Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta menuju Kalimantan menjadi trending topik dalam pembicaraan masyarakat bahkan dunia. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kutai, Kartanegara dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara telah diresmikan melalui pidato yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berbagai opini yang dibuat masyarakat dengan banyaknya gambar dagelan yang menggambarkan simbol atau maskot ibukota Jakarta yaitu monas dipindahkan ke tengah hutan Kalimantan dengan diangkut helikopter seperti gambar di atas. Menurut pendapat saya masyarakat menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan aspirasinya tanpa harus mengucapkan kata-kata hanya dengan gambar namun bermakna.
Pemindahan ibukota ini menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa jika ibukota dipindah ke Kalimantan maka akan merusak hutan sebagai pengahasil terbesar di Indonesia. Kalimantan akan menjadi gersang layaknya Jakarta yang sekarang mengalami polusi udara hingga mengganggu pernapasan dan jarak pandang masyarakat.
Namun sebagian lagi setuju karena untuk menjadi ibukota harus mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan "Sustainable Development",jika Jakarta masih menjadi ibukota maka diprediksi tidak dapat menampung pembangunan yang terus menerus terjadi. Melihat kondisi Jakarta sekarang sudah sesak sehingga tidak ada ruang untuk berkembang.
Kalimantan merupakan sebuah wilayah dimana lingkungannya yang masih terjaga dari perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembangunan yang akan dilakukan harus dapat membandingkat nilai ekologis. Sehingga tidak menghilangkan rasa asri dari Kalimantan tersebut. Seperti dengan menerapkan sistem building green.
Menurut pendapat saya pemindahan ibukota memang perlu melihat kondisi ibukota sekarang yang sudah tidak memungkinkan. Namun, seperti yang kita ketahui butuh banyak sekali anggaran untuk pemindahan ibukota ini, pemerintah harus dapat meminimalisir anggaran sehingga dapat lebih efisien. Jangan beri ruang kepada aparat untuk melakukan tindakan yang tidak pantas seperti Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN).