TS
padanglurus1
Begini Hambatan Saat Program Biodiesel Dimulai di Indonesia
Saat ini pemerintahan presiden Joko Widodo telah menetapkan kewajiban penggunaan biodiesel atau mandatory B20 sebagai program prioritas. Tujua utamanya, menghemat devisa negara akibat konsumsi BBM yang berasal dari fosil yang tiap tahun terus meningkat sekaligus untuk merealsisasikan kemandirian di bidang energi.
Meski program baru dimulai tahun September 2018 lalu, namun dampak positif kepada neraca keuangan negara mulai terasa.
Lihat saja data akhir tahun 2018 yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Total devisa yang berhasil dihemat tidak kurang dari Rp 26,51 triliun.
Sedangkan tahun 2019 ini, ESDM menargetkan konsumsi biodiesel B20 mencapai 6 juta kilo liter dengan penghematan devisa sebesar Rp50 triliun. Mengapa bisa terjadi penghematan, itu tak lain karena bahan baku campuran BBM solar tersebut 100 persen dari dalam negeri.
Maka tidak heran, pemerintah pada Juni tahun ini memulai program uji coba B30. Jika berjalan sukses, rencananya akan diberlakukan menjadi aturan wajib untuk seluruh kendaraan pada awal tahun 2020 mendatang. Setelah untuk kendaraan solar, maka aturan sama juga diterapkan untuk level yang lebih tinggi hingga kepada Avtur alias bahan bakar pesawat yang disebut Bioavtur.
Semua itu bisa berjalan karena komitmen kuat pemerintah presiden Jokowi. Namun tahu kan anda, jika awalnya program pemerintah era presiden SBY yang diresmikan tahun 2005 ini ini cenderung jadi anak tiri, bahkan dimusuhi oleh pihak-pihak yang merasa kepentingan mereka terganggu.
Meski tidak terlihat secara kasat mata, periode pengembangan biodiesel ini sengaja dibuat dalam rentang waktu panjang, yakni 25 tahun. Untuk tahap pertama saja (tahun 2006), uji coba pencampuran minyak nabati dengan BBM jenis solar itu hanya sampai 2 persen. Selain kandungan nabatinya sangat kecil, sifatnya pun bukan mandatory, melainkan PSO (Public Service Oblige) alias suka rela, terhadap perusahaan migas BUMN dan swasta yang beroperasi di Indonesia. Sementara BBM bahar bakar fosil tetap jadi primadona.
Kendati sudah resmi dan berdasarkan keputusan penguasa, namun praktis, semua berjalan seperti keong. Hingga tahun 2009, uji coba program ini baru mencapai tahap 5 persen. Padahal berdasarkan roadmap yang sudah ditentukan. Pada tahun itu, pencampuran sawit dalam BBM solar sudah harus mencapai 10 persen.
Seorang anggota pengurus asosiasi biodiesel Indonesia menyebut, campuran biodiesel langsung menjadi 7 persen bisa dilakukan karena pada tahun 2008 minyak mentah dunia pernah menyentuh angka 100 dolar per barel.
Dikatakannya lagi, meroketnya harga minyak yang nyaris mencapai 150 dolar/ per barrel saat itu,menjadi rahmat terselubung bagi program biodiesel karena persentase pencampuran bisa ditingkatkan.
Jika tidak ada faktor eksternal dimana minyak bumi harganya tak meroket itu, maka dia yakin, program ini masih berjalan tertatih-tatih. Dan Indonesia akan tetap menjadi sasaran impor minyak khusunya dari negara tetangga, dengan akibat, defisit APBN akan bolong dimana-mana.
Baru pada masa pemerintah Jokowi, program ini menjadi proyek prioritas dan mendapat dukungan penuh dalam akselesari persentase pencampurannya dengan BBM fosil. Apalagi sejak program biodiesel ini disadari mampu menekan defisit APBN, maka aturanya berubah drastis.
Kalau semula sifatnya suka rela, yang peruntukannya khusus untuk kendaraan bermotor milik pemerintah, maka oleh Jokowi, hal itu dirobah menjadi program wajib bagi seluruh kalangan, alias mandatory serta persentase campurannya juga dipercepat.
Kalau selama pemerintahan SBY, peningkatan campuran dari angka 2 persen menjadi 10 persen memerlukan waktu 8 tahun (2006-2014), oleh Jokowi, pencampuran dari 10 persen biosolar (B10) kepada B20 hanya perlu waktu satu tahun. Bahkan secara lebih ambisius, kini sedang berlangsung uji coba B30. Jika uji coba ini berhasil, maka pada tahun 2020, seluruh kendaraan berbahan solar di Indonesia harus sudah memakai B30 tersebut.
Lalu, apakah ada yang berusaha secara halus atau kasar berusaha menggagalkan program ini ?. Itu pasti, karena menyangkut perputaran uang puluhan juta dolar AS per hari yang beredar di sejumlah kalangan, mulai dari birokrat, pimpinan BUMN, anggota legislativ, sampai gerai penukaran uang.
Dalam bahasa seorang pegiat biodiesel tanah air, dirinya baru tahu dan mengalami sendiri bagaimana gurita mafia minyak penguasa BBM impor dari anak perusahaan BUMN yang sudah dibubarkan itu nyaris masuk dan menguasai banyak sektor pemerintahan.
Dirinya mencontohkan betapa pengaruh mafia itu sudah sampai di kalangan anggota DPR, para pengusaha sawit Indonesia nyaris gagal melaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan anggota DPR dengan agenda pembahasan soal biodiesel. Padahal agenda sudah ada dan diketahui oleh mereka.
“Kami bahkan tak diberi ruang untuk RDP tersebut, dan agenda yang sehari sebelumya sudah tercantum, bisa hilang,”katanya lagi.
Dalam kasus lain, saat DPR sudah memasukkan RUU Sawit sebagai salah satu bahasan untuk kemudian dijadikan Undang-Undang. Namun draft itu hilang begitu saja dari daftar prolegnas, dan sampai sekarang tak ada sama sekali kabarnya.
Atau dalam bahasa seorang pengamat ekonomi, apa yang diperjuangkan oleh pengusaha sawit tanah air itu hanya senilai kacang goreng, jika dibanding putaran uang dari bisnis dan impor BBM tadi yang sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya.
“Anda hanya sebungkus kacang goreng jika dibandingkan nilai jutaan dolar dalam angka BBM impor yang dikuasai para mafia itu,” kata seorang pengamat ekonomi dari salah satu kampus ternama Indonesia kala bertemu pegiat biodiesel tersebut.
Sang pengamat wajar bicara demikian, karena sekedar perbandingan, berdasarkan data tahun 2018, PT Pertamina (persero), diperkirakan harus menyiapkan uang tunai sebesar 100 juta dolar AS per hari (sekitar Rp1,15 triliun) atau Rp424 triliun/tahun untuk impor BBM itu.
Jika dari program B20 seperti disebut diatas tadi saja devisa negara pada tahun 2018 bisa dihemat Rp 26,51 triliun dan tadinya sebagian masuk ke kantong mafia impor. Maka, saat program B30 resmi berjalan dan jumlah impor tahun 2020 nanti sama dengan tahun 2018, devisa yang dihemat diperkirakan tidak kurang dari Rp70 triliun per tahun.
Jumlah yang sebagian diantaranya pasti diambil dari devisa ekspor sawit yang tercatat sebanyak Rp287 triliun (tahun 2018) untuk masuk ke kantong mereka para mafia itu, jika program biodiesel ini tak terlaksana.
0
170
0
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Bisnis
70.3KThread•12.2KAnggota
Komentar yang asik ya