Sebelum menjadi menteri di era Orde Baru (orba), Bacharuddin Jusuf Habibie, dikenal sebagai seorang cendekiawan gemilang di Jerman. Sempat berkuliah di Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB), Habibie muda melanjutkan pendidikan ke Jerman, tepatnya ke Rheinisch Westfalische Technische Hochscule. Di sana, ia ‘hanya’ memerlukan waktu 10 tahun (1955-1966) untuk meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat Summa Cum-laude.

Bahkan, karirnya di negeri asal Hitler tersebut juga terbilang sangat sukses. Pada 1973 sampai 1978, ia menjabat Wakil Presiden dan Direktur Teknologi di MBB Gmbh, sebuah perusahaan pesawat di Munchen. Siapa sangka, kegemilangannya tersebut malah membawanya ke ranah dunia politik.

Pada 1973, Habibie ‘dipaksa’ pulang ke Indonesia oleh Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Saat itu, Habibie menemui Ibnu di sebuah hotel di kota Duesseldorf, Jerman. Alih-alih sapaan atau teguran ramah yang diterima, Habibie malah mendapat ‘bentakan’ dari Ibnu.

"Mengapa Saudara masih berada di rantau sementara saudara-saudaramu membanting tulang untuk membangun bangsanya?" bentakIbnu Sutowo saat itu. "Saudara ikut membangun bangsa lain. Saudara harus malu."

Habibie merasa tersindir waktu itu. Namun, ia tak langsung mengiyakan ‘ajakan’ itu. Yang ada, direktur Pertamina tersebiut malah mengambil keputusan sepihak. Ibnu menyatakan segera mengangkat Habibie sebagai penasihatnya. Malahan, secepatnya, Habibie diperintahkan pulang ke Indonesia.

Akhirnya, awal 1974, Habibie pulang kampung. Ia kemudian langsung bertemu dengan Ibnu. Saat itulah Habibie baru mengetahui fakta bahwa ajakan pulang kampung dari Ibnu merupakan diperintahkan langsung dari Presiden Soeharto.

Periode 1974-1978 Habibie diberi mandat memimpin Divisi Advanced Technology Pertamina dan menjadi Penasehat Pemerintah Indonesia di Bidang Pengembangan Teknologi dan Pesawat Terbang. Barulah setelah itu, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk periode 1978-1998.

Karir perpolitikan Habibie terus menanjak. Pada 1998, disaat pemerintahan sudah memperlihatkan tanda-tanda krisis, Soeharto memilih Habibie sebagai wakilnya. Setelah itu, ternyata ekonomi semakin memburuk dan oposisi semakin mendapat dukungan. Puncaknya, pada 21 Mei 1998 Soeharto lengser dan Habibie naik menjadi Presiden Republik Indonesia.


Tentu, dari riwayat di atas, dapat dilihat bahwa seorang B.J. Habibie bukanlah seorang politisi murni. Agaknya, lebih cocok dikatakan bahwa Habibie adalah seorang cendikiawan yang dijebloskan ke dunia politik.

Namun, inilah yang membuat sosoknya istimewa. Sebagai seorang Presiden, Habibie seperti tak pernah memikirkan karir politiknya di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakanyang dikeluarkannya.

Sebagai penerus pemimpin yang otoriter, Habibie berhasil menjadi sosok pembuka jalan demokrasi di Indonesia. Di saat pers ditekan habis-habisan pada era orba, Habibie tak segan kembali membuka keran kebebasan pers. Lewat UU Pers, Habibie membiarkan para pengkritik bersuara, walau hal tersebut berpotensi melemahkan kedudukannya sebagai presiden—sesuatu yang amat ditakuti Presiden Soeharto.

Tak hanya itu, setelah diangkat sebagai Presiden, ia juga segera membebaskan para tahanan politik di era Soeharto. Kebijakan lain yang kental dengan semangat demokrasi adalah pemberian otonomi untuk daerah. Lewat kebijakan ini, pemerintah daerah lebih leluasa menentukan nasibnya sendiri. Tak hanya pasrah dan tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat, seperti pada dua masa pemerintahan presiden sebelumnya.

Dan, dari seluruh keputusan dan kebijakan yang pernah dikeluarkan Habibie selama menjabat sebagai presiden, tentu referendum Timor Timur (yang sekarang jadi Timor Leste) adalah yang paling dikenal sekaligus paling kontroversial. Kebijakannya itu juga yang membuatnya lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Namun—seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di sinilah keistimewaan Habibie. Ia rela menanggung beban sejarah sebagai “Presiden yang Melepaskan Timor Timur” demi menjunjung demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang sudah sangat lama tak dirasakan masyarakat Indonesia.

Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia, apakah kini B.J. Habibie dicap sebagai pengkhiatan bangsa? Tentu tidak! Sekarang ia malah dikenal sebagai Bapak Demokrasi!

Ya, agaknya, dasar dari seluruh kebijakan Habibie tak pernah mementingkan karir politiknya di masa depan. Ia hanya ingin memberi contoh dan membuka jalan demokrasi yang mulus, jalan yang sebelumnya sudah ditumbuhi ilalang dan tumbuhan liar lainnya. Bagaimanapun, pemerintahan Habibie yang hanya berusia 18 bulan berhasil menjadi transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang demokratis.

Saya sangat berharap di masa mendatang Indonesia kembali punya presiden seperti Habibie: presiden yang tak hanya mementingkan karir politiknya; presiden yang membuat kebijakan untuk rakyat dan negara; bukan presiden yang membuat kebijakan hanya untuk bahan kampanye dan kepentingan golongan semata.

Selamat Terbang Bapak Demokrasi Bacharuddin Jusuf Habibie! Semoga teladanmu terus diindahkan para penerusmu!


Sumber riwayat pendidikan dan karir B.J. Habibie: Tokoh.id