London - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta Ratu Elizabeth II untuk membekukan parlemen mulai tanggal 10 September, hanya beberapa hari setelah masa sidang parlemen dimulai.
Permintaan itu telah disetujui oleh Ratu Elizabeth II pada Rabu (28/08).
Langkah ini bermakna bahwa parlemen kemungkinan besar tidak akan memiliki cukup waktu untuk membahas segala rancangan undang-undang yang dimaksudkan menghalangi Inggris keluar dari Uni Eropa, atau dikenal dengan sebutan Brexit, tanpa kesepakatan pada tanggal 31 Oktober.

Tanggal Inggris keluar dari Uni Eropa sudah ditetapkan dalam undang-undang, jadi jika tidak ada perubahan sama sekali maka secara otomatis Inggris tetap akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa, baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan.
Apakah perdana menteri bisa membekukan parlemen?
Ya, ia bisa melakukannya.
Istilah resmi untuk mendeskripsikan penutupan Parlemen Inggris adalah "proroguing" atau membekukan parlemen tanpa membubarkannya.
Para anggota parlemen tidak mempunyai suara dalam pembekuan. Wewenang sepenuhnya berada di tangan Ratu, atas permintaan perdana menteri.
Jadi itu adalah kewenangan PM Boris Johnson untuk meminta Ratu menutup parlemen sehingga memangkas pengaruh parlemen.
Di antara hal yang tidak akan bisa dilakukan parlemen dalam keadaan dibekukan adalah, para anggota tidak akan dapat melakukan pemungutan suara untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
Bagaimana parlemen biasanya ditutup?
Parlemen biasanya ditutup sekali satu tahun untuk periode singkat, biasanya pada bulan April atau Mei.
Selama penutupan itu, semua kegiatan dihentikan, jadi mayoritas rancangan undang-undang yang pembahasannya belum rampung dengan sendirinya gagal, meskipun sebagian mungkin dilanjutkan dalam masa sidang berikutnya.
Para anggota parlemen tetap menduduki kursi mereka dan para menteri tetap memegang jabatan mereka, tetapi tidak ada dengar pendapat atau pemungutan suara di parlemen.
Ini berbeda dengan "pembubaran" parlemen ketika semua anggota parlemen meninggalkan kursi mereka untuk selanjutnya berkampanye dalam pemilihan umum.
Bukan hal aneh bagi pemerintahan baru membekukan parlemen untuk menggelar Pidato Ratu yang berisi rencana pemerintah untuk satu tahun-tahun berikutnya.
Lama pembekuan itu bervariasi.
Misalnya pada tahun 2016, Parlemen Inggris ditutup selama empat hari kerja, sedangkan pada tahun 2014 parlemen ditutup selama 13 hari.
Tahun ini, Parlemen Inggris akan dibekukan selama 23 hari kerja sebelum Pidato Ratu pada tanggal 14 Oktober.
Meskipun penutupan parlemen merupakan hal normal, pemilihan waktunya kali ini "jelas sangat kontroversial," kata Maddy Thimont-Jack di lembaga pemikir Institute for Government.
Mengapa kontroversial?
Selain memangkas pengaruh anggota parlemen dalam pengambilan keputusan penting, pembekuan parlemen juga dapat mempersulit perencanaan Brexit tanpa kesepakatan.
Pasalnya, perdana menteri - tanpa parlemen bersidang - tidak akan mampu mengesahkan undang-undang untuk menopang dampak dari Brexit tanpa kesepakatan.
Undang-undang seperti itu, misalnya digunakan sebagai landasan untuk menyediakan dana atau sumber dana tambahan.
Pihak-pihak yang mendukung pembekuan parlemen berpendapat bahwa lembaga tersebut menghormati hasil referendum tahun 2016 dengan memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober.
Namun mereka yang menentang langkah itu mengatakan pembekuan parlemen tidak demokratis dan merongrong para anggota parlemen - mayoritas mereka menentang Brexit tanpa kesepakatan.
Posisi Ratu tidak memungkinkan menolak permohonan perdana menteri, jelas wartawan BBC urusan kerajaan, Jonny Dymond. Ratu bertindak atas dasar nasihat perdana menterinya.

sumur

https://news.detik.com/bbc-world/d-4...sebelum-brexit