Pemimpin kemerdekaan Papua Barat yang mengasingkan diri Benny Wenda, telah meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk mengecam tindakan keras Indonesia baru-baru ini terhadap para demonstran pro-kemerdekaan, atau situasi ini berisiko menjadi “Timor Timur berikutnya”.

Berbicara kepada SBS News dari Oxford di Inggris—di mana ia melarikan diri pada tahun 2003 setelah lolos dari hukuman penjara 25 tahun karena keterlibatannya dalam protes—Benny Wenda mengatakan bahwa situasi di Papua Barat “sangat mirip” dengan perjuangan berdarah untuk kemerdekaan yang terjadi di Timor-Leste—juga dikenal sebagai Timor Timur—20 tahun yang lalu.

“Itulah sebabnya saya menyerukan intervensi PBB karena saya tidak ingin ini berakhir seperti Timor Timur,” katanya.

“Saya berharap Perdana Menteri Australia akan membuat pernyataan tentang situasi saat ini. Kami memerlukan Australia untuk bersuara dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di Papua Barat.”

Ketegangan etnis dan ras yang berlangsung lama antara Indonesia dan penduduk asli Papua di wilayah tersebut—yang merupakan bagian dari Indonesia—telah memuncak dalam beberapa pekan terakhir, setelah sejumlah bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa pro-kemerdekaan dan pasukan keamanan.

Jumlah orang yang sejauh ini tewas sebagai akibat dari kerusuhan masih belum dapat dikonfirmasi, tetapi para saksi dari satu bentrokan di Deiyai pada Rabu (28/8) mengatakan bahwa setidaknya delapan mayat ditemukan setelah pasukan Indonesia menembaki para pengunjuk rasa.

Video serangan itu—yang diperoleh secara eksklusif oleh SBS News awal pekan ini—tampak memperlihatkan para pejabat menembaki para demonstran, walau mereka mengangkat tangan di atas kepala mereka.

Pihak berwenang Indonesia mengatakan bahwa setidaknya satu tentara juga tewas dalam bentrokan itu.

Benny Wenda mendesak para pengunjuk rasa di Papua Barat untuk tetap menjaga keamanan, dan meminta orang-orang di luar kawasan untuk menarik perhatian melalui demonstrasi publik.

Sebuah hari aksi global telah direncanakan oleh Kampanye Papua Merdeka—yang dipimpin oleh Benny Wenda—pada akhir pekan ini.

Pemimpin Kemerdekaan itu mengatakan bahwa dia berharap rakyat Australia akan bersuara mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan cara yang sama yang mereka lakukan untuk Timor-Leste.

Setelah referendum untuk mendukung kemerdekaan Timor-Leste dari Indonesia pada Agustus 1999, kelompok-kelompok paramiliter pro-Indonesia menyerang warga sipil dan membakar gedung-gedung, di mana setidaknya 1.400 orang diperkirakan terbunuh.

Sebagai tanggapan, Australia dengan cepat melakukan intervensi dengan mengerahkan pasukan resmi PBB yang dikenal sebagai INTERFET (Pasukan Internasional Timor Timur), yang sebagian besar terdiri dari personel Pasukan Pertahanan Australia, untuk membangun dan memelihara perdamaian.

“Apa yang terjadi, apakah Indonesia melakukan genosida dan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Wenda.

“Berapa banyak orang yang perlu dibunuh agar PBB melakukan intervensi, untuk datang ke Papua Barat dan melihat apa yang terjadi?”

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada SBS News pada Senin (2/9), bahwa Australia “mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia atas provinsi Papua”.

“Posisi kami jelas ditentukan oleh Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia,” lanjut pernyataan itu.

Perjanjian Lombok adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menguraikan kewajiban keamanan masing-masing negara.

Damien Kingsbury, seorang pakar keamanan Asia Tenggara di Universitas Deakin, mengatakan kepada SBS News bahwa Australia tidak mungkin dapat campur tangan karena perjanjian itu, dan karena Papua Barat secara resmi diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia.

“Australia tidak mungkin meminta PBB untuk campur tangan dengan cara apa pun karena sejumlah alasan, setidaknya Perjanjian Lombok yang menghalangi keterlibatan Australia dalam masalah Papua Barat dan menghormati kedaulatan Indonesia,” katanya.

“Papua Barat diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia. Timor Timur tidak pernah diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia, dan itu adalah perbedaan mendasar yang membuat penyelesaian masalah Papua Barat jadi jauh lebih sulit.”

Juru bicara Partai Buruh untuk urusan luar negeri, Penny Wong, mengatakan kepada SBS News bahwa partainya “sangat khawatir” tentang laporan kekerasan yang sedang berlangsung, tetapi “sepenuhnya menghormati integritas wilayah Indonesia”.

“Kami menyerukan ketenangan dan penahanan diri, dan sangat mendesak untuk menghormati hak asasi manusia,” katanya.

“Rasa hormat untuk integritas teritorial satu sama lain diabadikan dalam Perjanjian Lombok, yang tetap menjadi landasan kerja sama keamanan antara kedua negara kami.”

Pernyataan itu muncul seiring tiga warga Australia tiba kembali di Sydney setelah dideportasi dari Indonesia karena diduga berpartisipasi dalam protes pro-kemerdekaan.

Tom Baxter (37 tahun), Danielle Joy Hellyer (31 tahun), dan Ruth Cobbold (25 tahun), ditangkap oleh pasukan keamanan Indonesia bersama dengan Cheryl Davidson (36 tahun), setelah diduga bergabung dengan protes di luar kantor wali kota di Sorong, Papua Barat, pada 27 Agustus.

Polisi menuduh kelompok itu memegang bendera Bintang Kejora—simbol kemerdekaan Papua Barat yang dilarang di Indonesia.

Davidson diperkirakan akan meninggalkan Bali ke Australia pada Rabu (4/8).

“Apa yang terjadi di Papua Barat mengkhawatirkan dunia. Dan dunia sudah melihatnya, dunia sudah menyaksikan,” kata Wenda.

“Suatu hari kami akan bebas.”

DFAT telah dihubungi untuk komentar lebih lanjut.






Minta bantuan Australia nih ceritanya?