoticon-Hammer (S)

Ya bayangin aja, kasusnya misalnya dilakukan oleh polisi, trus yg mencari barang buktinya polisi juga, yg melakukan pemeriksaan polisi juga, yg bikin Visumnya ya polisi juga, ya mana independensinya klo gitu? Contoh nyata itu kasus Suyono, hasil pemeriksaan polisi ternyata tidak sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dokter yang independen..

Dan untuk masalah kyk gini, di tingkat internasional ada yg namanya Minnesota Protocol, Indonesia termasuk yang menyepakati, tapi sampe sekarang belum mau melakukan ratifikasi untuk Minesota Protocol ke dalam aturan2 di Indonesia.. Inilah yg harusnya dibenerin, klo ngga, ya maaf saja, lembaga polisi akan menjadi lembaga superbodi di negara ini, semua kerjaan orang bisa diambilnya, contoh paling deket, pemilihan pimpinan KPK, anggota polisi aktif bisa daftar dan terpilih tanpa harus mundur dulu, trus utk RUU KPKnya juga sempat malah diajukan bahwa penyidik KPK harus dari polisi juga, untung yg ini ga disetujui Presiden..
Diubah oleh RyoEdogawa
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MWIMRSNAIL dan 38 lainnya memberi reputasi
39
Lihat 4 balasan
17-09-2019 07:09
Menghina presiden kena pidana, mesti nya menghina rakyat ada pidana nya jg donk ? emoticon-Bingung (S) gak adil klo sepihak doank.
Lagi pulak klo menohok dengan kata yg tepat apa jg disebut menghina ?
Seperti orang buta dikatain.. mata loe itu buta, mana bisa lihat emoticon-DP
profile-picture
profile-picture
profile-picture
corongalam dan 12 lainnya memberi reputasi
11
Lihat 1 balasan
17-09-2019 07:11
https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2013/04/04/budiman-sudjatmiko-pasal-penghinaan-presiden-kemunduran-demokrasi

https://m.merdeka.com/amp/politik/budiman-pasal-penghinaan-presiden-wujud-wajah-bengis-kekuasaan.html
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ruuuruuu dan 3 lainnya memberi reputasi
4
17-09-2019 07:14
wiwi orang suci bre. gak mungkin salah dan disalahkan. apalagi dihina
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lqmnnhkm dan 16 lainnya memberi reputasi
15
17-09-2019 07:16
hmmmmm...
gimana baiknya sajalah
lagian saiya jg gag demen hina menghina
profile-picture
profile-picture
profile-picture
48y24rd dan 4 lainnya memberi reputasi
5
17-09-2019 07:23
Quote:Original Posted By mibmobz
Menghina presiden kena pidana, mesti nya menghina rakyat ada pidana nya jg donk ? emoticon-Bingung (S) gak adil klo sepihak doank.
Lagi pulak klo menohok dengan kata yg tepat apa jg disebut menghina ?
Seperti orang buta dikatain.. mata loe itu buta, mana bisa lihat emoticon-DP


ya gampang toh, tinggal usul ke wakil kamu, itu gunanya milih wakil saat pemilu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gta007 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Lihat 1 balasan
17-09-2019 07:28
gila coi... minimal 3 tahun 6 bulan bener2 mau jadi korut ini negara emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MafTrack dan 11 lainnya memberi reputasi
10
Lihat 1 balasan
17-09-2019 07:30
Kan tinggal dituntut ke MK lagi Gan, kalo MK nya konsisten, ya dicabut lagi......kecuali kalo MK nya setuju juga, lagian kalo ane pribadi, selama bangsa kita masih mayoritas pendidikan rendah, gpp diatur ketat, ga punya sopan santun kalo demo, kalo otaknya udah ada isinya, hukumnya tinggal direvisi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
stingshoot555 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Lihat 5 balasan
Halaman 1 dari 17
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.